90 Tahun Sumpah Pemuda, Bangsa Yang Ingkar Sumpah – strategi.id
Dialektika

90 Tahun Sumpah Pemuda, Bangsa Yang Ingkar Sumpah

strategi.id- teks sumpah pemuda 28 oktober 1928

Strategi.id- Sengaja tulisan ini diluncurkan sehari setelah peringatan 90 tahun Sumpah Pemuda, tentu bukan tanpa maksud. Perlu sejenak untuk berjarak dari situasi yang berkembang agar bisa membaca seberapa besar sesungguhnya animo masyarakat Indonesia tentang Sumpah Pemuda.

Sungguh sangat menyedihkan, apa yang berkembang di berbagai pemberitaan media massa dan pergunjingan di media sosial ternyata sungguh memprihatinkan. Alih alih membahas tentang Sumpah Pemuda, bahkan sebagian besar kalangan, teringat pun tidak bahwa kemarin adalah tanggal 28 Oktober 2018, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Porsi tayangan dan liputan baik berupa pemberitaan ataupun ulasan dalam bentuk artikel tentang Sumpah Pemuda sangat minim jumlahnya, jika pun ada bahkan miskin dalam kualitas konten tak lebih sekadar memorabilia yang tidak memiliki kedalaman untuk mengupas tuntas tentang apa, mengapa dan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak utama peristiwa dalam sejarah Indonesia.

Semua bahasan dan ulasan yang berkembang terperangkap menyoal kegaduhan pro dan kontra saling kecam dan hardik akibat peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia oleh anggota Banser NU. Apa yang dimaklumatkan oleh kaum muda dalam Sumpah Pemuda tentang bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; tidak lagi nampak membekas di dalam kalbu sanubari bangsa Indonesia.

Baca juga :

Bagian 2  Sumpah Pemuda Dalam Dialektika Sejarah

                 28 Oktober Kini, Sumpah Serapah Pemuda

Runtuhnya Pilar-pilar Peradaban

Wajar jika saat ini perikehidupan bertanah air, berbangsa dan berbahasa mengalami porak poranda hingga berada di titik nadir terendah dimana kita telah kehilangan kohesifitas sosial sebagai sebuah bangsa. Potensi konflik horisontal antar sesama anak bangsa sangat terbuka akibat runtuhnya pilar pilar peradaban sebagai sebuah bangsa sehingga menempatkan kepentingan bangsa berada di bawah kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang jauh lebih utama.

Suatu masyarakat yang telah kehilangan falsafah dasar dimana setiap sendi perikehidupan saling terikat erat dalam keluhuran nilai nilai dalam berbangsa seperti apa yang diamanatkan dalam Preambule Undang Undang Dasar ‘45 sebagai konstitusi tertinggi. Pancasila tidak lagi ditempatkan sebagai falsafah dasar dalam perikehidupan bertanah air, berbangsa dan berbahasa. Akibatnya, kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang penuh toleransi dan berbudaya akhirnya berganti dengan semangat fanatisme sempit yang jumud dan despotis bahkan memunculkan gerakan untuk mendirikan negara agama.

Pemaksaan kehendak demi kepentingan golongan dengan berlabel agama makin menguat hingga mengalahkan nilai nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perikemanusiaan yang adil dan beradab mensyaratkan adanya keseimbangan dan kesetimbangan antara hak dan kewajiban agar setiap wargabangsa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk saling bergotong royong dengan cara yang beradab, tidak lagi bisa ditemukan dalam interaksi keseharian yang sangat individualistik, materialistis dan pragmatis.

Gamblangnya, sulit untuk menemukan ras manusia Indonesia yang masih memiliki DNA Kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.

Pada tahap itu, kohesifitas sosial sebagai sebuah bangsa telah runtuh. Rasa sebangsa, setanah air, senasib dan sepenanggungan yang menjadi dasar dari Persatuan Indonesia hilang musnah hancur lebur tanpa tersisa. Indonesia cuma sebatas label sebagai sebuah negara yang tak lagi berbangsa, negara tanpa bangsa.

Tatkala Pancasila sebagai falsafah dasar berbangsa yang diamanatkan dalam Preambule Undang Undang Dasar ‘45 telah diabaikan dan diingkari, sudah barang tentu implementasi dari batang tubuh beserta semua pasal dan ayat-ayatnya dengan berbagai produk hukum turunannya yang digunakan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan juga akan menyimpang jauh dari apa yang telah digariskan sejak awal. Tak heran jika kita tidak pernah bisa menemukan perwujudan dari kalimat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Akibatnya, kita tidak akan pernah merasakan dan menyaksikan apa yang disebut dengan memajukan kesejahteraan umum sebagai mana yang dimaksudkan dari Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial secara politik sekaligus juga keadilan sosial secara ekonomi yang artinya juga adalah keadilan hukum.

Dengan hilangnya pancasila sebagai falsafah dasar, sudah barang tentu konstitusi perundang-undangan juga kehilangan marwah dan martabatnya dalam proses penegakannya untuk memastikan terciptanya keadilan. Hukum berlaku tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum tidak bisa menyentuh mereka yang berkuasa baik secara politik maupun secara ekonomi. Hukum juga tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintahan di Indonesia tidak bekerja secara konstitusional atas dasar hukum, namun sebaliknya, hukum tunduk pada kepentingan siapa yang berkuasa sebagai pemerintah. Dari situasi tersebut terlahirlah sistem kleptokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh para rampok pencuri yang tergabung dalam oligarki politik untuk bersama sama melakukan korupsi berjamaah secara kolektif kolegial dan konstitusional dengan mengeruk seluruh kekayaan alam secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Sistem yang bekerja secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu berkembang menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. “Jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”, “wani piro?”, atau “bisa dikondisikan” menjadi idiom idiom yang acapkali aktif berseliweran dalam kosa kata percakapan keseharian. Yang paling parah adalah hilangnya budaya malu dimana kejahatan dianggap kekuatan dan uang dianggap kekuasaan. Individualisme, pragmatisme, materialisme dan hedonisme dianggap wajar dan lumrah sebagai gaya hidup kekinian.

Seperti halnya hukum dan pemerintahan; kehadiran ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang seharusnya bekerja untuk memanusiakan manusia dan memuliakan manusia, malah justru menjadi komoditas dagang yang memposisikan manusia Indonesia cuma sebatas pangsa pasar (market). Di mata ilmu pengetahuan, sains dan teknologi; manusia Indonesia tidak lebih hanya sekadar konsumen yang disasar untuk membelanjakan uangnya demi memanjakan nafsunya dengan membeli berbagai ilmu pengetahuan dan produk produk sains dan teknologi atas nama gaya hidup modern.

Ekonomi yang berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum tidak lagi dipahami dalam spektrum wewarna kehidupan yang luas dan pemahaman filosofis yang mendalam pada perspektif pola hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dimana ia tinggal hidup sebagai sebuah keluarga besar sesuai dengan segala aturan, peraturan dan hukum alam yang bergerak dinamis dalam keseimbangan dan kesetimbangan secara ekologis. Ekonomi, Oikos nomos, tidak berpadu padan dengan ekologi, oikos logos; dimana oikos dipahami sebagai habitat dan logos sebagai ilmu. Ekonomi dan ekologi tidak lagi berjalan seiring berdampingan seperti sekeping uang dengan dua sisi yang berbeda.

Bagi manusia Indonesia, ekonomi bukan lagi dipahami sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memelihara perdamaian dunia.

Dengan runtuhnya pilar pilar peradaban Keindonesiaan, sebagai wargabangsa, sejatinya kita telah kehilangan eksistensi “Indonesia” sebagai sebuah bangsa. Tatkala bangsa musnah melenyap, ketika itu pula negara tinggal ilusi. Maka dengan demikian kalimat pertama dalam teks Proklamasi yang menyatakan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia”, dengan sendirinya gugur demi hukum.

Penulis Mahendra Dandhi Uttunggadewa, Pengamat Sosial Budaya

Bersambung Ke : Bagian Kedua

Bagian Pertama 90 Tahun Sumpah Pemuda, Bangsa Yang Ingkar Sumpah®

Bagian Kedua Sumpah Pemuda Dalam Dialektika Sejarah

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top