Kategori: Infrastruktur

95 Daftar Negatif Investasi Yang Boleh Dimiliki Oleh 100 % Asing

Strategi.id- Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).
Apabila ditahun 2016 memalui  paket kebijakan ekonomi jilid X, pemerintah resmi merevisi daftar negatif investasi (DNI) untuk penanaman modal asing (PMA). Dalam revisi DNI, kini investor asing bisa sepenuhnya atau menanamkan modal hingga 100 persen untuk menguasai 35 bidang usaha di antaranya perfilman, e-commerce, farmasi, dan market place.
Sebelum dibebaskan untuk 100 persen dimiliki asing, bidang-bidang usaha tersebut sebelumnya dibatasi 33 persen hingga 95 persen dari kepemilikan asing. Selain itu, terdapat pula bidang usaha yang sebelumnya dikuasai oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Baca Juga : Jokowi Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua

Berikut 35 daftar bidang usaha yang kini dibuka 100 persen untuk asing pada paket kebijakan ekonomi jilid X:

1. Industri Crumb Rubber, semula 49 persen (Perindustrian)

2. Pengusahaan Jalan Tol, semula 95 persen (Pekerjaan Umum)

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sampah yang tidak berbahaya, semula 95 persen (Pekerjaan Umum)

4. Direct Selling, semula 95 persen (Perdagangan)

5. Cold Storage, semula 33 persen (Perdagangan)

6. Pialang Berjangka, semula 95 persen (Perdagangan)

7. Restoran, semula 51 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

8. Bar, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

9. Kafe, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

10. Gelanggang Olahraga (renang, sepak bola, tenis, kebugaran, sport center, kegiatan olahraga lain), semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

11. Studio Pengambilan Gambar Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

12. Laboratorium Pengolahan Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

13. Sarana Pengisian Suara Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

14. Sarana Percetakan dan Penggandaan Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

15. Sarna Pengambilan Gambar, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

16. Sarana Penyuntingan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

17. Saraan Pemberian Teks Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

18. Pembuatan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

19. Pertunjukan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

20. Studio Rekaman, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

21. Pengedaran Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

22. Warung Telekomunikasi, semula UMKMK (Kominfo)

23. Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium), semula 95 persen (Kominfo)

24. Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan Melalui Elektronik (platform) ; Market Place ; Place Grabber ; Dialy Deals; Iklan Baris Online, semula PMDN (Kominfo)

25. Industri Bahan Baku Obat, semula 85 persen (Kesehatan)

26. Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen RS, semula 67 persen (Kesehatan)

27. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik), semula 49 persen (Kesehatan)

28. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: Laboratorium Klinik, semula 67 persen (Kesehatan)

29. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: Klinik Medical Checkup, semula 67 persen (Kesehatan)

30. Praktek dokter umum, semula PMDN (Kesehatan)

31. Praktek dokter speasialis, semula PMDN (Kesehatan)

32. Praktek dokter gigi, semula PMDN (Kesehatan)

33. Jasa Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, semula PMDN (Kesehatan)

34. Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional, semula PMDN (Kesehatan)

35. Dana Pensiun, semula PMDN (Keuangan)

Baca Juga : Paket Kebijakan Ekonomi XVI Saham Asing Bisa 100% di 95 Bidang Usaha

Pada tahun 2018 Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI)2018, sehingga memungkinkan penanaman modal asing 100% di sektor-sektor tersebut.
Adapun berikut daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.
1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain
3. Industri kain rajut khususnya renda
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: Platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik,
tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
35. Galeri seni
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet
45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang di luncurkan pada  Minggu (18/11/2018) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perubahan DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri kurang mencukupi.

”Modal kita tidak cukup, nah sehingga kita yang memang harus mengundang,” kata mantan gubernur Bank Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor usaha yang dikeluarkan dari DNI 2018 antara lain industri kayu lapis, industri rokok kretek dan putih, dan galeri seni. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang, hingga warung internet.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, DNI 2018 berkurang 123 bidang usaha dari jumlah DNI 2016 yang sebesar 515 bidang usaha.

”Kami mengincar investasi yang top di dunia, biasanya merger dan akuisisi. Mereka jarang yang green field mulai dari nol,” kata Edy, Jumat (16/11/11).

Dia menyebutkan, contoh beberapa penanaman modal asing yang tinggi potensinya yaitu yang berasal dari industri farmasi, teknologi komunikasi informasi, dan cracker. Tinjauan mengenai DNI tersebut dikarenakan keterbukaan DNI 2016 belum optimal. Edy mengatakan optimalisasi DNI dirancang supaya efektif dengan cara menaikkan kepemilikan asing.

”Perlu ekspansi baik untuk berorientasi investasi yang menciptakan ekspor dan yang menciptakan subtitusi impor maupun logistik.DNI ini adalah kebijakan promotif, bukan protektif,” ujar dia.

Dalam DNI 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI, sebanyak 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI atau dibuka kesempatan PMA 100%. Apabila ditambah dengan DNI 2016 dan sebelumnya, jumlah bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI mencapai 95 bidang usaha.

 

Share
Diwartakan Oleh:
Danar Priyantoro

Berita Terbaru

Politisi Muda PAN, Pernyataan Zulhas Bukan Berarti PAN Balik Badan ke Jokowi

Strategi.id - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, mengatakan bahwa PAN mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam periode kedua pemerintahannya…

23 July 2019 09:00

Rumah Marhaen Indonesia dan Sukmawati Menggugat Paham Khilafah dan Pemfosilan Ajaran Sukarno

Strategu.id - Komunitas Rumah Marhaen Indonesia mendeklarasi Bandung Menggugat "menolak paham khilafah dan pemfosilan ajaran Bung Karno, di situs penjara…

22 July 2019 07:00

Tokoh – Tokoh Golkar dan Ormas FKPPI dan PP Hadiri Deklarasi Caketum Partai Golkar

Strategi.id - Gerakan Milenial Partai Golkar atau Gempar menggelar deklarasi lima calon ketua umum Golkar periode 2019 - 2024. Lima nama itu…

18 July 2019 15:30

Polemik Di Tubuh Golkar Dewan Pembina Desak DPP Rampimnas

Strategi.id - Paskah Suzetta Anggota Dewan Pembina Golkar desak Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas).…

18 July 2019 15:07

Bamsoet Deklarasi Maju Caketum Partai Golkar

Strategi.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Dia mendeklarasikan diri sebagai pesaing…

18 July 2019 14:00

Moeldoko: Diperlukan Orang-orang Muda Yang Hebat dan Berani

Strategi.id - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko beraharap anak-anak muda yang bekerja di kantor KSP menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ke…

18 July 2019 13:30