Ada 2 Isu Dalam Aksi Demo 16 Juli 2020 Dengan Potensi Konflik Horizontal – strategi.id
Nusantara

Ada 2 Isu Dalam Aksi Demo 16 Juli 2020 Dengan Potensi Konflik Horizontal

Ada 2 Isu Dalam Aksi Demo 16 Juli 2020 Dengan Potensi Konflik Horizontal
Strategi.id- Ada 2 Isu Dalam Aksi Demo 16 Juli 2020 Dengan Potensi Konflik Horizontal

Strategi.id- Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan adanya rencana dua aksi demonstrasi akan digelar di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis (16/7/20) hari ini.

Dua aksi itu adalah penuntutan pencabutan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional dan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

“Surat pemberitahuannya sudah masuk ke Polda Metro Jaya, pemberitahuannya saja, kita sudah menyurat ke Mabes Polri,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Rabu (16/7/20)

Baca Juga : Membongkar Skenario Dibalik RUU HIP, Siapa Sajakah Pemainnya?

Diperkirakan akan ada ribuan massa menggelar aksi demonstrasi menuntut penghapusan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Aksi massa digelar di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Kamis (16/7/2020) hari ini.

Salah seorang demonstran berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Fauzan Rahman mengatakan pihaknya menuntut agar DPR mencabut RUU HIP. 
GMBI melihat DPR RI masih belum serius untuk menghapus RUU HIP dari Prolegnas meskipun kabarnya akan mengambil sikap terhadap RUU ini pada rapat paripurna penutupan masa sidang DPR/MPR, Kamis (16/7/2020) hari ini.

“Kesempatan itu pasti akan dipergunakan oleh DPR untuk mengambil keputusan-keputusan. Oleh karenanya kami menuntut agar dalam rapat paripurna hari ini DPR mencabut atau membatalkan RUU HIP,” teriak ketua umum LSM GMBI ini. 

Selain memperjuangkan pencabutan RUU HIP, aksi demonstrasi ini juga menuntut inisiator RUU HIP dibubarkan, baik itu ormas ataupun organisasi partai politik.

“Kami juga akan menuntut siapapun, apapun partai, ormas yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila dengan apapun untuk dibubarkan,” kata Fauzan.

Di tempat yang sama, sekjend Komunitas Peduli JKN, Dicky Swarha menyuarakan penolakan serupa. Pihaknya bersama LSM GMBI dan ratusan ormas serta Okp lainnya menyatakab menolak RUU HIP dan mendesak pencabutan RUU HIP di Gedung DPR/MPR.

baca juga : Emrus Sihombing: RUU HIP Perlu Didialogkan, Bukan Asal Ditolak

Beberapa hal yang menjadi penolakan Komunitas Peduli JKN. Pertama, meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP. Kedua, mendukung penuh keputusan MUI yang menolak RUU HIP. Ketiga, mendesak aparat untuk menindak pengusung RUU HIP karena berusaha mengubah Pancasila menjadi ekasila.

Keempat, mendesak agar aparat menindak para inisiator dengan UU 27 tahun 1999 karena masuk dalam kategori makar terhadap Pancasila. Kelima, meminta agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan membubarkan partai politik pengusung RUU HIP sesuai pasal 40 dan pasal 41 UU Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah UU Nomor 2 tahun 2011 karena terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Tak hanya itu saja, Komunitas Peduli JKN bahkan menuntut agar Presiden Joko Widodo dilengserkan lewat sidang istimewa jika memberikan peluang pembahasan RUU HIP.
Terakhir, Komunitas Peduli JKN menolak kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah.
“Kami mendorong agar seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat mewaspadai l gerakan komunis gaya baru lewat kehidupan bermasyarakat ataupun jalur kekuasaan,” tegasnya.

Dalam pantauan Strategi.id, Aksi demonstrasi tidak hanya digelar depan gedung DPR/MPR, tapi sebagian mengarah depan Istana Negara, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Kemensos, Kantor Kementerian BUMN, Balaikota DKI Jakarta, Kantor Pusat PT. Indosat, PN Jakut, kantor KPK RI, PN Jakut, Kantor Pusat Astra Menara Astra, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kantor PT. D&C Engineering Company, Kantor Kemenkominfo, Kantor DPP Nasdem, Kantor Pusat Bank BNI Syariah, Kantor Pusat Bank Mandiri Plaza Mandiri, Depan Gd. Baharkam Polri dan Kantor Kejagung RI.
Aksi demonstrasi ini juga diikuti 174 organisasi masyarakat (ormas), diantaranya PA 212, Laskar Pembela Islam (LPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Forum Umat Islam (FUI), Bang Japar, Kokam hingga FKUB Bekasi.

Bersumber dari intelijen Polri, massa yang berasal dari kalangan buruh diikuti Gerakan Buruh Bersama Rakyat/GEBRAK, yakni KASBI, KPBI, KSN, SGBN, SINDIKASI, FPPI, PPI, Jarkom Perbankan, Solidaritas Pekerja Viva, KPA, LMND-DN, FIJAR, AKMI, SEMPRO, Perempuan Mahardika, Purple Code Collective, LBH Jakarta, KPR, YLBHI, BEM dan Jentera.
Kemudian Gerakan Buruh Jakarta yang diikuti FBTPI, FBLP, FPBI, FPPI, LEM-SPSI, KKUI, SGBN, KSN, FSPMI dan RTMM-SPSI.

Jumlah massa buruh diperkirakan sekitar ±6.000 orang dipimpin masing masing koordinator pengunjuk rasa, diantaranya Nining Elito, Sunarno, Ilhamsyah, Natalia dan Zaenal Abidin.

Aksi menolak RUU HIP juga dilakukan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) dengan mengerahkan massa sekitar ±300 orang pimpinan Fajar Junianto dan Indra Permana. 

Selanjutnya Aliansi Nasional Anti Komunis/ ANAK NKRI (FPI/LPI,GNPF Ulama,  BANG JAPAR, Pejabat, Brigade 212, Brigade 411,  BPPKB, FBR, Forkabi, Kokam, Hasmi, PHB, Majelis Taklim NA, Mujahidin Pembela Islam, JAS, API Jabar, Brigade 08, Front Santri Indonesia mengerahkan massa sebanyak  ±1.500 orang dipimpin Very Koestanto dan Musa Marasebessy.

Tak ketinggalan DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi BEM Seluruh Indonesia / BEM SI (UNJ, STT PLN, PNJ, STID Al Hikmah), Gerakan Mahasiswa Anti Mafia (GEMAM), Koalisi Pemuda Pengawal Pengawal Pasar (KAPPAS), Kader Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta, Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMAS), Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Forum Pemuda Kepulauan (FPK), Forum Kajian Kebijakan Publik, Jaringan Aktivis Muslim Jakarta (JAM), Komunitas Cinta Bangsa, Barisan Mahasiswa Nasional.

Selain itu, Gerakan Mahasiswa Anti Mafia (GEMAM), Koalisi Pemuda Pengawal Pengawal Pasar (KAPPAS), Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI), Forum Mahasiswa Jambi Peduli Lingkungan, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Komite Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK), Sumenep Progres, Aliansi Mahasiswa Pecinta Demokrasi (AMPD), Pergerakan Aktivis Islam Indonesia (PAAI), Gerakan Selamatkan Bank Negara, Peregerakan Organisasi Lintas Nasional (POLNAS), Mahasiswa Pengawal Persatuan Indonesia (MPPI), Tim Advokasi DPP KNPI bersama Korban Penganiayaan Novel Baswedan, Komite Mahasiswa Islam Jabodetabek (KM-IJ) dan Maluku Satu Rasa Bekasi Raya

Pengamat Komunikasi Publik Bayquni dari Universitas Prof Dr Moestopo Jakarta melihat aksi ini sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia. Namun kandidat Doker dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengungkapkan bahwa aksi ini sangat rawan disusupi oleh pihak pihak yang berkepentingan.

Aroma pemazulan Presiden dari kegiatan aksi sangat terlihat dari berbagai narasi narasi yang ada. Munculnya dua isu besar terhadap kegiatan aksi tanggal 16 Juli 2020 pada satu tempat yang sama dapat menimbulkan potensi perebutan panggung di lapangan aksi khususnya di depan gedung MPR DPR RI.

Sebelumnya Menkopolhukan Mahzud MD sudah menyatakan bahwa menolak RUU HIP dikarenakan Pemerintah saat ini masih fokus terhadap Pandemi Covid-19 dan masih banyaknya pasal pasal yang kontroversial.

“Munculnya isu isu lama seperti kebangkitan Komunisme dilihat munculnya kelompok-kelompok lama yang memanfaatkan isu RUU HIP dan RUU Omnibus Law untuk kepentingan kelompoknya” ujar Bayquni.

Bayquni juga mengatakan bahwa potensi kerusuhan atau Chaos terhadap konsentrasi masa yang berkumpul di titik yang sama dengan banyaknya Isu dapat menciptakan konflik Horisontal diantara masyarakat.

” Masyarakat harus lebih dewasa mencermati isu-isu yang ada dan kegiatan aksi terhadap kebijakan Pemerintah ditengah Pandemi Covoid-19 yang masih melanda Indonesia, sebab masih banyaknya kasus Covid-19 dapat diartikan bahwa Pandemi masih berlangsung walaupun protokol New Normal sudah dijalankan” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top