Ada Hadiah Menarik Untuk Para Pembocor Korupsi – strategi.id
Nusantara

Ada Hadiah Menarik Untuk Para Pembocor Korupsi

Strategi.id - Ada Hadiah Menarik Untuk Para Pembocor Korupsi

Strategi.id – Berbagai skandal korupsi yang melibatkan para elite politik, para pemangku kebijakan, dan pelaku usaha di negeri ini yang saban hari kita baca dan simak di banyak media massa menunjukkan korupsi telah menjadi kejahatan skala masif.

Mega korupsi dan korupsi berjemaah melibatkan pejabat dan petinggi partai politik terus menghiasi media massa. Terbaru kasus dugaan korupsi KTP-el yang menyita perhatian publik.

Dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu yang diduga melibatkan tak kurang dari 50 politisi di DPR, KPK telah menetapkan dua pejabat Kemendagri sebagai terdakwa, dan pemenang tender KTP el, Andi

Agustus Tinus sebagai tersangka. KPK memberi isyarat adanya tersangka baru.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui Komisi Kemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya memang pihak yang paling bertanggungjawab dalam memerangi korupsi. Tetapi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah karena aparat pemerintah memiliki keterbatasan.

Karena itu, masyarakat harus ikut bergerak. Pertanyaan, bagaimana partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi?

Satu di antara partisipasi yang bisa dilakukan menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (4/4) yakni masyarakat melaporkan hasil temuan korupsi dengan bukti yang kuat ke KPK. “Nanti jika ada yang lapor di KPK sesuai dengan peraturan pemerintah akan diberikan hadiah,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam sebuah seminar “Peran Sistem Whistleblowing dalam Pandangan Internal Auditor Pemerintah di gedung Bappenas Jakarta, Wakil Ketua KPK saat itu Mochammad Jasin mencontohkan pemberian hadiah bagi pelapor kasus bekas Bupati Kutai Kertanegara Syaukani.

Setelah kasus diputus hakim dan kerugian negara Rp 34 miliar kembali, si pelapor mendapat imbalan Rp 680 juta. Adapun untuk perkara suap, yang tak ada kerugian negara, si pelapor tetap mendapat imbalan dengan persentase serupa.

Kompensasi tersebut bisa menjadi cambuk bagi masyarakat untuk menginformasikan kasus korupsi secara akurat. Artinya, pelapor tentu saja tidak asal menginformasikan kasus korupsi tanpa data akurat atau sekadar mencari popularitas. Besaran kompensasi dianggap setara dengan pengorbanan dan beberapa risiko yang menimpa sang whistle-blower (pembocor kasus korupsi).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top