Ada Monarkhi Di dalam Republik; Bisul Politik Yang Meradang – strategi.id
Dialektika

Ada Monarkhi Di dalam Republik; Bisul Politik Yang Meradang

Strategi.id - Ada Monarkhi Di dalam Republik; Bisul Politik Yang Meradang

Strategi.id – Masalah utama dari sistem monarkhi-aristokrasi di masa lalu terletak pada sentralistik kekuasaan dan feodalisme yang memicu munculnya penguasa tiran, diktator otoritarian dengan slagorde dinasti yang dibangun melalui spoil system, patronage dan nepotisme.

Kekuasaan seperti ini selalu saja memerintah secara represif, opresif, konspiratif, eksploitatif dengan cara-cara yang fasis penuh kekejaman dan kebiadaban. Kekuasaan seperti ini tidak hadir untuk melayani rakyat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Baca juga : Hasto Kristiyanto Sebagai Warga Negara Yang Baik Hadir di KPK Sebagai Saksi Kasus Suap KPU

Rakyat cuma jadi obyek yang bisa diperlakukan semena-mena dengan ditindas, dijajah, diperas bahkan diperbudak oleh para penguasa aristokrasi-monarkhi semata-mata demi untuk terus melanggengkan kekuasaan dan memperkaya dirinya.

Bahkan bukan hanya rakyat, tetapi bumi dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dimiliki oleh para penguasa untuk dieksploitasi dan dijarah bagi sebesar-besarnya kemakmuran mereka para tuan tanah, kaum aristokrasi-monarkhi.

Rakyat menjadi lemah tak berdaya dan tak lagi punya kekuatan. Kekuasaan absolut ada di tangan aristokrasi-monarkhi menjadi sexy untuk diperebutkan di kalangan mereka sendiri.

Pusaran kekuasaan terpolarisasi dalam faksi-faksi galur keturunan di tengah pertarungan konspirasi politik yang penuh pat gulipat saling gunting dan saling libas dengan berbagai intrik dan isu untuk saling menjatuhkan dengan segala kelihaian tipu-daya hingga kudeta berdarah dengan cara asasinasi.

Baca juga ; Menapak 2020

Yang kuat menang lalu berkuasa, yang lemah kalah terlempar dari pusaran kekuasaan dan kehilangan waris darah birunya, hidup hina dan nista terbuang menjadi rakyat jelata.

Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari pusaran kekuasaan aristokrasi-monarkhi. Tetapi mereka juga tetap tidak pernah mau menerima ditempatkan hanya sebagai rakyat jelata.

Dendam bercampur mimpi untuk kembali merebut kekuasaan terus mereka simpan kuat beserta dengan tradisi intelektual aristokrasi yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi di tengah kehidupan mereka yang merakyat.

Dengan sisa kekayaan yang dipunyai lalu ditambah dengan intelektualitas yang mereka miliki, mereka mampu mengkonsolidasikan diri untuk lahir menjadi strata sosial baru yang mampu menguasai ekonomi perdagangan dengan senjatanya adalah kapital.

Meskipun para aristokrasi-monarkhi berkuasa atas tanah dengan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, tetapi jalur distribusi dan perdagangan ada di tangan kaum yang terbuang ini.

Baca juga :Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Hadiri Natal TMP Bersama Korban Banjir di Teluk Gong

Mereka inilah yang membuat piramida kekuasaan yang tadinya hanya terbagi dua: aristokrasi-monarkhi (tuan tanah) versus rakyat, akhirnya terbagi menjadi tiga strata sosial dengan kehadiran mereka yang kemudian dikenal sebagai kaum minoritas-kreatif yaitu borjuis-progresif dan intelektual-proletar.

Dalam konteks kesejarahan Eropa, mereka inilah yang membawa panji-panji liberté (kebebasan), égalité (kesetaraan), fraternité (persaudaraan) sebagai penanda awal dari akhir masa kekuasaan aristokrasi-monarkhi Eropa. Revolusi Perancis.

Mereka sangat cakap dan handal mengorganisir dengan retorika yang membakar semangat rakyat untuk berani bangkit melawan penguasa, kaum aristokrasi-monarkhi.

Tetapi mereka juga tahu bahwa kesanggupan rakyat hanya sebatas melawan dan menjatuhkan penguasa. Rakyat tak kuasa dibebani untuk berdialektika mencari antithesa dari aristokrasi-monarkhi.

Mereka, kaum minoritas kreatif pulalah yang kemudian dengan piawai mengemas ulang demokrasi ala Yunani menjadi demokrasi modern yang secara dialektis ditawarkan kepada rakyat sebagai sebuah antithesis atas aristokrasi-monarkhi.

Mereka meyakinkan rakyat bahwa demokrasi modern hadir dengan semangat pembebasan terhadap penindasan dari kaum aristokrasi-monarkhi. Demokrasi hadir dengan spirit persaudaraan dan kesetaraan yang kontra feodalisme.

Baca Juga : Perlunya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Perpolitikan Tanah Air

Demokrasi ingin memastikan bahwa rakyat adalah penguasa yang memerintah atas bumi dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dikelola dan digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri.

Ironisnya, rakyat terlalu lama diperlakukan semena-mena dengan ditindas, dijajah, diperas bahkan diperbudak oleh para penguasa aristokrasi-monarkhi hingga menjadi bodoh dan tak punya kecakapan dalam mengelola, menata dan mengatur dirinya sendiri.

Melalui demokrasi, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat terpaksa memilih dan menunjuk kaum minoritas-kreatif untuk diberi amanat menjadi semacam panitya yang memerintah, mengelola, menata dan mengatur agar rakyat hidup berkeadilan, aman dan sejahtera.

Perangkat aturan konstitusional dibuat untuk menjustifikasi praktek penyelenggaraan negara yang mereka rumuskan atas nama demokrasi.

Lalu dengan kekuatan kapitalnya ditambah legitimasi politik atas nama konstitusi, kaum minoritas kreatif mengambil alih kekuasaan sekaligus mengkokohkan kembali hegemoni politiknya beserta seluruh slagorde kekuasaannya.

Di atas nafsu untuk saling berebut kuasa inilah terjadi proses dialektika antara aristokrasi-monarkhi dengan demokrasi yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Tak heran jika di tengah praktek demokrasi yang tengah berlangsung saat ini, tetap masih saja terlihat jelas bagaimana DNA yang membawa sifat-sifat sentralistik kekuasaan dan feodalisme bermutasi menjadi semacam kartel politik, oligarkhi kekuasaan.

Baca Juga : Aktivis ‘98 Meminta Maaf Kepada Bangsa Indonesia

Agendanya pun masih tetap sama, melanggengkan kekuasaan dan menumpuk kekayaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran diri, keluarga, kelompok dan golongannya.

Demokrasi yang dijalankan oleh oligarkhi kekuasaan tetap saja melahirkan tirani baru. Tirani mayoritas atas minoritas.

Sementara rakyat sampai kapanpun tetaplah rakyat yang selalu menjadi obyek kekuasaan, terlepas apapun bentuknya, demokrasi ataupun monarkhi.

Penulis: Mahendra Dandy Uttunggadewa (Budayawan/Aktivis 98)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top