Akhirnya, Janji Rumah DP Rp 0 Dipenuhi - strategi.id
Infrastruktur

Akhirnya, Janji Rumah DP Rp 0 Dipenuhi

rumah dp Rp 0

Strategi.id – Jumat (12/10/2018), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program down payment (DP) 0 rupiah, atau rumah DP Rp 0, di kawasan proyek pembangunan rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Anies menyampaikan, program DP 0 rupiah bertujuan memfasilitasi pembiayaan cicilan yang ringan.

Selanjutnya Anies menjelaskan adanya program hunian Rumah DP Rp 0 akan membantu warga yang belum punya tempat tinggal berhak milik. Tercatat, kata Anies, 51,7 persen warga DKI tak memiliki rumah tinggal berhak milik.

Peluncuran hunian ini sudah sesuai peraturan gubernur nomor 104 tahun 2018 dan menjadi salah satu janji kampanye yang dipenuhi, ungkapnya lebih lanjut.

Program hunian ini diberi nama ‘Samawa’ atau Solusi Rumah Warga. Anies ingin hunian warga memiliki makna dan pesan yang tepat untuk warga.

Tediri dari 780 unit hunian

Adapun rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, akan dibangun 21 lantai dengan total 780 unit hunian.

Unit hunian dibagi dalam 3 tipe, yakni tipe studio 21, one bedroom tipe 24, dan two bedroom tipe 36.

Harga tiap unit bervariasi, mulai dari Rp 184 juta untuk yang tipe paling kecil hingga Rp 310 juta dilengkapi dua tempat tidur tipe 36.

Rusunami ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan antara Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar ini masih dalam tahap pembangunan. Rusunami ini ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Rumah DP Rp 0 diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Rusunami DP 0 rupiah ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada dua kriteria syarat yang harus dipenuhi, yakni:

Syarat pendaftaran umum:

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun

2. Tidak pernah menerima subsidi rumah

3. Belum punya rumah sendiri

4. Taat membayar pajak

5. Prioritas bagi warga yang telah menikah

6. Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan

7. Warga yang terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI

Syarat pendaftaran administrasi:

1. Kartu keluarga (KK) DKI Jakarta

2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah 5 tahun tinggal di Jakarta

3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah

5. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

6. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty − 8 =

Atas