Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di Depan Gedung KPK Nyaris Bentrok - strategi.id
Nusantara

Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di Depan Gedung KPK Nyaris Bentrok

Strategi.id - Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di Depan Gedung KPK Nyaris Bentrok

Strategi.id – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi dalam aksinya mereka  menuntut agar dua lembaga hukum itu mengusut tuntas dugaan Korupsi Penyimpangan DAK TA. 2015 sebesar Rp 39 miliar.

Pasalnya anggaran itu diperuntukan membiayai proyek pembangunan infrastruktur bendungan jaringan air baku Sungai Tabang, Kec. Mewai, Kab. Enrekang, Sulsel, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam waktu secepatnya.

Dalam aksi pertama di Kejaksaan Agung, mereka menuntut lembaga itu mengadili dan menghukum Muslimin Bando, M.Pd. (Bupati Kab. Enrekang) dan Mitra Fachruddin (anak Bupati Kab. Enrekang) yang telah diduga melakukan penyimpangan DAK TA. 2015 sebesar Rp. 39 miliar.

“Usut tuntas dugaan korupsi di sana dan adili Muslimin Bando dan anaknya yang diduga terlibat, ” kata Iswaldi, kepada wartawan,  Senin (19/8/19).

Setelah menyampaikan tuntutannya, massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi yang berjumlah puluhan orang itu,  kemudian bergerak ke KPK dengan metro mini. 

Setibanya di KPK,  mereka membentangkan spanduk “Tegakkan Penegakan Hukum, Tangkap Penyalaguna DAK 2015”. Sejumlah aparat kepolisian sudah siaga di gedung KPK. 

Sempat terjadi aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian yang menahan  mahasiswa dan pemuda tersebut mencoba masuk ke halaman KPK.   

Selain menuntut KPK mengusut tuntas dan menangkap pelaku dugaan korupsi, mereka mengimbau  kepada seluruh aparat penegak hukum (KPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian), serta komponen masyarakat terlibat aktif untuk mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang sengsarakan/memiskinkan rakyat Indonesia.

Menurut Iswaldi, Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang ± 236 Km sebelah utara Makassar. 

Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan defenitif terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². 

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). 

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE.

Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. 

Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Keberagaman kondisi georafis pada setiap wilayah menyebabkan adanya variasi komoditas unggulan yang memberi peluang untuk dikembangkan pada setiap wilayah.

Dalam pembahasan APBD Kab. Enrekang TA 2015 yang lalu Kec. Mewai yang berada di KTE, lanjut Iswaldi, mendapatkan anggaran DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp 39 miliar untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur bendungan jaringan air baku Sungai Tabang, guna penyediaan air bagi untuk pengembangan disektor pertanian yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat KTE.

Namun menurutnya,  dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanfaatkan anggaran itu untuk kegiatan berbeda, yakni membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup yang anggarannya dipecah menjadi 126 paket pengerjaan. 

“Selain itu, 126 paket pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran itu juga diduga fiktif, ” tegasnya. 

Sebab, berdasarkan hasil investigasi lembaganya ditemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya proses pelelangan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas daerah ke rekening rekanan lebih awal dilakukan sebelum tahap pembahasan anggaran

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top