Aktivis 98′, Pilpres 2019, dan Oligarki Kekuasaan – strategi.id
Dialektika

Aktivis 98′, Pilpres 2019, dan Oligarki Kekuasaan

Strategi.id – Ironisnya, kesalahan berulang terjadi dan cenderung selalu menjadi tumbal kekuasaan. Setidaknya, kalau tidak mau disebut kedunguan politik. Generasi angkatan 98 yang dikenal dan dicatat sejarah sebagai aktivis reformasi itu. Keberadaannya ibarat layang-layang putus yang terombang-ambing tak tentu arah dan tak tahu entah kemana jatuhnya.

Kala reformasi saat itu, setelah berkeringat dan berdarah bahkan hingga kematian, apa yang diupayakan untuk membangun demokrasi itu tak ubahnya pepesan kosong dan seperti “membeli kucing dalam karung”. Bagai menghantar dari rezim yang satu ke rezim yang lain, cita-cita dan tujuan reformasi tak kunjung datang.

Alih-alih perubahan yang didamba, yang terjadi, pengelolaan negara makin miris, sadis dan tragis. Hanya berganti nama, setiap penguasa yang tampil tak ubahnya hanya meneruskan watak dan karakter kekuasaan sebelumnya. Kalau tidak korup, anti kritik kemudian repressif, ya menjadi pengabdi setia pemilik modal negara-negara imperialis dan kolonialis.

Bahkan jauh lebih parah, selain dianggap kebablasan, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang fundamental dan prinsip bagi kehidupan berbangsa. Hanya Panca Sila yang tidak berpraktek yang tersisa. Selebihnya, seperti yang dirasakan kini, amanden UUD 1945 yang membabi buta, otonomi daerah yang merangsang libido kekuasaan separatis, dan pelbagai kontestasi politik perebutan kekuasaan yang mengancam keutuhan NKRI.

Itulah “musim buah busuk” dari panen raya reformasi yang dipetik rakyat sejauh ini. Negara, seakan tak peduli dan tak mau tahu pada aktivis 98, pada apa yang telah di mulai dan ditorehkannya. Kini setelah 20 tahun pasca reformasi, eksponen aktifis 98 masih seperti yang dulu, seperti nyanyian Dian Pisesha “Tak Ingin Sendiri”.
Kesepian dan terpinggirkan, nestapa dari hiruk pikuk kekuasaan.

Rembug Nasional Aktifis 98 dan Persimpangan Pemikiran

Sejatinya, aktivis 98 harus tetap pada khitahnya, menyuarakan suara kebenaran dan keadilan. Dengan platform gerakan moral yang disandangnya, hendaknya bisa membangun kiprah seperti gelombang yang dapat menghempaskan dan memekakkan gendang telinga rezim ketika menyelewengkan kekuasaan (abuse of power). Identitas dan sejarahnya harus menjadi penjaga moral dan benteng kokoh yang menjadi pengawas sekaligus fungsi kontrol kekuasaaan.

Tuntutan Reformasi yang menjadi agenda nasional dan hingga sekarang belum diwujudkan itu. Menjadi hutang yang harus dibayar siapapun penguasanya. Tidak boleh berhenti dan berlalu begitu saja, seperti senjarah yang terlupakan. Distorsi penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini akumulatif dan mengkristal sejak ORBA.

Bukanlah hal yang mudah dan sepele untuk memulihkan negara, mengembalikan treknya pada cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Hampir menjadi mustahil, mengingat kerusakan dan kehancuran nilai-nilai begitu massif dan sistemik, merata dan menyeluruh pada sendi kehidupan ke-Indonesiaan kita. ORBA memang telah berhasil membangun dinasti kekuasan panjang sekaligus mewariskan negara gagal.

Apa yang dimiliki negara dengan kekayaan geografis dan geopolitis, kontradiktif dengan apa yang kemudian didapat rakyat. Sejadi-jadinya, Indonesia kehilangan martabat dan menjadi negara terbelakang.

Jelang pilpres 2019, saat suhu dan kostelasi politik meningkat tajam. Negara diselimuti suasana kontestasi perebutan kekuasaan yang beresiko pada kegaduhan dan karut marutnya politik. Bisa jadi menggerogoti pertahanan dan keamanan negara yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Selayaknya Eksponen 98, dengan sepenuh hati dan segenap pikiran dan tenaga.

Membantu rakyat Indonesia untuk dapat memahami keadaan Indonesia yang sebenar-benarnya. Indonesia tanpa harus mengikuti keinginan dan intervensi imperialisme dan kolonialisme modern yang milenial dan populis. Eksponen 98 punya tanggungjawab meneruskan kembali pikiran-pikiran dan sikap para pendiri bangsa dan cita-cita proklamasi kemerdekaan republik ini.

Meluruskan arah negara yang terlalu jauh melenceng akibat sihir liberalisasi dan globalisasi. Mampu melakukan dekonstruksi terhadap tata cara pergaulan dengan kapitalisasi dunia. Buatlah negara berhadapan dengannya tanpa harus ‘mengemis dan menjual diri’. Apalagi sampai menjadi ‘budak’ ekonomi. Selamatkanlah keIndonesiaan kita hari ini, esok dan apa yang akan menjadi warisan yang baik buat anak cucu ke depan. Mulai semua itu dari dengan cara yang jujur, berani dan obyektif serta siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menjadi penting dan strategis untuk memahami apa dan bagaimana sebenarnya Pilpres 2019 sebagai tolak ukur dan tinggal landas negara bangsa kita tanpa dan sebagai korban penjajahan gaya baru. Sebagai partisan, meskipun kecil namun dengan semangat besar melahirkan reformasi, generasi angkatan 98 punya kewajiban menjaga dan meneruskan tuntutan reformasi yang kini mengidap “kanker akut”. Aktifis 98, sejatinya harus dituntun oleh prinsip-prinsip negara tanpa penindasan, anti korupsi, anti militerisme, anti KKN, dll., seperti gaung reformasi yang didengung-dengungkannya 20 tahun silam.

Semangat dan perjuangan aktivis 98 adalah pada keinginan menyelamatkan Indonesia yang kala itu dalam cengkeraman kekuasan otoriter, militeristik dan korup sistemik. Bahkan yang paling substansi, realitas bangsa yang dalam cengkeraman kepentingan global baik negara maupun koorporasi internasional. Suasana yang repressif dan depressif yang dirasakan rakyat hingga di penghujung fase ORBA itu, bukan hanya menyebabkan kematian demokrasi semata, melainkan juga dalam keterpurukan ekonomi yang membahayakan eksistensi negara.

Cedera Akal Sehat

Dari sudut pandang itulah, kemudian aktifis 98, harus bisa menjadi katalisator perubahan dan menjadi magnit revitalisasi peran-peran kekuasan dalam penyelenggaraan negara. Bukan terjebak pada persoalan dukung mendukung figur (bloking politik praktis) dan sekedar hasrat menjadi sub-koordinat kekuasaan.

Pikiran, sikap dan tindakan politik aktivis 98, jika mendesak untuk dilakukan, seyogyanya harus berdasarkan persfektif idiologi dan konsistensi mewujudkan negara kesejahteraan. Ketekunan memegang dan merealisasikan prinsip-prinsip itu, bisa menjadikan aktivis 98 dapat memiliki energi yang mampu mendobrak tirani dan oligarki kekuasaan selama ini. Distorsi yang dilakukan oleh partai politik maupun elit birokrasi lainnya. Partai Politik dan elit birokrasilah yang terbiasa membajak dan menyandera aspirasi dan keterwakilan rakyat yang sesungguhnya. Ini salah satu persoalan penting yang seharusnya dikritisi oleh aktifis 98.

Bukan malah terjebak pada oligarki partai dan elit politik. Menambah mata rantai kekeliruan dalam politik praktis kontemporer, yang disadari merupakan bagian utama dari kerusakan sistem politik dan pemerintahan. Lebih ironis lagi, aktivis 98 menjadi pelayan dan pengabdi partai politik yang sering melahirkan produk- produk politik yang kontra revolusioner dan menghianati rakyat.

Alih-Alih menyuarakan kembali pada cita-cita proklamasi dan mewujudkan amanat UUD 1945 sebelum “dikanibal” di era reformasi. Kemudian, mendorong gerakan rakyat secara nasional untuk melakukan ‘reposisioning’ negara dalam mengatur urusan dalam negeri dan menempatkan diri dalam pergaulan internasional. Terutama dalam melepaskan himpitan mematikan kekuasaan Amerika dan blok barat.

Sama halnya  dalam menyiasati derasnya banjir bandang kekuatan Tiongkok , yang digadang-gadang menggusur secara perlahan dominasi negara Paman Sam dan sekutunya di Indonesia. Aktivis 98 justru larut dalam kontestasi perebutan kekuasaan. Kalau tidak marginal, masuk menjadi bagian dari oligarki kekuasan.

Tanpa disadari, malah melebarkan irisan-irisan dan polarisasi di kalangan aktivis 98 itu sendiri. Lebih dari itu, yang paling memprihatinkan, aktivis 98 mereduksi kemurnian nilai reformasi yang diperjuangkannya dengan susah payah. Menukarnya dengan dukung mendukung figur politik dan berharap menikmati kue-kue kekuasaan, bagai bermain judi dalam keriuhan pasar malam.

Boleh jadi, bloking politik dan dukung mendukung itu menjadi beban politik bagi keduanya dan menjauhkan substansi tujuan bernegara. Langkah dan gerakan politik eksponen 98, idealnya harus dibangun dari kecerdasan intelektual dan “moral force” untuk membaca peta politik yang menyelimuti kelangsungan hidup negara yang dipengaruhi dinamika internal dalam negeri maupun faktor global yang menjadi poros utama.

Sehingga bisa tepat dan akurat dalam pemilihan “contain issu” dan “positioning politic”. Tidak ada salahnya menyampaikan aspirasi politik dan memberikan kepercayaan serta mandat kepemimpinan kepada institusi atau personal. Tapi dalam kerangka strategis dan taktis, persoalan itu hendaknya berangkat dari komitmen dan manifesto politik kenegaraan yang menjadi konsensus bersama semua anak bangsa.

Melakukan radikalisasi Panca Sila. Bahwa ada pertemuan di satu titik melalui proses dan kesamaan perjuangan yang dilandaskan pada idiologi bangsa. Maka, konteks sosok kepemimpinan dan institusi politik, ianya hanya sekedar “tools”. Sepertinya, aktivis 98 mungkin tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Entahlah, karena terlalu lama berpuasa pada akses ekonomi dan politik yang dominan ada pada kekuasaan.

Atau sudah pada tingkatan frustasi melihat kenyataan negerinya. Atau mungkin juga aktivis 98 telah kehabisan stamina dan napas yang tersengal-sengal.

Yusuf Blegur -Aktivis FKSMJ 98 dan sejarang aktif sebagai Pekerja Sosial Masyarakat

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top