Aktivis FKSMJ'98 Ubedilah Badrun Melawan Perindo dan JK di MK - strategi.id
Nusantara

Aktivis FKSMJ’98 Ubedilah Badrun Melawan Perindo dan JK di MK

Strategi.id - Aktivis FKSMJ'98 Melawan Perindo dan JK di MK
Strategi.id - Aktivis FKSMJ'98 Ubedilah Badrun Melawan Perindo dan JK di MK

Strategi.id – Aktivis FKSMJ’98 , pengamat sosial politik dan dosen Ubedilah Badrun mengajukan diri menjadi pihak terkait atas upaya judicial review yang dilakukan Partai Perindo dan pihak terkait Wakil Presiden Jusuf Kalla yang setuju dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi(MK).

Gugatan yang dimaksud adalah terkait masa jababatan wapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu.

Ubedilah Badrun yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal, menyerahkan berkas penolakan tuntutan pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

“Sebetulnya spiritnya adalah ketika Perindo memperkarakan ini, kami sudah memantau, tiba-tiba kemudian ada pihak terkait kami jadi heran kok pihak terkaitnya wapres,” ujar Ubedilah usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Upaya Ubedilah ini dilakukan untuk menjaga konstitusi dari kepentingan politik pragmatis kekuasaan dan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila dari ruang kemungkinan hadirnya otoriterianisme dan diktatorisme, serta untuk menjaga spirit gerakan reformasi 1998.

Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengajukan gugatan ke MK karena merasa dirugikan dengan pagsal tersebut. Pasal itu menghalangi Perindo mengajukan JK sebagai cawapres pada Pilpres 2019

“Juga merusak proses demokrasi yang seharusnya semakin berkualiatas,” kata pengamat politik yang dulu aktif di FKSMJ’98

Menurutnya, salah satu demokrasi yang berkualitas itu adalah adanya pembatasan masa jabatan, sehingga ruang otoriterianisme, diktatorisme dan kekerasan politik bisa diminimalkan.

“Kalau itu dibongkar, masa jabatan tidak terbatas, ruang-ruang itu akan terbuka lebar,” jelas Ubedilah.

Dia mengaku sedih campur miris dengan upaya yang dilakukan Perindo dan JK tersebut.

“Sedih dan miris, ini dilakukan oleh partai politik dan pihak terkaitnya maaf Wapres JK, yang seharusnya negarawan,” sebut Ubedilah.

Ditambahkannya, judicial review masa jababatan wapres ke MK menodai konstitusi, reformasi dan nilai-nilai demokrasi.

“Harusnya elit politik itu sudah bergeser dari politisi ke negarawan. Dengan adanya membuka ruang tafsir, ini ada kepentingan pragmatis di balik upaya ini, bukan kepentingan bangsa, demokrasi dan kepentingan yang lebih besar dari negara ini ingin maju,” tutup Ubedilah

Sementara itu, Ahmad Wakil Kamal selaku pengacara Ubedilah Badrun menyatakan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan amat tegas dan jelas mengenai pembatasan masa presiden dan wakil presiden.

Pasal 7 UUD 1945 tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

“Saya kira ini (pasal 7 UUD 1945) sudah terang benderang nggak perlu orang yang mengerti pengantar filsafat dan pengantar logika saja udah jelas, anak SD sudah jelas hanya satu kali masa jabatan setelah lima tahun entah itu berturut-turut atau tidak,” ujar Akmal Mantan Aktivis 98 FKMIJ

Menurut Ahmad tidak perlu ada penjelasan dan tafsir ulang mengenai pasal tersebut.

“Kita khawatir juga suatu saat nanti ini dikabulkan, Jokowi dua periode selesai, minta tafsir lagi, ini bahaya. Ada dalam pikiran kita ngeres banget. Syahwat politiknya sangat luar biasa,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi terhadap UU Pemilu pada Jumat (20/7/2018).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top