Antisipasi Masalah Ekonomi Secara Umum, Jangan Sekadar Jawab Tantangan Oposisi – strategi.id
Dialektika

Antisipasi Masalah Ekonomi Secara Umum, Jangan Sekadar Jawab Tantangan Oposisi

Strategi.id - Antisipasi Masalah Ekonomi Secara Umum

Strategi.id – Setelah isu politik identitas atau SARA dianggap tak bisa digunakan lagi untuk menyerang Presiden Joko(wi) Widodo, isu ekonomi mungkin akan dimainkan oleh kelompok tertentu yang hendak menjegal langkahnya untuk memimpin pada periode kedua.

Namun bukan permasalahan pertarungan merebut kursi RI-1 yang harus diperdebatkan. Melainkan dampak pertarungan itu yang harus diantisipasi dan diwaspadai oleh Jokowi, mengingat dirinya kali ini menyandang dua status. Bukan hanya berdiri sebagai capres, tapi juga presiden yang sedang memimpin 260 jutaan Rakyat Indonesia.

Beberapa hari lalu, sempat ramai di publik pertarungan kata-kata antara Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2018, Zulkifli menyoroti masalah utang dan cicilan Indonesia yang dianggap sudah di luar batas kewajaran.

Sri Mulyani merespon pidato Ketua Umum PAN itu dengan mengatakan bahwa perhitungan Zulkifli kurang tepat, karena hanya melihat pada porsi pembiayaan utang pemerintah saja, tanpa melihat penurunan dari defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

Sebagian pihak menilai, pidato Ketua MPR-RI sebagai bola panas yang dilontarkan oleh seorang politisi dari kubu oposisi jelang perhelatan Pilpres 2019. Sebagai kubu oposisi, wajar-wajar saja kalau Zulkifli melakukan kritik kepada pemerintahan saat ini.

Sebaiknya sebelum melakukan kritik, beliau harus mempersiapkan data dan fakta yang valid untu melakukan kritik secara objektif. Baik jika hal itu dilakukan, jadi bukan sekadar asal melemparkan bola panas tanpa dasar yang komperhensif.

Namun pidato Zulkifli juga perlu direspon dengan menunjukan data-data dari hasil kerja pemerintah, khususnya tim ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK. Satu lagi catatan penting bagi pemerintahan Jokowi-JK, jangan pernah melempar bola kepada pemerintahan sebelumnya jika dituduh banyak utang atau diserang dengan isu-isu seputar ekonomi baik makro maupun mikro. Karena melempar bola kepada pemerintahan sebelumnya bisa jadi akan mengurangkan citra positif pemerintah yang selama ini coba dibangun.

Lagi pula, tidak perlu kuatir elektabilitas menurun atau hilang, karena sejumlah pengamat meyakini isu-isu yang dilontarkan oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan Jokowi adalah isu-isu elitis atau yang hanya dibicarakan oleh elite-elite ekonomi saja, seperti utang, melambungnya harga dollar dan anjloknya harga IHSG.

Namun satu hal yang perlu diwaspadai, yaitu isu-isu ekonomi yang membumi, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, harga bahan-bahan pokok dan lain sebaginya. Juga bagaimana konsep ekonomi kerakyatan bisa dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintahan Jokowi. Kalau semua itu bisa diterapakan dan dibumikan, tidak usah kuatir soal Pilpres 2019.

Lebih dari pada itu, jangan sampai kebijakan ekonomi yang dirumuskan Pemerintahan Jokowi hanya bersifat sementara dan untuk keperluan politik praktis atau low politics, tanpa berfikir panjang tentang nasib rakyat.

Janganlah hanya termakan oleh kubu oposisi atau oknum-oknum tertentu yang mengatas namakan Rakyat Indonesia. Tapi tetaplah fokus merumuskan kebijakan ekonomi yang berdasar pada konsep Trisakti dan ekonomi kerakyatan yang mungkin selama ini masih terlihat samar-samar di beberapa kelompok masyarakat.

Sedikit kritis kepada Tim Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK, janganlah membuat kebijakan yang semu. Semu dalam artian, hanya kelihatan positif dalam bentuk data dan angka, yang bisa jadi tidak terlalu dimengerti oleh rakyat kebanyakan.

Contoh, pemerintah berbangga akan pertumbuhan ekonomi 5,27 persen pada Triwulan II 2018. Tetapi Institue Development of Economic and Finance (INDEF) mengatakan pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah paradoks. Ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi disokong oleh konsumsi dari pemerintah sendiri, yaitu menaikan gaji ke-13 dan THR yang dilakukan jelan Idul Fitri 2018. Sedangkan pada sektor-sektor produksi yang diharapkan menjadi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi,justru tidak memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, Pemerintahan Jokowi-JK mungkin harus lebih fokus dan menjawab kebutuhan masyarakat secara umum. Bukan cuma menjawab tantangan dari oposisi atau oknum-oknum tertentu semata, harus ada kajian mendalam dan holistik untuk membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif.

Satu lagi dan harus diingat oleh Presiden Jokowi, bahwa dirinya masih menjadi Presiden Rakyat Indonesia sampai kurang lebih setahun ke depan. Masih ada masa bakti pada Ibu Pertiwi.

Berikanlah seluruh pikiran, tenaga dan segala yang dimiliki bagi Ibu Pertiwi dan Rakyat, maka niscaya doa Sang Ibu dan Rakyat bersatu padu menyertai Engkau wahai Presiden yang terlihat selalu ingin dekat dengan Rakyatnya!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top