Banyak Orangtua Angkat Tak Ikuti Prosedur Pengangkatan Anak yang Benar – strategi.id
Dialektika

Banyak Orangtua Angkat Tak Ikuti Prosedur Pengangkatan Anak yang Benar

Strategi.id - Banyak Orangtua Angkat Tak Ikuti Prosedur

Strategi.id – Selama ini kasus-kasus kekerasan anak, penelantaran anak dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, yang dilakukan orangtua angkat terhadap anak angkat, memang kerap terjadi.

Sebagaimana baru-baru ini dialami tiga orang bocah di Makasar, yakni OW (11), US (5), dan DV (2 tahun 6 bulan), yang kerap disiksa dan ditelantarkan oleh perempuan yang disebut-sebut sebagai ibu angkatnya, yakni Meilania Detaly alias Acci alias Memei alias Gensel (40).

Meski Memei yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengklaim 2 dari 3 anak itu darah dagingnya sendiri, yang tentu perlu dibuktikan secara forensik melalui tes DNA, namun hal itu tidak menghapus fakta bahwa dirinya melakukan kekerasan, kekejaman, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Sebelum kasus tragis terhadap anak angkat juga terjadi di Pontianak yang dianiaya ayah angkatnya hingga tewas. Gara-garanya sepele, sang ayah emosi anak angkatnya, Ainun Maya (4), berbohong pura-pura tidur. Akibatnya Ainun dipukul kepala dan lehernya berulang kali, lalu dihempas ke lantai dan tiang. Ainun pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi nyawanya tak berhasil balik.

Juga kasus tahun 2015 di Bali yang menimpa seorang anak angkat berwajah cantik bernama Angeline yang tewas ditangan ibu angkatnya. Saat itu sang ibu angkat bernama Margriet C Megawe, bersandiwara tidak tahu keberadaan anaknya yang disebutnya hilang. Padahal Angelina telah dibunuh dan dikubur di dekat kandang ayam.

Defisit cinta para pelaku

Selama ini, situasi dan kondisi yang melatari banyaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak angkat oleh orangtua angkat tentu beragam.

Namun pastinya, berdasarkan pengamatan dan kajian kami, para orangtua angkat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak amat miskin perspektif dan pemahaman tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus dijunjung tinggi.

Serta para pelaku umumnya mengalami defisit cinta dan kasih sayang yang parah. Sehingga akhirnya mewujud dalam bentuk hilangnya kemampuan dan keterampilan diri dalam menghargai hak-hak anak dan martabat anak.

Di samping itu, selama ini dalam konteks pengangkatan anak, atau yang kerap disebut adopsi anak, kerap kali berlangsung pengabaian atau pelanggaran atas ketentuan, syarat-syarat, dan prosedur perundangan-undangan yang berlaku bagi pihak yang mau mengadopsi anak.

Dalam proses dan pelaksanaan pengangkatan anak juga tanpa diikuti oleh monitoring dan pengawasan seksama pihak Kemensos dan Dinsos setempat, sehingga membuka celah berlangsungnya kekerasan, penelantaran, maupun perlakuan salah terhadap anak angkat.

Padahal, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah ilegal. Mengingat menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Yang dimaksud anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Selain anak angkat, dalam sistim hukum kita juga dikenal istilah anak asuh, yang di atur lewat PP No.44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Dimana yang dimaksud anak asuh adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”

Pengasuhan anak oleh orangtua asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 tahun. Selama dalam pengasuhan orangtua asuh, harus diupayakan reunifikasi keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan Dinsos Kabupaten kota demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Jika reunifikasi belum tercapai, jangka waktu pengasuhan anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen. Perpanjangan pengasuhan anak itu harus dapat persetujuan Dinsos setempat berdasar hasil asesmen Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tindakan pengangkatan anak, berdasarkan PP No. 54/2007 tidaklah memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Tujuan pengangkatan anak adalah “untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.”

Syarat anak yang akan diangkat yakni belum berusia 18 tahun;
merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus. Anak di bawah 6 tahun merupakan prioritas Utama untuk diangkat anak. Disusul usia 6 – 12 tahun, lalu terakhir usia 12 – sebelum 18 tahun.

Syarat bagi calon orangtua angkat adalah sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat; berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; bukan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya punya 1 orang anak; mampu secara Ekonomi dan Sosial; memperoleh persetujuan dari anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

dibuatnya laporan sosial oleh pekerja sosial setempat; telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Ketika persyaratan dipandang lengkap maka permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan. Dan salinan penetapan pengangkatan anak diberikan ke instansi terkait. Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri akan dibantu Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.

Pengangkat anak oleh seseorang hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat (dua) tahun. Jika calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan dapat dilakukan sekaligus bersama kembarannya oleh calon orang tua angkat.

Bimbingan dan Pengawasan

Pelaksanaan pengangkatan anak diiringi dengan pelaksanan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling,
pendampingan, dan pelatihan.

Dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak pun harus dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Depsos, dan masyarakat. Administrasi terkait pengangkatan anak berada di Depsos.

Jika terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, KPAI, maupun instansi sosial setempat, atau Kementerian Sosial.

Pengaduan dibuat tertulis disertai identitas pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran. Dan pekerja sosial, baik itu ASN atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

Secara seksama harus menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orangtua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Sementara itu jika yang berlangsung adalah pengangkatan anak WNI oleh WNA maka orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Deplu RI melalui Perwakilan RI setempat, setidaknya setahun sekali, sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Seluruh ketentuan, syarat-syarat, dan prosedur terkait pengangkatan anak memang cukup panjang. Dan harus dilalui oleh para calon orangtua angkat demi terjaminnya tujuan pengangkatan anak itu sendiri.

Namun selama ini di masyarakat banyak calon orangtua angkat yang enggan mengurus dan memenuhi seluruh proses dan prosedur pengangkatan anak hingga tuntas sampai penetapan pengadilan.

Sehingga berujung pada nihilnya atau lemahnya bimbingan dan pengawasan terhadap calon anak angkat. Dan disitulah terbuka peluang potensi terjadinya tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak oleh orangtua angkatnya.

Oleh: Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top