Berpihak Kepada Rakyat: Upaya Kapolri Melawan Mafia Tanah, Perlu SDM Pemberani dengan Kemampuan Mumpuni – strategi.id
Dialektika

Berpihak Kepada Rakyat: Upaya Kapolri Melawan Mafia Tanah, Perlu SDM Pemberani dengan Kemampuan Mumpuni

Strategi.id - Berpihak Kepada Rakyat: Upaya Kapolri Melawan Mafia Tanah, Perlu SDM Pemberani dengan Kemampuan Mumpuni

Strategi.id – Kasus penyerobotan lahan oleh mafia tanah kembali muncul ke publik sepekan terakhir, pascacuitan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal di akun twitter pribadinya. Cuitan Dino dilatarbelakangi oleh kasus penyerobotan property milik Ibundanya yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah tiga kali berturut-turut sejak 2020 lalu. Cuitan itu, lantas mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo serta kabinetnya.

Tanpa mengurangi rasa prihatin dan simpati kepada Ibunda mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat itu, kasus yang penyerobotan yang dialaminya merupakan merupakan pucuk gunung es dari kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Hal itu juga diakui oleh Dino dalam video wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube detik.com pada Rabu, 17 Februari 2021. Dino mengatakan, di seluruh Indonesia ada ribuan kasus mafia tanah.

Namun, para korban tidak berdaya menghadapi mafia tanah yang lebih kuat, memiliki uang banyak serta licik. Sementara itu, korban kejahatan mafia tanah biasanya hanya orang yang memiliki kemampuan financial terbatas, dan tidak berdaya melawan sindikat mafia tanah. Oleh karena itu, Dino juga mungkin sebagian besar masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) khususnya aparat kepolisian bisa melindungi korban mafia tanah, serta melindungi hak-hak masyarakat (khususnya masyarakat miskin atau kecil) akan tanah yang dimiliknya.

Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak ragu membongkar kasus mafia tanah, yang kini tengah menjadi perhatian Presiden. Membongkar sindikat mafia tanah, merupakan upaya untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah yang dimilikinya. Segala upaya harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dan harta benda yang dimilikinya, termasuk tanah, lahan atau properti.

Selain membongkar sindikat mafia tanah, aparat kepolisian juga harus mengantisipasi potensi penyerobotan lahan, tanah atau/dan properti yang mungkin dilakukan oleh mafia tanah dengan memanfaatkan media siber. Penguatan pasukan Siber Kepolsian harus dilakukan sesegera mungkin. Ditambah lagi, adanya kebijakan Kemeneterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) terkait sertifikat tanah elektronik, yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik.

Beralihnya sertifikat tanah dari konvensional ke elektronik, harus diringi dengan upaya untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap hak-hak rakyat atas tanah, juga mengupayakan pencegahan mengambil alihan sertifikat tanah rakyat oleh mafia tanah yang besar kemungkinan akan dilakukan dengan kejahatan siber. Jika melihat program PRESISI Kapolri, upaya untuk ke arah membentuk polisi siber bukan lagi wacana semata. Namun, dalam upaya mencegah penyerobotan lahan, tanah atau properti yang dilakukan oleh mafia tanah, polisi siber harus dikomandoi oleh orang-orang yang berani dan memahami betul dunia dan kejahatan siber. Juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.

Polri memiliki sejumlah SDM yang berani dan unggul dalam dunia siber, dan cocok untuk memegang tongkat komando dalam upaya memerangi mafia tanah baik keonvensional maupun siber, dan kejahatan siber secara umum. SDM pendukung, tentunya harus direncanakan dan diciptakan untuk mendukung upaya memerangi mafia tanah yang kejam dan tidak segan-segan merampas lahan, tanah, dan/atau properti milik rakyat tanpa belas kasihan.

Penulis Oleh: Amos El Tauruy,
(Pemerhati Ekopolin).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top