BPIP Selesaikan Draf GBHIP - strategi.id
Nusantara

BPIP Selesaikan Draf GBHIP

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP)

Strategi.id- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelesaikan penyusunan draft Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP). Selesainya penyusunan draft GBHIP ditandai dengan penandatanganan penerimaan naskah GBHIP oleh Ketua dan anggota Dewan Pengarah BPIP dalam Sidang Pleno pada tanggal 1 Agustus 2019.Selanjutnya GBHIP ini akan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan.

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) merupakan rumusan Pedoman Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan rumusan pedoman dalam menyusun, menjalankan dan mengawasi kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan sebagai implementasi dari pembumian nilai-nilai Pancasila oleh kementerian dan lembaga. Dalam kedudukan demikian GBHIP menjadi rambu-rambu pembatas yang memberi penuntun pemahaman tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional.

Baca Juga : Launching Strategi Channel

Untuk mewujudkan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD NRI 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga.

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) memuat Pancasila sebagai pandangan hidup,dasar negara dan ideologi negara. Sebagai implikasi kedudukan Pancasila seperti itu dalam kehidupan bangsa, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) juga memandang Pancasila sebagai paradigma dalam pendidikan, nilai-nilai yang hidup (living values), serta sebagai bagian dari kebudayan (cipta-rasa-karsa manusia Indonesia). Dalam implementasi Pancasila, terdapat tiga dimensi ideologis yang harus diperhatikan: keyakinan, pengetahuan, tindakan.

Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif- preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung paradigma pengetahuan yang berisi seperangkat prinsip, ajaran nilai, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas; Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan tingkat operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret.

Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang : (a) mental,agama,dan sumber daya manusia ; (b) bidang kemasyarakatan ; (c) bidang ketatanegaraan dan (d) bidang ekonomi dan keuangan. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

baca juga : Jokowi Terima Dewan Pengarah BPIP di Istana

Tujuan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh itu adalah untuk membentuk masyarakat adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang harus memenuhi unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur menurut ajaran Pancasila yaitu: pertama, terjaminnya sandang-pangan, perumahan yang layak bagi warga negara; kedua, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia; ketiga adanya jaminan hari tua setiap warganegara Indonesia; ke-empat,adanya jaminan setiap warganegara Indonesia dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan kerohaniannya ; kelima terbukanya kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia. Gambaran tentang masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, merupakan profil Indonesia ke depan, yang memuat profil manusia dan masyarakat Indonesia (manusia dan masyarakat Pancasila), politik ketatanegaraan Indonesia (politik dan demokrasi Pancasila), dan politik ekonomi Pancasila.

Agar Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dapat memberi hasil untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur maka diperlukan riset agar pembangunan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan keadaan objektif. Hasil riset tersebut dapat dijadikan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari negara kepulauan dan agraris menjadi negara industri di masa depan, tanpa meninggalkan corak dan watak keindonesiaan yang dilandasi nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk kepentingan itulah diperlukan pembentukan suatu badan riset dan inovasi yang bersifat nasional .

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin mendesak , terlebih ketika Indonesia memasuki era yang penuh tantangan yang beragam di Abad ke-21 setelah dunia memasuki era globalisasi. Sehubungan dengan itu adalah mendesak untuk segera diselesaikannya problem kebangsaan dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspek religiusitas, humanitas, nasionalitas, kedaulatan dan keadilan sosial yang menjadi esensi Pancasila. Aspek religiusitas mengandung makna kesediaan manusia Indonesia untuk mentaati perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Aspek humanitas menyangkut penegasan bahwa manusia sesuai kodratnya adalah setara satu sama lainnya; mereka berasal dari satu keluarga besar yang terbentuk atas dasar saling menghargai dan mengasihi.

Perhatian pada aspek nasionalisme mengilustrasikan bahwa negara harus terus memelihara cita-cita dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi merebaknya segala paham golongan maupun paham perorangan yang bertentangan dengan konsensus dan cita-cita pendiri bangsa. Selanjutnya dinyatakan bahwa Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat dalam artian bahwa penyelenggaraan negara harus mengutamakan musyawarah-mufakat serta dalam praktiknya demokrasi tidak boleh dijalankan berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sejauh menyangkut keadilan sosial, ditekankan perlunya perwujudan negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Jika mencermati dengan pikiran dan hati jernih, pengalaman dan tantangan berbangsa dan bernegara hingga sekarang, sulit membayangkan Negara Republik Indonesia dapat berdiri tegak tanpa Pancasila. Ini karena Pancasila terbukti dapat menampung aspirasi bersama semua warga masyarakat yang bercorak-corak itu. Di dalam proses pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila, terdapat tugas mulia untuk membenahi orientasi hidup, karakter, tujuan dan cita-cita dari segenap bangsa Indonesia agar memulai lagi dipercakapkan kesadaran kolektif tentang gotong royong, dan persatuan dalam etos ke Indonesiaan.

Baca Juga : Tradisi Unik Pudunan Islam Kejawen di Cilacap

Pembangunan yang kita laksanakan ke depan adalah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu Mewujudkan Indonesia Berdaulat ,Adil dan Makmur, dan Impian Indonesia 2015-2085 yaitu :

a. Terwujudnya sumberdaya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia ;
b. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya,religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ;
c.Terwujudnya Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia ;
d.Terwujudnya masyarakat dan aparatur negara yang bebas dari perilaku korupsi ;
e.Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia ;
f.Tercapainya Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang berpengaruh di Asia-Pasifik ;
g. Tercapainya kedudukan Indonesia sebagai barometer ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan Visi-Indonesia 2045 dan Impian Indonesia 2015-2085 tersebut maka, kita harus semakin memperkokoh Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang nilai-nilainya harus diwujudkan melalui proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Demikianlah maka, Pancasila tidak bisa direduksi perannya hanya sebagai pedoman tingkah laku individu saja, tetapi lebih dari itu. Pancasila menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Baca Juga : Cara Ki Ageng Lestarikan Budaya Lewat Kesenian Lokal

Pancasila bukan hanya berbicara masa lalu tetapi juga harapan di masa depan menghadapi tantangan baru di jaman yang semakin pesat berkembang.

Dalam hubungan itulah Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, lewat pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup. Pewujudan nilai tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui proses habituasi, yang melibatkan dimensi keyakinan, pengetahuan dan tindakan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top