BPN Prabowo Adukan 2 Media ke Dewan Pers - strategi.id
Nusantara

BPN Prabowo Adukan 2 Media ke Dewan Pers

Strategi.id - BPN Prabowo Adukan 2 Media ke Dewan Pers
Strategi.id - BPN Prabowo Adukan 2 Media ke Dewan Pers

Strategi.id – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres – Cawapres 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melaporkan 2 media terkait pemberitaan Metro TV, dan Kompas.com ke Dewan Pers, Selasa, (22/01/19).

Hal tersebut di duga karena tidak akurat dalam menyampaikan berita terkait pernyataan capres nomor urut 02 itu saat debat pilpres putaran pertama.

Yang dilaporkan adalah pemberitaan tentang ucapan Prabowo dalam debat capres Kamis pekan lalu yang menyebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia. BPN menilai pemberitaan tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi.

baca juga : Komisi Penyiaran Indonesia Siap Kawal Pemilu 2019

Kompas.com dilaporkan atas artikel dengan judul “Cek Fakta: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia,” sedangkan media televisi Metro TV di Metro Pagi Primetime yang berjudul “Prabowo: Jateng Lebih Luas Dari Malaysia,”.

Adapun kedua media tersebut dilaporkan karena memaknai pernyataan Prabowo sebagai luas wilayah. Dalam debat Prabowo menyebut ‘Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia’.

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Hanfi Fajri, mengatakan ada salah pengertian dalam kedua berita itu. Menurut dia, Prabowo tidak pernah menyebut luas, tetapi besar. Artinya bukan merujuk pada luas wilayah, melainkan besarnya penduduk. “Jumlah besar penduduknya. Kecuali bicara luas,” ucap Hanfi setelah melapor pada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

baca juga : Jokowi: Hindari Hoaks dan Fitnah Menjelang Pemilu 2019

Kubu Prabowo-Sandiaga ini menuding kedua media telah merugikan pihaknya. Hanfi menyinggung soal adanya keberpihakan.

“Seharusnya dalam pemberitaan seputar kandidat capres dan cawapres hendaknya diberitakan secara berimbang, tidak cenderung memihak pada kandidat capres dan cawapres,” ucapnya.

“Maka di situ kami melihat Metro TV dan Kompas.com tidak netral dalam menyampaikan berita tersebut. Sehingga tidak objektif. Sehingga menimbulkan paradigma negatif terhadap hasil debat capres dan cawapres itu menurut kita sangat merugikan juga, karena tidak objektif,” sebut Hanfi. 

Metro TV dan Kompas.com dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan pelanggaran fungsi pers sebagai kontrol sosial di masyarakat yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Tugas dan Fungsi Pers. Keduanya juga dilaporkan telah melanggar pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top