Budaya Politik Mundur dari Jabatan Di Indonesia - strategi.id
Dialektika

Budaya Politik Mundur dari Jabatan Di Indonesia

Budaya Politik Mundur dari Jabatan

strategi.id – Jakarta – Budaya politik mundur dari jabatan memang bukan bagian dari tradisi politik yang ada di Indonesia, setidaknya sejak dimulainya Orde Baru yang mengharamkan adanya oposisi. Di jaman itu, siapapun yang mundur dari jabatan, secara politik langsung dituduh beroposisi terhadap kekuasaan lalu dikucilkan hingga akhir hayatnya.

Berbeda dengan situasi politik yang berlangsung saat ini ditengah euphoria demokrasi liberal yang penuh hingar bingar pencitraan. Mundurnya seorang pejabat publik setingkat menteri dari jabatannya sontak malah menjadi amunisi isu dari para elit politik lain yang digunakan untuk menghabisi lawan lawan politiknya di muka publik sembari curi start dengan memanfaatkan liputan media massa untuk kampanye politik menjelang Pemilu 2019.

Itulah yang terjadi saat ini seiring dengan mundurnya Yudi Latif dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pemantapan Ideologi Pancasila. Berbagai tanggapan dan komentar pro dan kontra yang bermunculan terus digoreng atas dasar kepentingan kelompok politik yang sedang asyik berlomba untuk memenangkan kontestasi politik 2019 tanpa masuk ke esensi masalah sesungguhnya dibalik mundurnya Yudi Latif.

Di banyak negara maju, kerapkali mundurnya seseorang sebagai pejabat publik merupakan wujud pertanggung jawaban atas adanya kesalahan yang dilakukannya secara sengaja ataupun tidak terkait dengan hal hal pembuatan kebijakan secara politik, tindakan korupsi atau bahkan tindakan amoral.

Terlepas dari berbagai kesalahan yang dilakukan tersebut di atas, budaya politik mundur seseorang dari jabatan politik sebelum berakhir masa tugasnya bisa dianggap sebagai tindakan seorang pengecut yang lari dari tugas dan tanggung jawab publik yang diamanatkan kepadanya. Apalagi jika terbukti bahwa ternyata kemundurannya akibat ada konflik di tingkat internal kelembagaan yang dipimpinnya.

Ketidak mampuan mengelola konflik internal kelembagaan yang dipimpinnya menunjukkan lemahnya kualitas kepemimpinan dengan lebih memilih untuk lari menghindari konflik dengan cara mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam bahasa Jawa ini yang dikenal dengan ungkapan “Tinggal gelanggang colong playu.” Mencuri kesempatan untuk melarikan diri keluar dari gelanggang pertandingan.

Tetapi di tengah pseudo demokrasi yang berlangsung sangat liberal saat ini, rumusan tersebut di atas tidak lagi sahih untuk digunakan sebagai benchmark untuk bisa memotret realita yang sesungguhnya. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi punya kuasa memainkan jutus jurus untuk memutar balik realita bahkan dari yang tadinya seorang pecundang dan pengecut yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan bisa dimanipulasi dengan cara saksama dan penuh pencitraan justru sebagai korban dari sistem politik yang tidak mampu mewadahi segala gagasan dan upayanya untuk mewujudkan idealismenya demi kepentingan bangsa dan negara.

Apalagi jika ini dilakukan setahun sebelum Pemilu 2019. Semua manipulasi pencitraan yang dilakukan seperti tersebut di atas dengan terstruktur, sistematis dan masif bukan tidak mungkin justru akan mendongkrak Yudi Latif untuk menjadi kandidat kuat calon Presiden untuk bersaing dengan Anis Baswedan di Pilpres 2019. Meski modusnya tidak sama persis, setidaknya apa yang terjadi dengan Yudi Latif, 11-12 dengan apa yang terjadi terhadap SBY di akhir masa pemerintahan Megawati sebagai Presiden.

Apapun itu, budaya politik mundur dari jabatan menjadi sebuah “joke” dilihat dari kasus yang dialamimi Yudi Latif ; “Yudi Latif memang tidak cocok di eksekutif, tidak pantas juga di legislatif. Dia hanya cocok di Yudilatif.”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top