Bukan Pasar Lima Tahun-an - strategi.id
Dialektika

Bukan Pasar Lima Tahun-an

Gambar: Ilustrasi

Perpolitikan nasional kita saat ini sungguh memprihatinkan. Dalam pulasan besar, kita melihat fenomena betapa banyak pihak seolah terperangkap pada satu pemahaman: segala cara dan alat dihalalkan untuk merebut kekuasaan. Fenomena sikap dan tindakan para politisi seperti ini membuat kita hafal sejumlah kosa kata: fitnah, intrik, dan terakhir yang kian populer, hoax.

Tentu tak ada asap tanpa api. Jika kata sifat yang kini memenuhi kepala masyarakat itu sebagai asapnya, maka ucapan dan tindakan para elite politik bersama timnya adalah sumber apinya.

Peristiwa Pemilu, seperti Pilpres dan Pileg, seharusnya disadari sebagai sebuah peristiwa budaya. Di situ ada sistem nilai yang dipraktikkan. Di situ ada sistem sosial yang bekerja.

Dari situ akan dilahirkan karya berupa tatanan negara untuk masyarakat adil dan makmur. Dari situ akan dilahirkan pemimpin sebagai pemikul amanah. Dari situ kita makin membentuk Keinginan Nasional, Cita-cita Nasional, dan Kerja Kolektif secara nasional.

Dengan peristiwa politik yang memperjuangkan kemaslahatan orang banyak itu pula kita menjadi bertaqwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberi kemerdekaan kepada bangsa ini serta memberi karunia alam yang indah dan kaya. Bukan justru melahirkan pertikaian, permusuhan dan kerusakan. Begitulah peristiwa Pemilu se-eloknya menjadi sebuah peristiwa budaya yang besar.

Lantas kini kita bertanya, apakah peristiwa Pemilu kita saat ini adalah sebuah peristiwa budaya? Peristiwa budaya selalu bersifat kolektif kolegial, berangkat dari kesadaran jiwa
menuju kemuliaan sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa budaya adalah peristiwa yang seirama dengan hakikatnya kehidupan masyarakat manusia. Masyarakat
secara kolektif adalah subjek dari peristiwa politik jika kita ingin menilai peristiwa itu sebagai peristiwa budaya.

Peristiwa politik yang kita jalani saat ini, kalau diilustrasikan, seperti peristiwa mekanisme pasar. Kebutuhan diciptakan sepihak oleh pemilik produk melalui imaji (angan-angan) media
iklan dan pencitraan. Produk dibuat juga sepihak hanya untuk memenuhi kebutuhan artifisial saja sesuai dengan imaji yang diciptakan. Dan pasar hanyalah tempat transaksi jual beli dengan prinsip “jual putus” tanpa pertanggungjawaban moral, apalagi pertanggungjawaban dampak.

Tentu saja peristiwa politik model mekanisme pasar tetap memiliki tingkat partisipasi. Sebagian partisipan dibangun berdasarkan sentimen identitasnya. Selebihnya adalah massa yang dimobilisasi melalui mekanisme transaksional. Jarang sekali partisipan terlibat karena kesadaran hakiki akan keperluan hidupnya. Mayoritas partisipan Pemilu seperti itu
merupakan konsumen. Konsumen sentimen identitas maupun konsumen transaksional. Dalam pengkondisian masyarakat yang konsumtif seperti itulah berkembang pragmatisme politik, pangkal terjadinya money politics.

Poin yang dimaksud dari ilustrasi itu adalah betapa masyarakat sebenarnya hanya dijadikan objek, bukan subjek, dalam peristiwa politik. Hal itu terjadi justru melalui pemilihan langsung seperti yang kita alami saat ini.

Masyarakat hanya dijadikan konsumen dari imaji dan produk yang dicangkokkan melalui jargon politik serta pencitraan. Pencangkokan bahkan kian meningkat menjadi agitasi, provokasi, bahkan kooptasi kesadaran ketika mendekati hari
pemilihan.

Masyarakat kemudian terpolarisasi pada kecenderungan ekstrem. Polarisasi itu menyeruak demikian tajam di ruang sosial. Perselisihan dan permusuhan menjadi warna keseharian di antara hubungan perkawanan dan persaudaraan di media sosial, di antara tetangga, bahkan di unit terkecil masyarakat yaitu keluarga. Sungguh itu bukan sebuah peristiwa budaya.

Setting politik seperti itu pasti tidaklah sempurna. Tak ada setting manusia dapat memusnahkan nurani manusia lainnya secara sempurna. Setting politik itu hanyalah permainan lima tahunan. Tetapi kehidupan manusia, kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa yang menanggung kerugian akibat permainan politik seperti itu akan berlangsung jauh melampaui masa permainan itu sendiri. Kesadaran seperti itu akan muncul secara jernih ketika kita mampu menjaga jarak dengan riuhnya pertarungan kepentingan.

Sadarilah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara adalah habitat hidup kita dan anak cucu kita. Baik buruknya habitat hidup kita sangat tergantung pada partisipasi kita dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tak usah risau dengan janji politik. Jika pun ada janji politik, itu tak perlu ditagih. Biarkan pemimpin yang menagih janji politik itu pada dirinya sendiri. Sebab janji politik hanyalah moral obligation (taruhan moral) seorang pemimpin untuk mengikatkan dirinya pada amanah kepemimpinannya. Yang perlu dipegang adalah janji negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Abaikanlah segala bentuk fitnah, intrik, dan hoax dalam diri kita. Sebab perbedaan antara kulkas dan bak sampah, meski sama berisi buah dan sayuran, terletak pada segar atau busuknya segala sesuatu yang kita simpan di dalamnya.

Ciptakanlah suasana agar calon pemimpin yang menghampiri rakyatnya. Bukan rakyat yang menghampiri calon pemimpinnya. Agar para calon pemimpin mengenali rakyatnya,
memahami rakyatnya sehingga dapat merumuskan kebijakan yang dibutuhkan rakyatnya.

Hilangkanlah dari pikiran kita bahwa pemimpin dan negara yang harus menyantuni rakyatnya. Sebab rakyat bukanlah pengemis. Yang dibutuhkan rakyat bukanlah Dewan Penyantun. Yang dibutuhkan rakyat adalah seorang pemimpin.

Pemimpin yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang mau bekerja keras dan berani berpihak untuk memberi fasilitas, melindungi, dan menyediakan ruang dan kesempatan bagi rakyat secara adil untuk berusaha, mengartikulasikan kemampuannya sehingga rakyat mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri secara bermartabat dan hidup sebagai manusia seutuhnya serta dapat menjalani hidup sebagai Khalifatul fil ard, sebagai Gembala.

Hanya dengan sikap seperti itulah kita dapat mengubah sebuah peristiwa politik, seperti Pemilu ini, dari sebuah setting politik kelompok per kelompok menjadi sebuah peristiwa budaya.

Harus ada kelompok masyarakat yang memiliki keberanian, kejernihan jiwa, kejernihan pikir, dan kejernihan sikap untuk melakukan breaking ice terhadap kebekuan budaya politik selama ini. Hanya dengan demikian pula rakyat dapat menjaga presiden terpilih dari gangguan para the takers (pengambil manfaat) yang begitu ketat membayangi setiap setting politik nasional.

Sentot Soerjopranoto
(Pendiri dan Ketua I PARAINDRA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top