Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung – strategi.id
Nusantara

Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

strategi.id- Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
strategi.id- Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

Strategi.id – Mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi perampasan aset, Rabu (7/11/2018). Chuck ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang memenangkannya.

Chuck Suryosumpeno tiba di Geung Bundar Kejagung sejak pukul 09.16 WIB pagi tadi. Hingga berita ini ditayangkan, Chuck masih menjalani pemeriksaan. Penyidik Pidsus Kejagung juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka lain di kasus yang sama, yakni Ngalimun, Albertus Sugeng Mulyanto, dan Zainal Abidin.

Baca Juga : Herfini Haryono Diangkat Menjadi Srikandi Satu Satunya Direksi Di PT KAI

Sebelumnya, Chuck memang memastikan akan hadir memenuhi panggilan penyidik. “Saya akan temui adik-adik saya di Pidsus dan menjelaskan dengan detil apa yang sebenarnya terjadi,” kata Chuck melalui pesan singkat.

Saat dikonfirmasi, Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan kehadiran Chuck. “Saya dengar hari ini laporannya hadir. Setelah tiga kali dipanggil baru hadir. Sebelum ini pun dipanggil berulang kali tidak pernah hadir,” kata Prasetyo di kantornya, Rabu (7/11/2018).

Tak Ada Kriminalisasi

Jaksa Agung memastikan tidak ada kriminalisasi kendati penetapan Chuck sebagai tersangka hanya berselang satu hari dari putusan PK Mahkamah Agung (MA).

“Tidak ada kriminalisasi. Semuanya objektif, profesional, dan proporsional. Oh, nggak ada bertepatan (penetapan tersangka dengan putusan PK–red). Udah lama, lebih duluan. Dan saya sampaikan ya itu bukan putusan satu-satunya, tapi ada putusan lain pemberhentian yang bersangkutan dari PNS Kejaksaan,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (7/11/2018).

Baca Juga :Implementasi Program CIA Mampu Minimalkan Perkara Pidsus

“Sudah lama kasusnya diproses. Hanya dia sendiri yang selama ini mangkir ketika dipanggil. Untuk lebih jelasnya tanyakan ke Pidsus ya,” imbuh Prasetyo.

Keputusan pemberhentian Chuck sebagai PNS Kejaksaan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang telah diproses dan disidangkan oleh Majelis Kehormatan Jaksa/DKN. Pembehentian sebagai PNS Kejaksaan itu dikuatkan oleh Bapeg ketika Chuck mengajukan keberatan ke Badan Kepegawaian yang diketuai MenPAN-RB.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, putusan PK untuk merehabilitasi jabatan Chuck tidak mungkin dipenuhi dan dilaksanakan karena yang bersangkutan sudah bukan lagi PNS Kejaksaan.

Kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy, meskipun putusan PK memerintahkan Jaksa Agung merehabilitasi jabatan Chuck, kliennya memang tidak berkeinginan kembali ke Kejaksaan.

“Perjuangan yang ia lakukan adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mencari jabatan,” kata Sandra.

Satgassus Kejagung

Perseteruan sesama Adhyaksa ini bermula saat Chuck sebagai Ketua Tim Satgassus Kejagung melakukan pemulihan aset Hendra Rahardja pada 2012.

Tim Satgassus menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan, dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.

Di era Jaksa Agung Basrief Arief, Chuck dinyatakan melaksanakan proses penyelesaian kasus Hendra sudah sesuai prosedur.

Namun saat Prasetyo menjadi Jaksa Agung, proses itu dianggap tidak sesuai prosedur. Puncaknya, Chuck diberhentikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dengan alasan proses penjualan aset Hendra tidak sesuai prosedur.

Baca Juga :Jaksa Agung Lantik Sartono sebagai Kajati Lampung

Penyitaan itu dinilai tidak sesuai dengan SOP sebab di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Bahkan tim Satgassus disebut melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan Kejagung.

Hasil dari penyitaan tersebut juga dianggap tidak maksimal masuk ke kas negara. Contohnya aset di wilayah Jatinegara yang hanya dijual Rp 25 miliar.

Padahal, menurut Kejagung, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejagung.

Kuasa hukumnya Chuck lainnya, Damian H Renjaan, membantah ada kesalahan prosedur yang telah dilakukan tim Satgassus terkait penyitaan barang rampasan tersebut. Sebab, tanah yang disita bukan milik Hendra Rahardja, melainkan tanah milik Taufik Hidayat. Itu sebabnya tidak perlu lagi dilelang.

Terkait sengkarut itu, Chuck yang dicopot dari jabatannya menggugat Jaksa Agung ke PTUN Jakarta dan menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK). MA menyatakan apa yang dilakukan Chuck sesuai prosedur sehingga pemecatan itu tidak sah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top