Dampak Covid-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia - strategi.id
Corong

Dampak Covid-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Strategi.id – Tidak hanya itu Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi atau mengurangi penyebarang Covid-19 yakni berupa kebijakan sosial.

Menurut kementrian kesehatan (Kemenkes) PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19.

Namun walaupun sudah adanya kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, penerapan PSBB membuat tenaga kerja di Indonesia hampir kehilangan pekerjaannya.

Dalam Studi Kependudukan, kependudukan sering disebut tenaga kerja atau manpower, dimana seluruh penduduk dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif.

Ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya.

Salah satu sektor yang luput dari analisis yakni bonus demografi Indonesia dimana bangsa Indonesia sedang menuju pada masa bonus demografi pada tahun 2028.

Namun Pemerintah RI mengumumkan adanya 2 pasien positif corona yang berusia 36 tahun dan 55 tahun, dimana usia mereka masih masuk dalam kategori usia produktif.

Ketika suatu bisnis kehilangan pendapatan, maka pengangguran cenderung meningkat tajam, yang akan mengubah guncangan sisi penawaran dan sisi permintaan yang lebih luas lagi bagi perekonomian.

Negara- negara berkembang terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas menghadapi risiko ekonomi yang meningkat, produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong kemungkinan akan mengalami kerusakan pada sektor pariwisata di negara-negara berkembang yang memperkerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.

Khususnya di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, sektor-sektor yang memiliki proposi pekerja tinggi dalam sektor pekerjaan informal dan pekerja dengan akses layanan kesehatan yang kurang serta perlindungan sosial yang terbatas.

Sedangkan masalah yang paling nyata terkait pemanfaatan bonus demografi dan ketenagakerjaan adalah adanya ketersediaan lapangan pekerjaan dan persebaran serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat bersaing di dunia kerja maupun pasar internasional.

Karantina, PSBB dan gangguan usaha terkait seperti pembatasan jalan, sekolah, dan tindakan lainnya, dapat berdampak drastis pada pekerja dan perusahaan. Penutupan tempat kerja telah meningkat begitu cepat dalam jangka waktu yang singkat sehingga 81% dari angkatan kerja baik secara global maupun dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan.

Gangguan ekonomi yang besar dan masif ini yang diakibatkan Covid-19 telah mempengaruhi tenaga kerja dunia sebesar 3,3 miliar. Dan pada saat ini diasumsikan wilayah yang terkena dampak terparah yakni di DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat dan provinsi lain dipulau Jawa.

Pada dasarnya daya tahan ekonomi informal relatif rapuh terutama yang bekerja dengan penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas yang bekerja di sektor formal. Jasa akomodasi dan makanan serta pedagang eceran akan mengalami risiko ekonomi yang sangat berat. Dari sektor-sektor tersebut yang paling terpengaruh yakni grosir dan pedangang eceran yang mewakili banyak pekerja yang biasanya dibayar rendah dan tak terlindungi.

Sektor manufaktur juga mendapat hantaman keras dibeberapa segmen, dengan memperkerjakan sebanyak 463 juta pekerja, yang sebagian besar diminta untuk tinggal dirumah, karena pabrik yang tuutp karena rantai pasokan global yang terhenti. Dalam hal perbedaan tingkat regional, persentase pekerjaan disektor-sektor memiliki resiko yang beragam dari 26.4 persen di Asia Pasifik hingga 41.3 persen dibenua Amerika.

Dimana PHK telah banyak dilakukan dan adanya kemungkinan karyawan tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), karena virus corona telah mengganggu rantai produksi pada sektor Industri yang mengakibatkan bisnis tidak dapat berjalan dengan semestinya, sementara kewajiban harus tetap dijalankan.

Sehingga para pengusaha mengambil keputusan tersebut demi mempertahankan usaha mereka agar tetap stabil. Dapat dilihat bahwa di DKI Jakarta sendiri belum banyak kasus PHK terhadap karyawannya. 58,8 persen menunjukan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja belum ada nya kasus PHK dan pemotongan Gaji, dan 41,2 persen sudah ada kasus PHK dan pemotongan gaji, dengan perbedaan persentase yang hampir sama ini, dapat disimpulkan bahwa di DKI Jakarta sendiri kasus PHK belum banyak dilakukan.

Dan pada pertanyaan ini, 75 persen lebih banyak merupakan karyawan swasta, 16,7 persen bekerja menjadi pegawai negeri, dan 8,3 persen diperusahaan retail. Dari 150 karyawan, 95.5 persen menjawab khawatir akan pekerjaan mereka dikarenakan kasus pendemi corona yang terjadi sekarang, dan 1 orang yang menjawab biasa saja.

Soal gaji yang terlambat dan pemotongan gaji, yang mungkin saja bulan berikutnya tidak mendapatkan penghasilan yang semestinya dikarenakan keungan kantor yang sudah tidak stabil dan terus menurun, sedangkan masih banyaknya kebutuhan yang perlu dikeluarkan untuk keberlangsungan hidup mereka baik dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya.

Terkait jam kerja walaupun dikurangi mereka merasa khawatir akan pemotongan gaji yang mungkin tidak mereka ketahui akan mendapatkan berapa persen dari gaji pokok utama mereka.

Pemasukan dan pengeluaran yang tidak stabil, dan menghambat pembuatan produksi suatu barang, sehingga menganggu kegiatan ekspor yang dapat menjadi tidak stabil serta orderan yang semakin berkurang.

Karena pendemi corona ini maka anggaran negara akan banyak dipakai untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia, sehingga bagi para pekerja honorer merasa resah dan takut di PHK karena tidak adanya anggaran.

Dan sebagian bekerja dirumah namun tidak mendapatkan pendapatan apapun sehingga merasa resah akan keberlangsungan hidupnya pada masa pendemi ini. Pertanyaan selanjutnya yakni apakah ada feedback yang diberikan perusahaan terhadap karyawan pada masa pendemi ini? Dari 150 karyawan, 50 karyawan menjawab bahwa sebagian besar menjawab tidak ada feedback apapun yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya, dan beberapa lainnya menjawab bahwa perusahaan mereka memberikan Handsanitizer¸masker, dan vitamin C serta diberikan tunjangan untuk sehari-hari.

Dapat kita lihat dari responden yang telah saya dapat bahwa banyak yang mengkhawatirkan terkait pekerjaan mereka, dan sangat bergantung pada pekerjaan mereka saat ini. DiDKI Jakarta sendiri ribuan buruh diperusahaan tekstil yang sudah habis kontrak tidak akan diperpanjang lagi, dengan akta lain para pegawainya di PHK. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah meminta para pelaku usaha agar menjadikan PHK menjadi opsi terakhir mereka.

Kedua, membuat rencana kessiagaan dalam menghadapi pendemi viruscorona, dengan tujuan mengurangi resiko penularan ditempat kerja seerta menjaga kelangsungan usaha. 1. Penyemprotan disinfektan dan penyediaan handsanitizer, karena sejumlah penelitian mengungkap bahwa virus corona dapat bertahan diluar tubuh manusia dalam hitungan jam dan hari. 5. Work from home, bekerja dirumah menjadi salah satu hal yang efisien dalam mengurangi penularan covid-19 ini, dengan mengikuti beberapa kebijakan yang diberikan perusahaan agar pekerjaan pegawai akan tetap dapat terpantau.

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan perusahaan kepada para pekerja ditengah pendemi virus corona ini. Dalam menyikapi virus corona ini Pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan bagi 6 juta buruh korban PHK dengan menggagarkan dana sebesar 10 triliun untuk dapat mengantisipasi jika terjadi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja ditengah pendemi virus corona ini.

Selama dampak Covid_19 karyawan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) berdasarkan hasil survei dilakukan secara daring pada 2016 karyawan diperiode 24 April – 2 Mei ada sekitar 15,6 % karyawan terkena PHK dengan pesangon, sementara 3,8% pekerja kena PHK tanpa pesangon, akibat dampak virus corona (Covid_19) terhadap tenaga kerja Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada pekerja laki-laki sebesar 16,7% kemudian sebanyak 14.2% terjadi pada pekerja Perempuan.
Sementara dari sektor lapangan kerja sebanyak 29,3% PHK terjadi disektor konstruksi dan sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi kemudian 28,6% dari sektor pertambangan penggalian.

Serta data Kementerian Ketenaga Kerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), hal ini terjadi karena sejumlah Perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Dampak paling menyedihkan karena pandemic ini adalah terjadi PHK besar-besaran yang terjadi hamper diseluruh negara terjangkit Covid_19 di Indonesia, Kemenker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 Juta pekerja yang terkena dampak Pandemi Covid_19.

Pada dasarnya, istilah “merumahkan pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski begitu, dalam praktik dan beberapa kasus, ada pekerja yang “dirumahkan” (namun tidak di-PHK) oleh perusahaan dengan berbagai alasan, seperti karena perusahaan tidak bisa menjalankan produksi, perusahaan sedang melakukan restrukturisasi bisnis, hingga perusahaan sedang terkena krisis tertentu.

Oleh karena itu, jika ada pekerja/buruh yang dirumahkan karena situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus Covid-19, pekerja/buruh yang dirumahkan tetap berhak mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja.

Pemotongan upah karyawan pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal terjadi pemotongan upah karyawan dengan alasan perusahaan merugi akibat wabah virus corona, maka pemotongan upah tersebut tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.12/2011), Surat Edaran Menteri belum dicantumkan atau disebutkan derajat dan hierarki dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Namun didalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) (UU No.12/2011) menegaskan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangan selain tersebut dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan tetap diakui keberadaanya dan mempunyai hukum yang mengikat termasuk didalamnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Surat Edaran Menteri.

Jadi dapat dikatakan Surat Edaran Menteri ini menjadi peraturan yang mengikat dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan walaupun secara jenis dan hierarki tidak dicantum susunannya dalam Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011).

Dalam beberapa kasus, perusahaan merasa tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, karena akibat pembatasan aktivitas di lingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya omzet atau penghasilan keuntungan perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar upah pekerja, tidak diperbolehkan untuk langsung serta merta mem-PHK pekerjanya atau tidak membayar upah pekerjanya.

Perusahaan dapat mengajukan upaya penangguhan pembayaran upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh pihak perusahaan telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas bilamana ada perusahaan tidak sanggup membayar upah pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum, maka ia wajib membuktikannya dengan membuka Laporan Keuangan Perusahaannya dan mengajukan upaya penangguhan upah kepada Gubernur.

Bilamana upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka gubernur akan menuangkannya dalam penetapan Keputusan Gubernur. Bila sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, maka Perusahaan dapat membayar upah pekerjanya di bawah standar Upah Minimum. Meski begitu, perusahaan diwajibkan membayarkan selisih kekurangan pembayaran upah pekerja sesuai UMP tersebut di tahun berikutnya.

Pada dasarnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja/buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan bahwa pihak perusahaan, serikat pekerja, maupun pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Namun, bila PHK tidak dapat terhindarkan pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus COVID-19 dan tetap hendak dilakukan oleh perusahaan, baik dengan alasan:

(1) “Force Majeure/Keadaan Memaksa yang di luar kehendak perusahaan/pekerja/serikat pekerja/negara/masyarakat”, maupun dengan alasan

(2) “efisiensi”, maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bila Anda sebagai pekerja terkena PHK dengan alasan “Force Majeure/Keadaan Memaksa”, maka anda berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, uang penghargaan kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Namun bila anda sebagai pekerja terkena PHK dengan alasan “Efisiensi”, maka anda berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Penulis: Nurdin, ST ( S1 Hukum Universitas 17 Agustus 1945)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top