Dosa Besar Reformasi '98 Yang Belum Tertebus - strategi.id
Dialektika

Dosa Besar Reformasi ’98 Yang Belum Tertebus

Strategi.id - Dosa Besar Reformasi '98 Yang Belum Tertebus

Strategi.id – (Catatan Kecil di 22 Tahun Reformasi) 18 Mei 1998, Mahasiswa dari berbagai kampus sudah mulai merengsek bergerak ke Senayan. Secara bergelombang, mahasiswa terus mengalir datang ke Gedung MPR/DPR dengan tekad untuk duduki.

Dengan suasana Indonesia masih mencekam atas aksi kerusuhan sosial yang meletus tanggal 13 Mei, mahasiswa sudah siap mewakafkan dirinya untuk jadi tumbal perubahan mengakhiri rejim Soeharto yang otoriter, militeristik dan korup.
Tekad ini semakin membara di dada kami ketika teman-teman kami tewas pada aksi unjuk rasa di Trisakti 12 Mei 1998 yang menewaskan empat orang mahasiswa.

Pada rapat mahasiswa dibuat kesepakatan. Jika gelombang pertama dibantai, maka disusul gelombang kedua akan jadi martir selanjutnya. Jika gelombang kedua juga dibantai, maka datang gelombang ketiga menyusul dan seterusnya sampai Soeharto benar-benar tumbang.

Mahasiswa Indonesia sudah siap seperti peristiwa pembantaian di Lapangan Tiananmen oleh pasukan bersenjata Tiongkok pada rangkaian aksi demonstrasi dipimpin mahasiswa tahun 1989.

Pilihan mati bukan hal yang mustahil terjadii. Presiden Soeharto yang terkenal kejam dan seorang jenderal berdarah dingin tidak pernah kompromis terhadap pihak yang mengrongrong kekuasaan yang sudah dimilikinya 32 tahun.

20 Mei 1998, halamaan gedung keong MPR/DPR sudah dipenuhi puluhan ribu mahasiswa yang digerakkan oleh FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa) dan Forkot (Forum Kota) serta kelompok independen lainnya. Gedung semula dijaga ketat oleh ABRI bersenjata lengkap akhirnya menarik diri. Gedung MPR/DPR sepenuhnya diduduki mahasiswa.

Mahasiswa pun mengusir para tokoh-tokoh politik yang mencoba masuk ke Senayan ikut bergabung dengan mahasiswa. Bahwa tuntutan reformasi adalah gerakan moral yang tidak boleh ditunggangi oleh elit-elit politik siapapun.

Menjelang sore hari, berbagai aneka warna almater kampus semakin memenuhi gedung Senayan. Ada yang berorasi, meneriakkan yel-yel serta menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Tuntutan segera dilakukan reformasi semakin kencang berkumandang. Pekikan mendesak Soeharto turun semakin terdengar lantang diteriakkan tanpa ada rasa ketakutan lagi.

Pada malam hari, suasana semakin mencekam. Terdengar kabar, aparat ABRI akan mengosongkan gedung MPR/DPR. Ribuan mahasiswa diluar pagar sudah membentuk pagar betis menghadapi aparat bersenjata atau kelompok preman yang akan membubarkan aksi kami. Namun malam itu, untung tidak terjadi. Kalau tidak, Indonesia akan menyaksikan ratusan bahkan ribuan mahasiswa mati bergelimpangan di Senayan.

Pada pagi hari Kamis, 21 Mei pukul 09.00 WIB, kami memekik berteriak kecang. Soeharto akhirnya mengumumkan dirinya mundur dari presiden Indonesia. Perjalanan panjang yang banyak memakan korban nyawa, darah, harta benda serta memar-memar pukulan, akhirnya pintu gerbang reformasi terbuka.

Pekik kemenangan bergema dimana-mana. Mahasiswa ada yang menceburkan dirinya ke kolam air mancur yang ada di dalam kompleks MPR/DPR merayakan kemenangan. Diatas gedung keong, beberapa orang mahasiswa mengibarkan bendera merah putih menyambut Indonesia Baru yang akan dibentuk.


22 tahun sudah kejadian itu. Umur pun tidak muda lagi, sudah berkepala empat.

Nalar dan sanubari pun tersentak. Sebuah dosa sejarah datang mendera setiap memperingati hari kelahiran reformasi, 21 Mei.

Rakyat pun banyak mencibir dan bahkan mengecam reformasi. Kehadiran Indonesia Baru diharapkan sebagai antitesa Orba seperti menjadi sosok ambigu, alias tidak jelas.

Sementara semangat lahirnya reformasi yang diperjuangkan dengan nyawa, darah dan air mata serta memar-memar pukulan aparat, bahwa sesungguhnya adalah terbentuknya sistem berbangsa-bernegara yang bersih dan anti praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Terwujudnya tatanan alam demokrasi serta terbentuknya tatanan civil society (non militerisme). Tidak ada lagi anak bangsa mendapat perlakuan kekerasan dan kejahatan HAM. Terbangunnya keadilan sosial dan ekonomi dari kesenjangan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Tak kalah lebih penting, yaitu diberlakukan supremasi hukum.

Dilihat dari perjalanan reformasi dari tahun ke tahun sampai saat sekarang sudah memasuki 22 tahun reformasi, namun tatanan yang diperjuangkan masih jauh dari harapan.

Musuh utama KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diganti oleh penjahat-penjahat baru yang tak kalah rakusnya. Meskipun sudah menjadi public enemy dan pemberantasannya sudah dilakukan secara extra ordinary tetapi praktik korupsi makin menggila. Minimal 10% dari APBN dan APBD ditelan untuk pembagian fee proyek atau program.

Mark up, proyek fiktif dan korupsi pada keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat masih menjadi watak para penyelenggara pemerintahan yang belum terhapuskan. Begitu juga, penindakan terhadap penghamburan anggaran yang tidak produktif masih belum tersentuh penindakannya.

Tentang praktik nepotisme meski sudah menjadi musuh bangsa ini tetapi tidak muncul produk undang-undang atau alat negara untuk mengkonkritkan pemberangusannya.

Tentang kehadiran militer masih kental menjadi bargaining politic kekuasaan. Tatanan civil society masih kental diwarnai kehadiran para purnawirawan-purnawiran dan militer aktif mengisi posisi strategis pemerintahan. 33 tahun Soeharto membangun Indonesia negara militerisme, sehingga sosok militer dianggap sebuah kekuatan ditengah masyarakat civil society yang dibentuk.

Tentang Kepolisian meskipun sudah pisah dari ABRI (baca : TNI) dan kembali ke masyarakat sipil dari buah reformasi, namun berubah menjadi sebuah kekuatan baru untuk penopang kekuasaan masih berprilaku tenteng per tenteng dihadapan rakyat. Masih jauh dari sifat mengayomi dan profesional dalam melayani laporan masyarakat. Di Kepolisian masih kuat terjadi praktik maladministrasi seperti penundaan berlarut dalam penyelidikan atau penyidikan. Begitu juga masih tingginya laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang, tindakan kekerasan hingga kasus salah tangkap yang dilakukan Polri.

Tentang pelanggan HAM terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Amanah gerakan Reformasi 1998 terkait supremasi hukum belum juga terwujud. Ini belum bicara keseluruhan konflik sosial apalagi soal sengketa tanah.
Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaiannya. Sampai saat ini, masih ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang “tertahan” dan bahkan ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Tentang demokrasi yang terbentuk lebih kuat untuk kepentingan elit politik berebut kekuasaan, bukan untuk memajukan rakyatnya. Biaya politik begitu tinggi sehingga masih dikuasai oleh kaum oligarki kekuasan yang menumpang sistem demokrasi yang terbentuk sekarang. Kapitalis bermodal besar menjadi cukong dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Demokrasi Indonesia makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Tentang kesenjangan Ekonomi masih dikuasai sebagian kecil. 90% ekonomi Indonesia dikuasai oleh 1%. Berdasarkan riset Bank Dunia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memberi manfaat kepada 20 persen orang paling kaya di Indonesia saja.
Tak hanya itu. Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan, hampir 50% aset nasional dimiliki 1% orang saja.

Kenapa Reformasi Dikorupsi?

Ada 3 faktor penyebab reformasi dikorupsi. Pertama, tidak tercipta alih generasi.

Kekuatan Orde Baru masih dominan mengisi posisi strategis kekuasaan. Kaum Orba tak kalah cerdiknya, mereka bermetamorfosis menjadi kaum reformis.

Katakanlah Wiranto, Prabowo dan berapa elit politik yang berwajah lama masih kuat sebagai kekuatan penentu format reformasi yang akan dibentuk serta arah kebijakan pemerintahan pasca Soeharto. Makin bertambah umur reformasi makin bertambah kuat konsolidasi politiknya dan pengaruh ketokohannya.

Meskipun kehadiran presiden Jokowi lepas dari masa lalu tetapi disekitarnya masih dominan dipegang oleh orang-orang yang dulu gagal menjalankan pemerintahan. Tetapi di masa pemerintahan Jokowi masih tetap saja dipakai. Kekuatan bargaining politik mereka sangat tinggi

Alih generasi tidak terjadi. Hal ini disebabkan penerapan demokrasi yang berbiaya tinggi. Aktivis 98 dikadali dengan propaganda gerakan moral.

Permainan intelijen pun tak luput menenggelamkan gerakan perubahan dalam gerakan selanjutnya dalam menentukan tatanan sistem reformasi yang akan dibentuk setelah pasca Soeharto lengser. Mahasiswa diintrik dan dipecah bahwa tugas mahasiswa telah selesai menurunkan Soeharto dan diminta kembali ke kampus.

Setelah diputuskan bersama para elit politik saat itu dengan menyelenggarakan pemilu ulang, gerakan mahasiswa semakin terpecah dan kehilangan arah.

Baik kaum Orba maupun kaum reformis sama-sama diberi kesempatan untuk bisa manggung kembali dengan mengocok ulang pemerintahan baru di pemilu 1999 yang multi partai. Hal ini, sehingga membuat tidak terlaksananya alih generasi.

Kedua, rekrutmen kepada aktivis ’98 tidak ada mempersiapkan generasi baru membangun tatanan Indonesia kedepan yang lebih baik sebagai bentuk legowo “kaum gagal”.

Memang beda nasib dengan Angkatan’ 66. Setelah Soekarno jatuh dan lahir Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto, para Angkatan ’66 dikuliahkan ke luar negeri bahkan direkrut dalam pemerintahan.

Aktivis ’98 dibiarkan mencari hidupnya sendiri dan dipersilahkan menghamba kepada suatu kekuatan politik jika masih mau ikut perebutan kekuasaan. Tak pelak, banyak para aktivis ’98 memilih menyelamatkan tuntutan hidupnya setelah selesai kuliah dengan meninggalkan dunia reformasi yang sudah direbutnya. Hanya sebagian kecil, para aktivis ’98 bertahan diperuntungan hidupnya dengan berkiblat pada suatu kekuatan politik yang existing.

Ditambah kondisi biaya demokrasi yang berbiaya besar tak pelak gagal bertarung dalam pemilu yang ganas dan kanibal perebutan kekuasaan.

Ketiga, Aktivis ’98 gagal konsolidasi kekuatan pasca Soeharto lengser. Ditengah intrik dan ego eksistensi diri, aktivis ’98 muncul bermain sendiri-sendiri.

Kekuatan ’98 yang hadir selalu kesulitan mempunyai pengaruh untuk menentukan arah perubahan reformasi. Isu-isu mereka tenggelam dan kalah oleh kekuatan politik lama yang sudah mapan dan mampu menguasai media.

Mereka seperti kelas amatir bertanding dengan petinju kelas berat, Mike Tyson. Sekali pukul saja, mereka itu tumbang.

Catatan 22 Tahun Reformasi

Aktivis 98 tidak bisa sekedar bernostalgia atas keadidayaan mereka yang berhasil menumbangkan rezim yang menakutkan. Tidak bisa mengatakan bahwa karena kami lah kalian bisa duduk seperti sekarang ini.

Waktu sudah berubah. Bahkan perjuangan reformasi yang diukir para aktivis 98 sudah banyak masyarakat melupakannya. Para kelompok yang menikmati kue reformasi, Aktivis 98 adalah seteru politik yang menganggu kenyamanan mereka.

Pada refleksi 22 Reformasi ini, Aktivis ’98 harus saling bagi membahu kembali meluruskan cita-cita reformasi. Menebus dan meenuntaskan agenda-agenda reformasi yang mandek dan memperparah keadaan. Penderitaan rakyat masih terdengar merintih di setiap sudut bumi Pertiwi. Tantangan Indonesia pada Revolusi Industri 4.0 masih menunggu kehadiran tatanan baru yang berkeadilan dan berkemajuan.

Lawan elit-elit politik mengkorup reformasi. Jika tidak, dosa sejarah tetap selalu mengikuti kita.

Penulis: Aznil Tan adalah Aktivis 98 Universitas Mecu Buana dan FKSMJ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top