DPR Dan KPK Meminta Kemenag Tinjau Ulang Kartu Nikah – strategi.id
Nusantara

DPR Dan KPK Meminta Kemenag Tinjau Ulang Kartu Nikah

strategi.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai harus ada kajian terkait pengadaan kartu nikah oleh Kementerian Agama. KPK khawatir proyek kartu nikah karena alasan pembuatan yang murah justru tidak akan jadi efesien.

“Kalau dikaji baik buruknya dan ketemu lebih banyak baiknya mengapa tidak, tapi ada pengalaman tentang pengadaan barang, yang utama bukan baik saja. Akan tetapi juga keberlanjutanya konsistensinya, purna belinya, berlanjut atau malah disrupts,” kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (20/11/18).

baca juga: 3 Alasan Kenapa Kartu Nikah Itu Bermanfaat

Saut mengatakan, menggunakan teknologi digital harus benar-benar diimbangi  karena berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, dari pengalamannya setiap 18 bulan sekali selalu ada perubahan dari teknologi digital. “Bahkan dalam beberapa kasus belum digunakan, sudah beli yang lain beda versi saja,” ujar Saut mencontohkan.

Terkait hal itu, Saut mengakan, KPK merekomendasikan beberapa hal, antara lain pertama mendorong pemerintah mengelola data status kependudukan dengan efesien, efektif, cepat dan murah. “Jadi yang utama setiap Kementrian sebaiknya punya grand strategi atau road map dan agenda 10 tahun ke depan. Sehingga secara keseluruhan peralatan yang dibeli membuat rakyat semakin bahagia karena teknologi berguna dan membuat mereka semakin efisien,” tutur Saut.

Senada dengan KPK, Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai rencana Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah pada tahun 2019, dari perspektif kebijakan publik mengandung kelemahan filosofis dan yuridis.

baca juga: Alasan Kenapa Kartu Nikah Penting Menurut KEMENAG

“Dari sisi filosofis, keberadaan Kartu Nikah akan sulit dijelaskan oleh pihak Kemenag. Alih-alih memberi nilai manfaat bagi publik, rencana ini justru membuat kegaduhan baru di publik,” kata Khatibul di Jakarta, Rabu (21/11/18).

Dia menilai, faktanya Kartu Nikah bukan kartu identitas diri seseorang serta bukan pula menggantikan buku nikah.

Sementara, dari sisi yuridis, menurut dia, tidak ada pijakan hukum atas rencana ini. Apabila dianggap sebagai diskresi Menteri Agama, justru rencana ini bertentangan dengan spirit Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni azas bertindak cermat.

“Dampak lainnya, jika rencana ini terealisasi akan memunculkan mata anggaran baru sebagai konsekwensi dari keberadaan Kartu Nikah ini,” ujarnya, dihimpun kantor berita Antara.

Khatibul menjelaskan, dari sisi penganggaran, rencana pembuatan Kartu Nikah tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan/Lembaga (RKAK/L) tahun 2018.

“Dalam RKAK/L tahun 2018 tercatat alokasi anggaran untuk Buku Nikah sebesar Rp11 miliar. Jika pengadaan Kartu Nikah diambil dari alokasi buku nikah tentu ini menyalahi mekanisme penganggaran,” ungkapnya.

Artikel lain: Tak Rekam KTP Elektronik Sampai 31 Desember 2018, Kemendagri Bakal Blokir Data Penduduk
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top