Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Sekolah Ramah anak dan Kota Layak Anak – strategi.id
Corong

Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Sekolah Ramah anak dan Kota Layak Anak

Strategi.id - Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Sekolah Ramah anak dan Kota Layak Anak
Strategi.id - Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Sekolah Ramah anak dan Kota Layak Anak

Strategi.id – Kasus pemukulan siswa SMPN 2 Parepare Sulsel oleh gurunya sendiri baru- baru ini, yang mengakibatkan sang siswa bengkak di ulu hati dan dirawat intensif lima hari di rumah sakit, harus kita jadikan poin evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Kota Layak Anak (KLA) yang sedang dan terus berlangsung saat ini. Sehingga kedepannya implementasi KLA dan SRA bisa berjalan mendekati harapan ideal.

Pentingnya evaluasi kritis terhadap implementasi KLA dan SRA itu mengingat, pertama, kejadian pemukulan terhadap siswa itu berlangsung di salah satu sekolah yang sejak 2016 telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan SRA. Malah di tahun yang sama, SMPN 2 Parepare pun jadi salah satu dari 500 sekolah di Indonesia yang mendapat SK dari Kemendikbud sebagai Sekolah Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK).

Kedua, SMPN 2 Parepare berlokasi di kota yang telah mendeklarasikan diri menuju KLA, bahkan tahun ini mendapat anugerah kategori Pratama. Seperti diketahui, ada lima kategori apresiasi pelaksanaan KLA yang diberikan tiap tahun pada daerah lewat penilaian tim penilai Kemeneg PP dan PA , yakni kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Dan belum satu pun kota/kabupaten di Indonesia yang berhasil menyabet kategori KLA. Semuanya baru menuju KLA.

Ketiga, kasus kekerasan terhadap anak dalam beragam bentuknya juga terjadi sebelumnya di sekolah dan di kota lain yang juga sedang mengembangkan kebijakan SRA dan KLA. Bulan Juni lalu, misalnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak terungkap di sebuah SD yang menginisiasi SRA di kota Depok, yang mana Kota Depok di tahun 2018 ini justru menyabet kategori Nindya menuju KLA.

Sejak awal, kami, Jaringan Anak Nusantara (JARANAN) mengapresiasi dan menghargai setiap inisiasi dan upaya dari sebuah kota/kabupaten dalam mengembangkan kebijakan KLA di daerahnya, yang salah satu indikator KLA adalah terdapatnya SRA. Namun dalam implementasi pengembangan KLA dan SRA itu memang masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan, yakni:

Pertama, sekolah yang menginisiasi pengembangan SRA harus benar-benar mengikuti secara utuh dan konsisten seluruh tahapan SRA, dari tahapan persiapan dan perencanaan, tahapan pembentukan dan pengembangan, dan tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Usai deklarasi harus terus-menerus memperkuat program yang jadi turunan langsung dari enam komponen penting SRA. Bukan usai deklarasi menganggap sekolahnya akan otomatis jadi SRA.

Kedua, Kepala Sekolah dan Disdik setempat harus konsisten membina dan memantau Tim Pelaksana SRA di sekolah untuk menjalankan fungsinya. Juga memastikan keterlibatan dan peran aktif peserta didik di tiap tahapan. Serta dalam mekanisme pelaporan harus ada telepon pengaduan yang bisa diakses kapanpun.

Ketiga, Kepala Daerah yang sudah deklarasi menuju KLA, jangan harap daerahnya akan jadi KLA secara otomatis. Namun ia harus terus dorong, diantaranya, program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat seluas-luasnya terhadap isu perlindungan anak. Juga memastikan alokasi APBD yang terus naik tiap tahun secara signifikan bagi penguatan program pengembangan KLA. Dan jangan ragu libatkan konsultan perlindungan anak, terlebih konsultan yang tidak terafiliasi lembaga bentukan asing, untuk memastikan agenda-agenda perlindungan anak berjalan baik di daerahnya.

Keempat, Kemeneg PP dan PA harus memodifikasi Tim Penilai KLA yang ada selama ini. Dalam hal ini JARANAN mengusulkan Tim Penilai KLA terdiri dari dua tim yang beda penugasan, yakni Tim Penilai berkas KLA dan Tim Verifikasi Lapangan. Tim Penilai Berkas adalah tim yang bergelut menilai dokumen atau berkas-berkas isian yang diisi oleh daerah terkait pelaksanaan kebijakan KLA. Tim ini cukup dari tenaga ASN Kemeneg PP dan PA dibantu tenaga fresh graduate yang direkrut.

Sementara Tim Verifikasi KLA diantaranya diisi oleh para konsultan independen dan akademisi yang tak cuma memverifikasi dokumen dan berkas isian yang telah dinilai Tim Penilai Berkas KLA, serta melakukan kunjungan verifikatif ke daerah-daerah itu. Tapi juga melakukan survei mendalam di basis-basis masyarakat terkait persepsi, pemahaman dan gambaran permasalahan yang berkembang di masyarakat tentang isu-isu terkait hak-hak anak dan KLA di daerah bersangkutan.

Dan hasil survei Tim Verifikasi itu, yang dilakukan tiap tahun, dapat memverifikasi secara lebih utuh tentang sejauh mana sebuah kota mengalami perkembangan, stagnasi, maupun kemunduran dalam implementasi pengembangan kebijakan KLA. Dari situ pun pemberian apresiasi kategori KLA pada sebuah kota bisa lebih ketat dan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top