Formulasi CIA Kejaksaan Berhasil Atasi Masalah Pertanahan di Kotim – strategi.id
Nusantara

Formulasi CIA Kejaksaan Berhasil Atasi Masalah Pertanahan di Kotim

Jakarta, Strategi.id – Staf ahli Jaksa Agung bidang Pidana Khusus, Sudung Situmorang, bersyukur pencegahan korupsi dengan formulasi CIA (Corruption Impact Asessment) berhasil dilakukan dengan baik oleh Kejari Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, untuk mengatasi masalah pertanahan di wilayah itu.

Seusai berkunjung ke Kotim, Jumat (31/8/2018), Sudung mengatakan formulasi CIA digunakan mencari akar masalah kenapa terjadi korupsi. “Itulah yang dilaksanakan Kejari Kotim dalam kasus sertifikat tanah di BPN Kotim,” ujar Sudung.

Saat ini, para terdakwa sudah diproses ke pengadilan. “Di sisi lain, jaksa juga mencari akar masalah ternyata kepala BPN menerbitkan sertifikat fiktif dan ganda,” imbuh Sudung.

Dia menceritakan, pada akhir Juli lalu Kejari Kotim memaparkan kerangka analisis CIA di hadaoan Staf Ahli Bupati, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Kabag Administrasi Pemerintahan, Kasubag Bantuan Hukum, seluruh Camat, beberapa kepala Desa, dan Kepala BPN Kabupaten Kotim.

Ada beberapa saran aksi yang dipaparkan Kejari Kotim, yaitu
pemkab Kotim menerbitkan regulasi (Perbup/Perda) yang mengatur definisi dan ruang lingkup SPT/SPKT, tatacara pencatatan dan identifikasi obyek tanah, pembiayaan. Penerbitan Buku Register tanah milik pemerintah Kabupaten, bukan milik desa.

Sementara BPN diminta merevisi SK Pemberian Hak Atas Tanah, apabila diketahui adanya kesalahan prosedur, tindak pidana, juga termasuk membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum acara administrasi negara, dimana dalam poin terakhir SK Pejabat TUN terdapat klausul “apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali”.

“Semua pihak kemudian sepakat mengenai pentingnya pembenahan aturan pertanahan di Kabuoatrn Kotim dengan cara membentuk regulasi berupa Perbup atau Perda dan akan melaporkan kepada pejabat atasan yang berkompeten,” tutur Sudung.

Selanjutnya, pada 8 Agustus 2018 Sekda Kotim mengirimkan surat No.02.04/529.2/PEM yang meminta personil Kejaksaan untuk masuk dalam Tim perumus Tata Kelola Pendaftaran Penguasaan Tanah. Kejari Kotim melalui surat No.B-12/Q.2.11/Dsp.1/08/2018 pada 13 Agustus 2018 menyampaikan nama 3 (tiga) orang jaksa yang akan bergabung denganTim perumus Tata Kelola Pendaftaran Penguasaan Tanah Pemkab Kotim.

Lebih jauh Sudung menjelaskan, sejak 2016 Kejari Kotim kerap menerima pengaduan kasus pertanahan. Kejari kemudian menindaklanjuti beberapa kasus, antara lain penyimpangan prosedur penerbitan sertifikat tanah di KM 9,9, penyimpangan prosedur penerbitan sertifikat tanah milik Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kotim, yang kemudian dijual kepada pihak swasta, pemerasan oleh Lurah Baamang dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), dan penjualan tanah negara seluas 200 ha oleh Kades Bagendang Tengah.

Selain itu Kejari Kotim juga mendapat informasi foto-foto adanya oknum swasta yang sedang melakukan pemalsuan surat keterangan tanah (SKT) terhadap tanah-tanah terlantar yang tidak diketahui pemiliknya. Mereka melakukan pemalsuan dengan perlengkapan printer dan laptop lengkap di dalam bagasi mobil. Tanah yang dibuatkan SKT palsu ini kemudian dimohonkan penerbitan sertifikat.

“Yang menjadi permasalahan adalah adanya tumpang tindih alas hak, baik berupa SKT dengan SK, ataupun SKT dengan SHM,” katanya.

Pihak Kejaksaan sadar, banyaknya laporan dan penanganan perkara pidana di bidang pertanahan ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi apabila diselesaikan kasus perkasus. Satu kasus diselesaikan, kasus yang lain akan muncul. Begitu seterusnya tak akan berhenti.

Oleh sebab itu, Jaksa Agung mendorong pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi, bukan lagi kepada tindakan pidana semata, melainkan secara sistematis dalam formulasi CIA.

Berdasarkan strategi CIA ini Kejari Kotim merumuskan, opsi tindakan pidana bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir. CIA lebih bermanfaat karena dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana, membenahi mekanisme/peraturan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top