Freeport Hadir, Saat Negara Absen - strategi.id
Corong

Freeport Hadir, Saat Negara Absen

Strategi.id - Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai

Strategi.id – Seorang Raja di Tiongkok bertanya kepada seorang bijak; Apa yang dibutuhkan untuk menjadi negara kuat. Si bijak menjawab; Ada tiga hal yang dibutuhkan untuk menjadikan satu negara kuat: 1. Makanan untuk kebutuhan rakyat; 2. Tentara yang kuat; 3. Kepercayaan di hati rakyat

. Raja kembali bertanya, jika kita hanya bisa mewujudkan dua dari tiga syarat itu, mana yang harus dilepas. Si bijak menjawab, makanan. Karena tentara yang kuat bisa menjaga rakyat tetap patuh dan tunduk.

“Lalu, kalau hanya satu syarat? Apakah kita harus melepaskan kepercayaan di hati rakyat?” tanya Raja pada si bijak. Si bijak menjawab, “salah, tentara kuat boleh kau lepaskan, tapi bahaya jika kau kehilangan kepercayaan di hati rakyat”. Kepercayaan amat penting di hati rakyat. Kalau kepercayaan itu hilang, runtuhlah negara itu. Tempat paling aman untuk bersembunyi bagi seorang pemimpin adalah hati rakyatnya.

Dari percakapan raja dan si bijak itu saya coba melihat kondisi hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua. Masih adakah rasa percaya di hati Rakyat Papua pada Pemerintah Indonesia? Hingga kini masih ada Rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan Papua. Sebagian Rakyat Papua masih mempertanyakan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) 1969. Sebagian Rakyat Papua menuntut dilakukannya Perpera/Refrendum ulang mengenai status dan nasib Rakyat Papua. Penentuan nasib sendiri (self determination) menjadi agenda internasional sejumlah kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua.

Sejumlah upaya untuk mempertahankan Papua tetap terintegrasi dengan Republik Indonesia dilakukan. Pada era-Orde Baru (Orba) hingga dua windu pasca Reformasi 1998, pemerintah menggunakan pendekatan militeristik dalam mengatasi isu-isu Papua. Pembangunan yang terpusat di Jawa, membuat masyarakat Papua merasa diabaikan oleh pemerintah. Bahkan ada anggapan bahwa, “Indonesia Cuma butuh SDA Papua saja, tapi tidak butuh orangnya”. Pendekatan kesejahteraan baru dilakukan di era-Jokowi (mungkin presiden sebelumnya juga sudah ada yang melakukan pendekatan kesejahteraan, walau tak terlalu dirasakan). Walau pun sedikit-sedikit, pendekatan militer masih juga dilakukan.

Selama bertahun-tahun pemerintah pusat seolah berpaling dari Papua, pemerintah era-Jokowi memberi perhatian khusus untuk Rakyat Papua. Kunjungan Jokowi ke Papua dalam setahun 2 sampai 3 kali untuk meninjau sejumlah proyek strategis, jadi salah satu patokan pemerintah pusat beri perhatian pada Papua. Kepercayaan di hati Rakyat Papua kepada pemerintah pusat coba dibangun di era-Jokowi. Walau mungkin tak mudah merebut hati Rakyat Papua untuk percaya 100 persen pada pemerintah pusat.

Di era-Jokowi ini pula saham PT. Freeport Indonesia didivestasikan 51 persen untuk pemerintah Indonesia, 10 persen diantaranya menjadi hak Pemda Provinsi Papua. Pertanyaan muncul, apakah itu yang dibutuhkan Rakyat Papua? Coret-coretan di atas kerjas terkait pembagian saham perusahan tambang yang setengah abad lebih beroperasi mengeruk kekayaan alam Bumi Cendrawasih.

Namun bagi sebagian besar Rakyat Papua, Freeport punya jasa untuk mereka. Selama pemerintah pusat absen dalam pembangunan Papua, Freeport memberikan bantuan melalui CSR perusahaan untuk membangun dan mengembangkan masyarakat Papua. Walau mungkin tak sebanding dengan apa yang mereka keruk dari Bumi Papua, namun mereka melakukan sesuatu untuk Papua. Dalam hal ini, Freeport selangkah lebih maju dibanding Pemerintah Indonesia dalam merebut kepercayaan dan hati Rakyat Papua.

Kalau kita bertanya apakah Rakyat Papua butuh 51 persen saham Freeport? Jawabannya belum tentu. Karena yang dibutuhkan Rakyat Papua adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, bebas di alam Indonesia yang merdeka, dan bebas dari pembodohan serta kesakitan. Membangun Masyarakat Papua yang bebas dan merdeka seutuhnya jauh lebih penting dari pada coret-coretan pembangian saham yang bikin ribut-ribut di ibu kota.

Dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat saja tak sepenuhnya dirasakan Rakyat Papua seutuhnya. Kalau nanti divestasi saham 51 persen juga tak dirasakan, bukankah itu membuat Rakyat Papua semakin tidak percaya dengan pemerintah pusat? Sudah saatnya Jakarta berhenti melihat isu Papua dengan kacamata Jakarta. Coba tanyakan, apa yang dibutuhkan Rakyat Papua untuk menjadi manusia Papua seutuhnya! Jangan sampai apa yang coba dibangun pemerintah pusat selama era-Jokowi menjadi sia-sia, dan hanya dinikmati oknum-oknum tertentu yang belum tentu punya hati untuk membangun Manusia Papua!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top