Geliat Moratorium Sawit di Kabupaten Sanggau - strategi.id
Nusantara

Geliat Moratorium Sawit di Kabupaten Sanggau

Strategi.id - Geliat Moratorium Sawit di Kabupaten Sanggau
Strategi.id - Geliat Moratorium Sawit di Kabupaten Sanggau

Strategi.id – Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat terus menggeliat dalam melakukan penataan perkebunan sawit, mempercepatan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Kantor Staf Presiden memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sanggau karena sudah menjadi salah satu kabupaten perintis pelaksanaan moratorium perkebunan sawit. Sanggau juga merupakan kabupaten perintis reforma agraria dan perhutanan sosial.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan saat memberikan sambutan pada seminar dan lokakarya bertema ‘Penyusunan Strategi Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Produktivitas Perkebunan Kelapas Sawit di Kabupaten Sanggau’ di aula Bappeda Kabupaten Sanggau, yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Perkumpulan ‘Elpagar’,
Kamis, (28/2/19).

Baca Juga : Pemerintah Atasi Penurunan Harga Sawit dan Karet

Seminar dan lokakarya ini dihadiri dan dibuka oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi dengan narasumber Kepala Bappeda  Kukuh Triyatmaka, Direktur Sawit Watch Inda Fatinaware, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia – Kalbar Edward Hanis, Cion Alexander dari Perkumpulan Petani Kelapa Sawit – Sanggau, Asisten II Setda/Plt. Kadisbun Kabupaten Sanggau Roni Fauzan, dengan moderator Furbertus Ipur (Direktur ELPAGAR).

Adapun Project Officer The Asia Foundation Kalbar Margaretta Wahyuningtyas dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan turut memberikan sambutan dalam pembukaan seminar dan lokakarya ini.

Peserta seminar dan lokakarya ini adalah pimpinan organisasi perangkat daerah di bidang perencanaan pembanguan daerah, perkebunan, perternakan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Yuliana, kalangan dunia usaha perkebunan sawit, kalangan koperasi dan petani kelapa sawit, serta CSO pendukungnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Paolus Hadi sebagai Bupati Sanggau menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Sanggau berkomitmen serius untuk menjalankan Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit dan Peningjatan Produktivitas Perkebunan Kepala Sawit yang dikenal sebagai Inpres Moratorium Sawit.

“Periode lalu, kami sudah menjalankan redistribusi tanah bersama ATR/BPN, di tahun 2018 sebanyak 12.000 bidang dari tanah bekas HGU. Kami juga sudah menerima dua SK penetapan hutan adat dari Presiden sebagai perhutanan sosial. Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk juga terus bekerja mendata tanah-tanah yang bisa diserahkan kepada masyarakat.” kata Hadi.

Dari 379.614 hektar total luas lahan perkebunan di Sanggau, luas kebun sawit seluruhnya 264.625 hektar (69,71%), dengan jumlah petani sawit 58.899 KK, dan total produksi 2.078.545 ton. Di Sanggau terdapat 43 perusahaan perkebunan sawit swasta dan 1 BUMN (PTPN XVIII di 5 kebun).

Hadi menekankan bahwa periode kedua kepemimpinan kami di Kabupaten Sanggau, kepastian hak atas tanah dan pengakuan masyarakat adat menjadi bagian substansi dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Sanggau.

Langkah Maju Surat Bupati

Usep menegaskan, Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor: 065/3442/HK-B tentang Pelaksanaan Inpres 8/2018 (tertanggal 29 November 2018) telah menjadi pintu masuk bagi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk terus memproses kebijakan presiden ini. Hal ini sejalan dengan maksud Presiden Jokowi yang telah memberikan arah kebijakan pembangunan, berupa paket kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan yang menyangkit petanaan pertanahan, permodalan, dan kesempatan.

Usep menjelaskan, moratorium sawit ini mesti dikaitkan dengan reforma agraria sebagai prioritas nasional pemerintah sejak 2017 – 2019 dan ke depan. Paket kebijakannya dalam hal ini mencakup: (1) Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit), dengan visi: membatasi perluasan areal kebun sawit, menyelesaikan konflik tanah kebun sawit, dan meningkatkan produktivitas kebun sawit; (2) Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang berawal dari NKB 13 Menteri di depan KPK, dengan visi: mempercepat penataan batas kawasan hutan, menyelesaikan konflik tanah dan kawasan hutan, dan memperbaiki teknis penataan batas kawasan hutan; dan (3) Perpres 86/2018 ttg Reforma Agraria, dengan visi: meredistribusi tanah obyek reforma agraria, melegalisasi tanah rakyat, dan menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Inpres 8/2018 mengatur tugas bupati, yang intinya: (1) Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit; (2) Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya, (3) Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan; dan (4) Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya.

Keempat tugas ini akan dijalankan secara sinergis dan kolaboratif antara pemerintah kabupaten dengan propinsi dan pusat. Dalam prakteknya, melibatkan masyarakat sipil, terutama petani dan pekebun sawit sebagai pihak yang paling berkepentingan atas kemajuan pembangunan kebun sawit.

Moratorium dan kebijakan di Sanggau

Dalam konteks evaluasi atau penilaian berupa rekomendasi ijin usaha perkebunan sawit; Ijin pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di kawasan hutan; Data dan peta areal yang dijadikan peruntukan, luas tanam dan tahun tanam perkebunan; Data dan peta perkebunan rakyat di dalam dan luar kawasan hutan; Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak/luas perkebunan dan tingkat produktivitas perkebunan sawit, baik badan usaha dan rakyat.

Adapun verifikasi atau pengujian atas data dan peta verifikasi ijin lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan dalam Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan: Nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam. Verifikasi ini penting untuk menguji legalitas perusahaan perkebunan dan efektivitas kinerja perusahaan perkebunan.

Sedangkan monitoring atau pemantauan dari segi semua perkembangan tertulis: Surat, Ijin, Laporan, dsb, dan dari semua perkembangan lapangan: Kebun, Usaha, Produksi, dsb. Monitoring ini untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan di atas kertas dan kondisi lapangan: luas tanah, produksi dan keuntungan usaha.

Dalam pemaparan Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau, diperoleh informasi kebijakan perkebunan kelapa sawit di Sanggau, yang meliputi: (1) Moratorium pemberian Izin Usaha Baru (khususnya dari pelepasan kawasan hutan) untuk kegiatan budidaya (IUP dan IUP-B); (2) Mendorong optimalisasi pembangunan kebun pada lahan yang sudah ada perizinannya; (3) Peningkatan peran TP5K untuk pembinaan perusahaan perkebunan dan kelembagaan (koperasi pekebun/pekebun mitra); (4) Pelaksanaan replanting kebun plasma pola PIR dengan pemanfaatan Dana Peremajaan Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS); (5) Mendorong pembangunan kebun rakyat/swadaya dengan pemberian bantuan benih unggul dan sarana produksi lainnya; (6) Penyediaan/pemanfaatan pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat; (7) Keterbukaan informasi Usaha Perkebunan melalui http://esawit.sanggau.go.id/beranda

Jadi panduan daerah lain

Seminar dan lokakarya ini menempatkan moratorium sawit ini merupakan kebijakan yang tidak lepas dari program nasional yang lain. Terutama dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Semuanya dioreintasikan sebagai wujud dari arah pembangunan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan yang diambil pemerintah sekarang.

Kebijakan moratorium sawit ini harus dimaknai sebagai upaya kita bersama.  Dan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta masyarakat untuk menata ulang pembangunan perkebunan sawit agar lebih produktif dan berkeadilan.

Baca Juga : Aktivis Greenpeace dan Boomerang Mengokupasi Kilang Minyak Sawit dari Hasil Perusakan Hutan

Hasil semiloka ini akan dikemas menjadi buku panduan pelaksanaan Inpres 8/2018 di Kabupaten Sanggau, Sekaligus sebagai bahan pembelajaran sebagai contoh bagi kabupaten lain. Buku ini menjadi referensi bagi kabupaten lain untuk melaksanakan Inpres 8/2018 dan kebijakan terkait lainnya.

Pertanyaan kunci yang dijawab melalui lokakarya ini adalah: Apa langkah-langkah penting yang perlu dilaksanakan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam melakukan evaluasi, verifikasi dan monitoring perkebunan kelapa sawit dalam rangka pelaksanaan Inpres 8/2018 tentang moratorium sawit di Kabupaten Sanggau?

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Atas