GEMA TAPTENG : Ada “Pelaku Hantu” Dalam Proses Hukum Di KPK – strategi.id
Nusantara

GEMA TAPTENG : Ada “Pelaku Hantu” Dalam Proses Hukum Di KPK

Strategi.id- Aksi GEMA TAPTENG
Strategi.id- GEMA TAPTENG : Ada "Pelaku Hantu" Dalam Proses Hukum Di KPK

Strategi.id – Aksi ke VIII  yang dilakukan Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah ( GEMA TAPTENG) di Depan Kantor KPK , Kuningan Jakarta Jumat, (26/10/18 ) menuntut yang ke delapan kalinya kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Menanyakan apakah KPK mengenal Pelaku Hantu dalam proses hukum di KPK?

“Kami dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara kembali turun kejalan menuntut yang ke delapan kalinya kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Menanyakan apakah KPK mengenal “Pelaku Hantu” dalam proses hukum di KPK?” ujar Joko Pranata Situmeang, SH dan Roder Nababan, SH dalam Presrilisnya.

Tuntutan ini disampaikan pada aksi VIII, setelah 7 kali aksi belum ditanggapi KPK,  aksi I 12 Juni 2015, Aksi ke II 6 Agustus 2015, Aksi III 16 April 2018, Aksi Ke IV 26 April 2018, Aksi Ke V 9 Mei 2018, Aksi ke VI 16 Mei 2018 dan Aksi yang ke VII 9 Agustus 2018  di Gedung KPK Jalan Kuningan Mulia Jakarta Selatan.

Dalam hukum dikenal dengan ajaran  Penyertaan  atau Deelneming yaitu suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Ajaran penyertaan mengelompokkan  pelaku tersebut menjadi 4 bagian : 1. Menyuruh Melakukan, 2. Melakukan, 3. Membantu Melakukan, 4. Menggerakkan. Apapun kedudukan para pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, mereka tetap diminta pertanggungjawabannya secara Hukum  Pidana. Hal  berbeda terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di KPK yang terdafar dalam Register Perkara Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2015, dalam perkara Raja Bonaran Situmeang, dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Hal 107 s/d hal 109 menyatakan : “Bahwa pemberian uang itu dilakukan melalui perantaraan orang lain, dalam hal ini adalah Bakhtiar Ahmad Siberani/Subur Effendi dan Hetbin Pasaribu dengan mentransfer uang tersebut ke rekening CV. Ratu Samagat ujar Kordinator Aksi sesuai Rilis yang diterima redaksi.

Strategi.id - Aksi Demo GEMA TAPTENG di Depan Gedung KPK KUningan Jakarta Jumat ( 26/10/18)

Strategi.id – Aksi Demo GEMA TAPTENG di Depan Gedung KPK Kuningan Jakarta Jumat ( 26/10/18)

Hal ini sesuai pula dengan pengakuan Bakhtiar Ahmad Siberani pada hal 16 s/d hal 23 dalam Register Perkara Nomor No. 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menerangkan bahwa yang melakukan pertemuan dengan M. AKIL MOCHTAR adalah Bakhtiar Ahmad Siberani, yang menerima uang dari Hetbin Pasaribu/Juang Pasaribu adalah Bakhtiar Ahmad Siberani , yang mentransfer uang ke Rekening : CV Ratu Samagat  baik melalui Bank Mandiri cab. Cibinong dan Bank Mandiri cab. Depok  adalah Bakhtiar Ahmad Siberani.

Begitu terang benderangnya peranan Bakhtiar Ahmad Siberani dalam perkara ini, namun walaupun telah berulang kali, bahkan hari ini sudah yang ke 8 (delapan) kali Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (GEMA TAPTENG) melakukan demo di KPK dan Raja Bonaran Situmeang sudah memberikan pernyataan mendukung KPK untuk melanjutkan penyidikan lanjutan  dalam perkara ini, namun demikian KPK tidak juga menetapkan Bakhtiar Ahmad Siberanisebagai TSK (Tersangka) dalam perkara ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Masyarakat Indonesia : Kenapa KPK tidak mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani, padahal Bakhtiar Ahmad Siberani merupkan inisyator dalam perkara tersebut, apakah KPK  mengenal istilah “PELAKU HANTU” dalam proses hukum yang dilakukan di KPK ? yakni Pelaku  yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, tapi “Gentayangan” bahkan menjadi Bupati di Tapanuli Tengah.

“Jika selama ini KPK ingin membersihkan Pemerintahan dari pelaku koruptif, maka pertanyaannya kenapa KPK tidak juga mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani yang saat ini  menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah ?” ujarnya.

“Jika selama ini KPK sibuk mengejar bahkan mengintai pelaku korupsi untuk segera ditersangkakan, kok yang sudah di depan mata dan pasti ditinggalkan begitu saja, tapi mengejar yang tidak pasti.”

Pertanyaan ini membawa GEMA TAPTENG melakukan penelusuran dan ditemui fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Ketua KPK Agus Raharjo  melakukan pertemuan dengan Bakhtiar Ahmad Siberani di Kota Madya Padang Sidempuan padahal sepatutnya ketua KPK mengetahui Bakhtiar Ahmad Siberani adalah pihak yang berpotensi sebagai TSK di KPK karena pada tanggal 4 april 2018 GEMA TAPTENG sudah melaporkan Bakhtiar Ahmad Siberanike KPK.

“Apakah pertemuan tersebut menjadi penghalang bagi KPK untuk mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani, Masyarakat Indonesia menunggu keputusan dari KPK. Dan menurut kami Ketua KPK sudah melanggar Kode Etik sebagai Pimpinan KPK.” dalam Rilisnya.

Jika pertemuan di padang sidempuan tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani, maka pasti KPK akan segera mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani, dan bila KPK tidak segera mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Siberani, berarti pertemuan Ketua KPK Agus Raharjo  dengan Bupati Tapanuli Tengah : Bakhtiar Ahmad Siberani  adalah untuk memberikan perlindungan kepada Bakhtiar Ahmad Siberani ?seperti yang tertuang dalam rilis yang diterima.

Jika KPK tidak mentersangkakan Bupati di Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Siberani, maka ajaran Deelneming harus ditambah satu bagian lagi yaitu “PELAKU HANTU” yakni pelaku yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun “Gentayangan” ujar Kordinator Aksi Joko Pranata Situmeang, SH.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top