GIAK Sebut Proyek Simpang Lima Terindikasi Korupsi - strategi.id
Nusantara

GIAK Sebut Proyek Simpang Lima Terindikasi Korupsi

Juru Bicara Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Hipatios Wirawan Labut menyebutkan adanya indikasi korupsi dalam proyek Simpang Lima Labungkari, Buton Tengah.
Strategi.id- Juru Bicara Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Hipatios Wirawan Labut menyebutkan adanya indikasi korupsi dalam proyek Simpang Lima Labungkari, Buton Tengah.

Strategi.id – Dugaan korupsi Proyek Simpang Lima Labungkari, Buton Tengah diungkapkan oleh Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK).

Juru Bicara Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Hipatios Wirawan Labut menyebutkan adanya indikasi korupsi dalam proyek Simpang Lima Labungkari, Buton Tengah.

Menurut Hipatios, proyek yang menelan anggaran Rp 6.8 Miliar itu patut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga : Bamsoet Luncurkan Buku Berjudul ‘Akal Sehat’

“Biasanya sebuah proyek yang menggunakan Anggaran APBN atau APBD selalu berpatokan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak ada potensi korupsi. Kalau ada perubahan anggaran tiba-tiba secara melawan hukum, maka proyek itu terindikasi kuat bermasalah,” ujar Hipatios yang tergabung di tim pengacara

Data LPSE Buton Tengah menyebutkan, proyek tersebut memakan uang negara sebesar Rp 6,8 miliar, dengan judul proyek: Penataan Kawasan Jalan Simpang Lima Labungkari, tetapi realisasinya proyeknya hanya empat simpangan.

Selain itu, data LKPJ Bupati Buton Tengah tahun 2018 berdasarkan hasil paripurna menyepakati anggaran proyek tersebut sebesar Rp 4 miliar namun pelaksanaannya berubah menjadi Rp 6,8 miliar.

Baca Juga : GP Ansor Tangsel Ingatkan Anggota Dewan priode 2019-2024 Jangan Melupakan Sejarah

“Perubahan anggaran ini bisa saja terjadi karena adanya Mark Up atau penggelembungan harga. Maka ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya di sini. Mark up atau penyalahgunaan wewenang adalah bagian dari Korupsi,” tegas Hipatios.

Ia menegaskan, sebagai tindak pidana khusus seharusnya setiap dugaan korupsi yang terungkap segera ditangani oleh penegak hukum atau KPK.

“Jangan menunggu ada laporan dari masyarakat. Apalagi korupsi bukan merupakan delik aduan, tidak harus ada laporan dari masyarakat. Pemberantasan korupsi harus bersifat aktif,” kata dia.

Sebelumnya Ketua DPP GIAK, Jerry Massie berencana akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam waktu dekat lembaga kami akan membawanya ke ranah KPK,” katanya via WhatsApp, minggu, 26/8, waktu New York, Amerika.

Bupati dan Legislator Diduga Terlibat

Jerry pun menduga, ada aktor yang memainkan kebijakan dilingkup elit Buton Tengah secara terselubung sehingga terjadi hal tersebut.

Baca Juga : Pengamat : Pendekatan Budaya dan Sosial Dibutuhkan Orang Papua

“Ini ada permainan terselubung yang dilakukan secara masif dan sistematis,” sinisnya.

“Saya menduga Bupati Buton Tengah terlibat dalam skandal korupsi proyek Simpang Lima Labungkari bermain api dalam hal ini. Ini melanggar UU Tipikor No 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 200 dimana dalam hal ini sangat jelas terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” jelasnya.

Karenanya, Jerry meminta kepada KPK untuk segera turun ke daerah mengusut kasus ini, dan memanggil oknum (pejabat elit buton tengah) terkait.

“Kami minta agar KPK turun (ke daerah). Panggil oknum-oknum terkait khususnya Bupati Buton Tengah, Legislator bahkan kontraktor, apalagi validitas data ada sama yang bersangkutan,” pintanya.

“Kan kalau sudah ada alat bukti apalagi dua alat bukti sudah kuat untuk menjerat oknum tersangka tersebut,” tutupnya.

Kalau lelang di Simpang 4 harus Simpang 4 jangan Simpang 5, kalau dibilang BPK maka mereka juga perlu diperiksa. Banyak kasus kepala daerah tersangkut korupsi tapi justru daerah meraih.predikat WTP, itu aneh, kata Jerry aktivis yang sudah banyak kali menjadi pengurus lembaga anti korupsi nasional ini.

Hal itu pun dibenarkan Ketua Hukum dan Advokasi GIAK Hendra Sihombing.

Menurutnya jika terjadi pelanggaran khususnya dalam tender maka itu sangat bahaya.

Dalam dunia konspirasi kata Hendra ada yang disebut kleptokrasi yakni persengkokolan jahat antara birokrasi dan korporasi dan juga melibatkan legislator.

“Ada kejadian dari tender dirubah ke PK dan ini jelas pelanggaran,” ujar Hendra yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Menurutnya dalam lelang di LPSE harus jelas Kode Lelang,
Nama Paket, Bantuan Pengembangan,
Agency : ULP,
Satuan Kerja, e-Lelang Umum, Pascakualifikasi, Sistem Gugur.
Anggaran APBN harus tertera atau APBD.
Nilai Pagu Paket dan Nilai HPS Paket.

“Tetap kasus ini akan di bawa ke ranah KPK harus diusut karena sudah ada indikasi kerugian negara,” kata dia.

Apalagi kata Hendra yang dilelang bukan bukan planning building (rencana pembangunan tapi desain konsultan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top