GMNI Menilai RUU Pesantren Belum Akomodasi Kepentingan Semua Agama – strategi.id
Dialektika

GMNI Menilai RUU Pesantren Belum Akomodasi Kepentingan Semua Agama

Strategi.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih belum mengakomodasi kepentingan semua agama yang ada di Indonesia. Ada sejumlah pasal yang tidak memperhatikan tradisi dan kekhususan dari agama-agama yang ada di Indonesia.

Sekjen DP GMNI Clance Teddy, Rabu (31/10/2018) mencontohkan tentang pasal soal penerapan sekolah minggu dan katekisasi dalam RUU tersebut yang berpotensi berbenturan dengan realitas di lapangan.

Oleh sebab itu, Clance menyebut bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum mampu merepresentasikan semua kepentingan umat beragama di Indonesia. RUU ini belum memperhatikan kultur dan tradisi peribadatan agama-agama lain yang ada. Itu sebabnya perlu dikaji ulang.

“RUU ini perlu memperhatikan kultur dan tradisi keagamaan yang hendak diatur, perlu memperhatikan kekhasan agama-agama yang ingin diatur. Kita idak boleh kita menyamaratakan begitu saja”, ujar Clance Teddy lewat siaran pers yang diterima Strategi.id.

Menurutnya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi perlu melibatkan elemen-elemen keagamaan yang ada, sehingga tidak misleading dalam proses legislasi yang bertujuan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di Indonesia.

Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Arjuna Putra Aldino, menambahkan, ada kesan pembahasan RUU ini terlalu terburu-buru dan kurang menyerap aspirasi sejumlah kalangan. Maka jika tetap diberlakukan begitu saja, berpotensi merugikan agama-agama lain yang aspirasinya kurang diperhatikan.

“RUU ini harus menyerap semua aspirasi keagamaan yang ada. Tidak boleh hanya mengacu pada agama mainstream saja. Sehingga tidak merugikan kelompok minoritas dan berpotensi intoleran di masa depan,” ungkap Arjuna

RUU ini, menurut Arjuna lagi, harus bisa memayungi semua kalangan yang hendak diatur dalam RUU tersebut. Tidak hanya mementingkan simbolisasi agama dan nuansa sektarian semata. Melainkan yang terpenting melindungi hak dan tradisi keagamaan yang ada di negeri ini untuk tetap hidup.

“Jika tidak RUU ini akan membahayakan keberagamaan, yang berarti membahayakan Pancasila itu sendiri,” tutup Arjuna Putra Aldino.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top