Hambatan Program Jokowi Di Bidang Energi - strategi.id
Teknologi

Hambatan Program Jokowi Di Bidang Energi

Hambatan Program Jokowi Di Bidang Energi
Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)

Dalam Acara Buka Bersama Aktivis FKSMJ 98 di bekasi sekaligus Haul hari kelahiran Bung Karno 6 juni 2018 dikatakan masih banyak sekali program Pemerintahan Jokowi seperti bidang energi yang sudah bagus dalam perencanaannya tapi masih kurang dalam pelaksanaannya seperti salah satunya program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), ujar Antonius Danar, aktivis FKSMJ 98.

“Inilah yang menjadi hambatan Program Jokowi di bidang Energi. Padahal LTSHE memiliki peran dalam peningkatan ratio elektrifikasi atau pemerataan listrik. Pada tahun 2019, target ratio elektrifikasi mencapai 97 persen melalui program LTSHE ,” ujarnya.

Menerangi 2.500 desa, kata Antonius Danar, juga menjadi tanggung jawab PT PLN (persero). Hanya saja PLN tidak memasang LTSHE seperti yang dilakukan Kementerian ESDM. Melainkan langsung memasang jaringan listrik atau yang disebut listrik pedesaan.

Sebanyak 500-an desa yang belum teraliri listrik digarap oleh PLN. Pada tahun 2018 sekitar 445 desa yang diterangi. Pada umumnya listrik desa PLN itu berada di Maluku, Papua dan Papua Barat. Sedangkan LTSHE nantinya diharapkan dapat menjangkau wilayah yang tidak dapat dijangkau PLN. Sehingga melalui Program LTSHE ini mampu menerangi lebih banyak, atau sekitar 250.000 unit, rumah tangga secara off grid.

Walaupun target program LTSHE yg lahir dari Pelpres 47/2017 ini sangat baik, sayangnya hanya di jalankan oleh dua perusahaan saja. Dengan Alasan tender yang secara jadwal selalu berubah-berubah dan spesifikasi yang rumit. Akhirnya cuma menjadi bancaan segelintir kontraktor. Sehingga kecepatan dalam pekerjaan menjadi molor melebihi tahun anggaran, seperti tahun sebelumnya.

Antonius Danar juga mengkritisi tender di Kementerian yang hanya memenangkan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kurang memberikan kesempatan kepada pihak swasta secara luas, sehingga banyak perusahaan swasta yang hampir sekarat dengan kondisi seperti sekarang ini.

Hal ini juga diperparah pada tahun tahun lalu (2017), ketika BUMN yang ditunjuk sebagai pemenang mengsubkontrakan sebagian pekerjaan kepada pihak swasta. Maka dengan alasan mengejar target profit dan efisiensi, sub kontrak pekerjaan tersebut juga diambil oleh perusahaan anak atau cucu BUMN.

Ditempat yang sama Aktivis FKSMJ 98 lainnya, Sarbini, mengungkapkan bahwa Indonesia masih dilanda krisis kepercayaan sehingga belum ada satupun presiden setelah Ir. Soekarno yang berkompeten secara integritas memimpin negeri ini dengan kepercayaan penuh dari rakyatnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top