Hati-Hati Melakukan Politik Uang Bisa Dipenjara – strategi.id
Nusantara

Hati-Hati Melakukan Politik Uang Bisa Dipenjara

Politik Uang

Strategi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi anjuran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menerima uang sogokan dari calon yang berlaga di Pilkada. Menurut Bawaslu, politik uang tak bisa dibenarkan.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa hal ini tak bisa dibenarkan. Kan ini nggak boleh politik uang itu.

Bila Prabowo berargumen bahwa duit sogokan itu merupakan uang bangsa Indonesia yang memang adalah menjadi hak rakyat, maka Bawaslu tak sepakat. Andai saja benar bahwa itu adalah anggaran duit rakyat yang diselewengkan demi kepentingan politik pribadi, maka tetap saja itu adalah sebuah penyelewengan yang tak sesuai peruntukan semestinya.

“Itu sama saja mengambil hak rakyat yang lebih membutuhkan,” kata Rahmat.

Komitmen bawaslu tersebut di perkuat dengan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan. “Jadi kalau politik uang dilakukan sampai Terstruktur, Sistematis dan Masif, itu bisa sampai diskualifikasi calon”

Bila terbukti melakukan pelanggaran, partai politik peserta Pilkada juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU 10/2016 tentang perubahan UU 8/2015 tentang Pilkada. Di dalamnya diatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

Dia kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. Atas dasar inilah anjuran Prabowo menjadi tak bisa dibenarkan.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

“Imbauan yang benar adalah: laporkan bila ada yang membagikan!” kata Rahmat.

“Sanksi pidana bisa penjara jika terbukti. Karena di UU 10/2016 tegas aturannya bahwa pemberi dan penerima sama-sama bisa dihukum. Ancaman pidana sampai lima tahun,” tambahnya.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top