Hoax dan Pilpres di Era Post Truth - strategi.id
Corong

Hoax dan Pilpres di Era Post Truth

Strategi.id - Hoax dan Pilpres di Era Post Truth
Strategi.id - Hoax dan Pilpres di Era Post Truth

Strategi.id – Banjir informasi di era revolusi digital menghadirkan sejumlah dampak sosial. Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Kredibilitas media arus utama yang selalu digerogoti kepentingan elit dan pemilik, memaksa masyarakat mencari informasi alternatif.

Masalahnya medium alternatif macam Facebook, IG, Twitter dan sosmed lainya tak selalu mengalirkan berita yang benar. Mirisnya lagi, banyak yang langsung menelan mentah-mentah bahkan mem forwardnya kesana kemari.

Baca Juga : Deretan Kasus Hoax paling berdampak 2018, siapa rangking 1?

POST TRUTH Pada tahun 2016, Oxford menjadikan kata post-truth sebagai “Word of the Year”. Jumlah penggunaan istilah post-truth di tahun 2016 meningkat 2000 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Ada alasan mengapa mengapa kurva penggunaan kata post-truth melambung tinggi di tahun 2016.

Sebagian besar penggunaan kata ini, hampir selalu disematkan pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016; yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) serta terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Kamus Oxford sendiri mendefinisikan istilah post-truth sebagai “kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal”. Biasanya, kondisi Post truth akan memuncak dalam momen politik yang digerakkan oleh sentimen emosi seperti Brexit dan terpilihnya Trump, Pilkada DKI 2017 dan kini Pilpres 2019.

Dalam situasi tersebut, informasi-informasi Hoax memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Selain ditandai dengan merebaknya berita hoax di media sosial, era post truth juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi.

Kasus selama pemilu presiden Amerika 2016 menjadi bukti bahwa semakin sering media menyiarkan berita-berita bohong soal Donald Trump, justru membuat nama Trump semakin populer dan kebohongan-kebohongannya tersebar luas.

Kalau saya boleh membuat definisi sendiri, post-truth itu istilah inteleknya dari kata bahasa Inggris yang sudah mendunia, yaitu “bullshit” yang diproduksi secara massal dan dikemas sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah dipercaya oleh orang banyak. Hanya saja, bullshit harusnya lebih mudah terdeteksi lewat hidung, sedangkan post-truth lewat mata dan telinga.

Dalam perkembangannya Post truth dipercaya mampu membuat hoax atau informasi tak berdasar dapat diterima menjadi sebuah kebenaran, karena dalam situasi tertentu, publik lebih menggunakan keyakinan dan perasaan pribadi berpengaruh dibandingkan fakta-fakta yang obyektif dalam menyikapi suatu opini.

HOAX DALAM PILPRES 2019
Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 boleh dibilang sebagi Pemilu yang paling hingar bingar, bahkan demamnya sudah mulai menggetarkan jagad hampir 2 tahun sebelumnya. Namun yang mengkhawatirkan dalam pemilu kali ini adalah penyebaran berita Hoax sebagai strategi pemenangan. Hoax di produksi dan disebarkan secara massal selayaknya Industri informasi.

Jika kita menanggapi dan mencermati hoax saat ini hanya sebagai perbuatan orang iseng yang jahat, itu adalah hal yang naif. Hoax dalam sebuah perhelatan politik adalah sebuah strategi.

Seperti yang dikatakan Hitler “Buatlah kebohongan besar, sederhanakan, terus katakan (kebohongan itu), dan mereka akan percaya”, hoax adalah sebuah kesengajaan yang dibuat, diproduksi, didistribusi secara sistematis dan konsisten hingga secara emosional (emo truth) masyarakat akan mempercayainya sebagai sebuah kebenaran.

Hoax akan cepat tumbuh membesar dan menyebar dalam kondisi yang disebut Post truth tadi, penyebarannya dipermudah dengan digital word of mouth yang difasilitasi oleh social media.

Pilkada DKI 2017, adalah sebuah test case penciptaan Post truth dan penyebaran hoax yang akhirnya berhasil. Demikian pula dalam Pilpres 2019 ini, Post Truth tak terhindarkan tercipta bersamaan dengan Polarisasi masyarakat atas dua pilihan Pasangan Capres. Kasus Ratna Sarumpaet adalah sebuh contoh kasus penciptaan Post Truth sebagai sebuah strategi yang gagal.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet, fenomena post truth mungkin saja terjadi. Mengingat Ratna adalah aktivis sekaligus tokoh yang dikenal memiliki banyak pengikut. Ditambah lagi, saat peristiwa terjadi, Ratna adalah bagian dari timses Prabowo-Sandi yang juga memiliki pendukung militan termasuk pasukan Cybernya yang selalu siap memviralkan isu apapun yang menguntungkan Prabowo-Sandi.

Sayangnya, proses transformasi hoax Ratna menjadi “kebenaran” yang diyakini pengikutnya belum sempat tuntas. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, Ratna kemudian mengakui bahwa dirinya telah berbohong, luka lebam di wajahnya bukan karena kekerasan melainkan karena efek sedot lemak wajah dalam prosedur operasi plastik.

Proses tebentuknya Post truth tak tuntas, kebenaran yang diharapkan lahir layu sebelum berkembang.

Mengapa dikatakan belum tuntas? Karena pada prosesnya post truth membutuhkan waktu hingga sebuah issue dipertentangkan dalam situasi pro-kontra dimana ada 2 kubu yang akan saling meng klaim kebenaran.

Asumsinya, ketika orang ramai berbicara tentang hoax atau fake news atau berita bohong, ada fenomena lain yang tak kalah menarik untuk diperhatikan, yakni keriuhan orang untuk bersaing mengklaim kebenaran. Tiap-tiap orang merasa dirinya (pasti) benar dan orang lain (pasti) salah tidak ada niat baik untuk sesekali mencoba memakai sepatu orang lain. Tiap-tiap kelompok masyarakat mengonstruksi kebenaran menurut versi masing-masing, sesuai kepentingan masing-masing, dan menenggelamkan fakta di dasar laut.

Yang ditonjolkan adalah opini dan tafsir terhadap fakta, bukan fakta data yg valid secara empiris melainkan keyakinan dan perasaan. Hoax Ratna belum melewati masa inkubasi, dimana opini dan tafsir atas fakta belum merekontruksinya menjadi kebenaran.

Tanpa berniat untuk mendahului bahkan menghakimi, sekarang mari kita cermati fenomena hasil Pilpres 2019. Hasil Quick Count 6 Lembaga Polling memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, sedangkan hasil hitungan Tim Internal BPN (Quick count, Real count, exit Poll) memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. Di jagad sosial media, ribuan informasi hasil Pilpres beserta turunannya menguasai panggung. Bukan tidak mungkin, sebagian besarnya adalah Hoax yang sudah diyakini sebagai kebenaran.

Keyakinan akan kebenaran (yang berasal dari hoax) nantinya akan terekonstruksi sebagai kebanaran “hakiki”. Menegakkannya bahkan bisa menjadi perjuangan heroik meskipun secara nalar menabrak norma dan perundang-undangan.

Baca Juga : Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital

Lalu bagaimana sikap kita? Dalam kondisi post truth saat ini, nalar publik terlalu lunak dan mudah di manipulasi oleh informasi palsu, karena itulah tanggung jawab literasi seharusnya menjadi tugas utama kita semua, terutama para ahli, akademisi, pemuka pendapat, ulama dan media arus utama, agar tercipta masyarakat madani yang bisa menggerakan demokrasi dengan nalar yang sehat.

Oleh : Muhammad Saifullah Ma’sum
Penikmat Pesta Demokrasi dan Dosen Fikom Univ.Dr.Moestopo(Beragama)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top