Indonesia Masuk 6 Besar Ekonomi Dunia di 2023 - strategi.id
BUMN

Indonesia Masuk 6 Besar Ekonomi Dunia di 2023

Strategi.id - Indonesia Masuk 6 Besar Ekonomi Dunia di 2023
Strategi.id - Indonesia Masuk 6 Besar Ekonomi Dunia di 2023

Strategi.id – Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi, ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-6 besar dunia dari sisi purchasing power parity (PPP) pada 2023. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar PDB dunia.

Melihat posisi Indonesia saat ini yang sudah berada di urutan ke-7, Tenaga Ahli Utama di Kedeputian III Bidang Ekonomi, Kantor Staf Presiden Tri Yanuarti optimistis, proyeksi International Monetary Fund tersebut akan menjadi realita.

“Kami yakin, pertumbuhan 5,4 persen di 2023 untuk mencapai PDB tersebut bisa tercapai,” kata Tri dalam perbincangan Hot Economy di BeritaSatu TV, Selasa, (26/2/19).

Baca Juga : Strategi Sri Mulyani Genjot Ekonomi RI

Konsumsi masyarakat yang semakin membaik menjadi salah satu modal pertumbuhan tersebut. Sebab, konsumsi masih menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan PDB Indonesia. Selain itu, meningkatnya kemudahan berusaha dan berinvestasi juga menjadi faktor penunjang. Apalagi, banyak proyek infrastruktur yang sudah selesai.

Berdasarkan proyeksi IMF tersebut, PDB (PPP) Indonesia akan meningkat dari US$3,5 triliun pada 2018 menjadi US$ 4,97 triliun. Itu berarti, Indonesia mencuil 2,8 persen dari total ekonomi global.

Reformasi struktural harus terus berlanjut

Setelah dihantam krisis moneter 1997/1998, IMF mencatat, peringkat PDB (PPP) Indonesia sejak tahun 2000 terus membaik. Tercatat, pada tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 13. Lima tahun kemudian, posisinya membaik ke posisi 12 dan naik satu peringkat ke posisi 11 pada 2010. Pada tahun 2015, Indonesia sudah berada di peringkat kedelapan dan tahun lalu naik di peringkat ketujuh.

Untuk naik kelas ke posisi 6, menurut Tri, ada persyaratan yang mesti dipenuhi, yakni kondisi global harus kondusif dibarengi dengan proses reformasi struktural di dalam negeri yang terus berlanjut.

Dari sisi kondisi global, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Tri. Pertama, proses normalisasi moneter, baik di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang, berlangsung baik. “Artinya, tidak menimbulkan disrupsi di pasar finansial global, sehingga tidak menimbulkan gangguan, baik di perekonomian global maupun di Indonesia,” jelas alumni Sydney University ini.

Kedua, terkait perang dagang AS-China, Tri menyebut, China harus bisa menyerap dampak dari perang dagang itu sehingga ekonominya bisa tumbuh dengan baik. Peran China bagi perekonomian Indonesia cukup strategis mengingat saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Syarat ketiga, harga komoditas, termasuk minyak mentah, cukup kondusif sehingga berdampak positif bagi Indonesia.

Dari faktor domestik, Tri menambahkan, pemerintah harus tetap melanjutkan proses reformasi struktural untuk mendorong arus modal, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Optimisme konsumen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga seperti mendapat momentum dari keyakinan konsumen yang tinggi. Survei yang dilakukan Nielsen memperlihatkan, indeks keyakinan konsumen Indonesia pada kuartal keempat 2018 menorehkan angka tertinggi ketiga di dunia. Nilainya mencapai 127, hanya kalau dari India (133) dan Filipina (131).

Menurut Tri, tingkat keyakinan konsumen itu tak terlepas dari keberhasilan pemerintah mengelola perekonomian dengan kebijakan yang prudent dan terkoordinasi dengan baik, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun sistem keuangan. Hasilnya, Indonesia bisa melalui turbulensi ekonomi global yang cukup keras pada tahun lalu.

“Pertumbuhan ekonomi yang di atas ekspektasi tentu juga memberikan confidence bagi pelaku pasar bahwa ke depan ekonomi kita akan lebih baik,” imbuh Tri.

Ke depan, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia diperkirakan masih tinggi. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Apalagi, masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka inilah yang menjadi motor penggerak perekonomian. Seiring dengan kesejahteraan yang lebih baik, otomatis daya beli masyarakat pun meningkat.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menambahkan, Indonesia akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2035. Artinya, banyak penduduk yang masih aktif bekerja. Sementara, pada saat yang sama, diperkirakan tanggungan mereka menurun. Efeknya, daya beli mereka pun naik.

“Kita senang sekali kalau kelas menengah makin besar, karena permintaan terhadap barang dan jasa itulah yang paling menggerakkan ekonomi. Kalau kinerja perusahaan baik, gaji juga akan naik. Daya beli pekerja juga akan naik. Ini cycle yang positif bagi perekonomian kita,” kata Raden.

Menjaga momentum

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Tri dan Raden sepakat, konsumsi masyarakat harus diimbangi dengan investasi. Tanpa konsumsi, ekonomi tidak akan bergerak. Namun, tanpa investasi, suatu negara tidak akan punya masa depan.

Dalam dua tahun terakhir, dari semua komponen PDB, sektor investasi (gross fixed capital formation) tumbuh paling pesat, yakni berkisar 6%-7%. Sementara, sektor konsumsi tumbuh sekitar 5% atau setara dengan pertumbuhan PDB. Komposisi ini cukup bagus karena hasil dari investasi akan memperbaiki produktivitas. Apabila produktivitas membaik, gaji serta merta diharapkan naik, sehingga konsumsi juga naik. Sekali lagi, inilah siklus yang menggerakkan perekonomian ke depan.

Baca Juga : Presiden Jokowi : Pengkritik Sri Mulyani Tak Mengerti Ekonomi Makro

Untuk mendorong investasi, Tri mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis, yang terlihat dari kenaikan peringkat kemudahan berbisnis atau east of doing business (EoDB), competitiveness index dan peringkat utang dari tiga lembaga dunia.

Ke depan, Tri menyebut, ada tiga jurus andalan yang akan terus dilakukan pemerintah. Pertama, melanjutkan proses reformasi struktural, baik di sektor riil, birokrasi, maupun sumber daya manusia. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang prudent dan terkoordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan lembaga keuangan. Ketiga, mengantisipasi kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan bantalan perekonomian.

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Atas