Ini Daftar 12 BUMN Yang Disindir Erick, Masih Rugi Dan Tidak Patut Berfoya-foya - strategi.id
Nusantara

Ini Daftar 12 BUMN Yang Disindir Erick, Masih Rugi Dan Tidak Patut Berfoya-foya

strategi.id-erick thohir daftar bumn rugi tidak boleh foya foya (foto: twitter ET)

Strategi.id- Erick Thohir Sebagai Mentri BUMN kekecewaan terhadap sikap para pejabat BUMN. Kekecewaanya itu lantaran Erick pernah berjumpa dengan eksekutif BUMN yang makan mewah di salah satu restoran di Jalan MH Thamrin. Padahal ketika dilihat keuangan BUMN tersebut merugi.

Oleh karena itu, dalam bursa pemilihan calon pemimpin BUMN, Erick memilih putra terbaik bangsa yang dinilai berakhlak. Hal itu penting mengingat 50% perolehan aset BUMN mempengaruhi ekonomi bangsa.

“Pak Erick sampaikan kalau BUMN baik maka ekonomi Indonesia akan baik,” ujarnya.

Baca Juga : Alasan Erick Thohir Menunjuk BTP Sebagai Komut Pertamina

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih ‘sakit’ keuangannya, tapi ada yang ketahuan direksinya malah berfoya-foya di restoran mewah. Hal ini pun memantik kekecewaan dari Menteri BUMN Erick Thohir, padahal perusahaan pelat merah tersebut dalam kondisi keuangan yang meradang.

“Bukan tidak boleh (makan di restoran mewah) untuk sesuatu yang layak kita dapatkan, tapi harus punya hati dan akhlak ketika perusahaan rugi ya mereka ikut prihatin gaya hidup,” ujar Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, kepada awak media belum lama ini.

baca juga : Dicari 1000 Orang Yang Tepat Menjadi Komisaris di 140 BUMN

Arya mengatakan para petinggi BUMN tentu harus berpikir ulang mengenai tata cara hidup yang lebih sederhana jika perusahaannya masih dalam kondisi “tak ideal”. Namun, jika lain hal jika sebaliknya.

Berikut 12 BUMN yang masih merugi di tahun 2018 :

  1. Krakatau Steel (Persero), Tbk.

Persero diubidang Baja ini yang satu tercatat menderita kerugian sejak 2012 hingga sekarang. Itu berarti dalam lima tahun terakhir, Krakatau Steel masih menanggung kerugian sekalipun tiap tahunnya memperoleh pendapatan atau revenue yang kadang naik atau kadang turun.

Krakatau Steel telah ada sebagai badan usaha milik negara atau BUMN sejak 31 Agustus 1970. Krakatau Steel memfokuskan bisnisnya sebagai penghasil baja dan produk-produk turunannya.

Berstatus sebagai perusahaan terbuka, Krakatau Steel telah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2010. Saat itu harga perdana saham perusahaan BUMN ini tercatat sebesar Rp 850 per lembarnya.

Sempat naik, harga saham selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Penurunannya sejalan dengan menurunnya profit perusahaan ini dari 2011 lalu terus turun hingga mengalami kerugian dalam lima tahun terakhir. 

Pada semester tahun ini aja, Krakatau Steel membukukan kerugian sebesar US$134,95 juta. Lebih tinggi dibanding dari kerugian pada semester tahun 2018.

Saham Krakatau Steel dipegang Pemerintah Indonesia sekitar 80 persen. Sementara sisanya dimiliki masyarakat umum.

2. PT Indofarma (Persero), Tbk

Perusahaan yang berbisnis produk-produk farmasi ini alami kerugian pada 2013 lalu sempat membaik dan merugi lagi pada tahun 2016 hingga sekarang.

Perusahaan Indofarma telah ada sejak zaman Hindia Belanda pada 1918. Lalu dinasionalisasi Pemerintah Indonesia dan menjadi perusahaan BUMN hingga saat ini. PT Indofarma (Persero), Tbk. mulai masuk di Bursa Saham Indonesia (BEI) pada 17 April 2001.

Harga perdana saham dengan kode INAF ini adalah Rp 250 per lembarnya. Gak seperti saham KRAS, harga saham INAF saat ini justru lebih mahal dibanding harga IPO. Harga per lembar saham INAF baru-baru ini berada di kisaran angka Rp 2.080 per lembar.

Sayangnya, perusahaan yang memproduksi beberapa jenis obat generik ini mencatat kerugian pada tahun 2018. Saat itu Indofarma diberitakan mencetak kerugian sebesar Rp 32,7 miliar.

Sejauh ini saham INAF dimiliki Pemerintah Indonesia dengan persentase sekitar 80 persen. Sementara sekitar 11 persen dimiliki masyarakat. Sementara sisanya dimiliki PT ASABRI (Persero).

3. PT Asuransi Jiwasraya

Perusahaan asuransi plat merah ini mengalami kerugian yang paling besar dibandingkan dengan BUMN lainnya yang merugi. Tercatat, per akhir 2018 Asuransi Jiwasraya merugi Rp15,83 triliun per akhir tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 yang masih laba sebesar Rp428,58 miliar.

Hasil Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tertutup di Komisi XI DPR pada Kamis (7/11) pekan lalu menguak bobroknya kondisi perusahaan tersebut: Seluruh indikator keuangan perusahaan merah.

Jumlah aset Jiwasraya pada kurtal III/2019 hanya Rp25,6 triliun, sementara utangnya Rp49,6 triliun. Artinya, total ekuitas atau selisih aset dan kewajiban Jiwasraya minus 23,92 triliun.

Bisnis perusahaan ini tak bisa lagi menopang kerugian yang menyentuh angka Rp13,74 triliun per September 2019.

Sebab premi yang dikumpulkan Jiwasaraya tergerus habis-habisan untuk pembayaran bunga jatuh tempo serta pokok polis nasabah yang tidak melakukan rollover.

Sementara Jiwasraya harus segera membayar klaim dua jenis asuransi yang sudah jatuh tempo.

Pertama, Asuransi Kumpulan-Kesehatan (terdiri dari anak BUMN dan lainnya) dengan 10.705 peserta pemegang polis sebesar Rp34 miliar.

Kedua, asuransi perseorangan (saluran distribusi agen) yang pemegang polisnya 312.345 peserta dengan jumlah kewajiban Rp9,29 triliun, serta bancassurance produk Saving Plan 46.457 peserta dengan kewajiban Rp39,35 triliun.

Dari dua jenis asuransi ini, total kewajiban yang harus dipenuhi Jiwasraya mencapai Rp16,3 triliun. Rinciannya: Rp12,4 triliun untuk pembayaran polis jatuh tempo (Oktober-Desember 2019) dan Rp3,7 triliun untuk tahun 2020.

4. Perum Bulog

Kinerja yang buruk, membuat Perum Bulog mencatatkan rugi sebesar Rp961,78 miliar di akhir 2018. Padahal pada akhir tahun sebelumnya, perusahaan masih mencatatkan laba yang tercatat sebesar Rp830,98 miliar.

Mandat yang diberikan kepada Perum Bulog (Persero) untuk menyerap dan mengendalikan harga bahan pangan pokok harus diimbangi dengan kalkulasi presisi agar BUMN tersebut tidak terus tekor.

Pasalnya, dalam laporan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terungkap bahwa Bulog belum menerima penggantian biaya pengadaan gabah dan beras dalam negeri senilai Rp384,17 miliar pada 2017.

Biaya tersebut seharusnya dibayarkan Kementerian Pertanian untuk mengganti pengeluaran Bulog dalam menyerap gabah dan beras dengan harga fleksibilitas dan bunga pinjaman pada tahun lalu.

Tidak hanya itu, Bulog seharusnya mendapatkan harga tebus subsidi beras sejahtera (rastra) bagi masyarakat berpendapatan rendah  pada 2017 di 5 divisi regional (divre) yakni Sumatra Utara, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

Bulog juga semestinya menerima sisa biaya pengolahan ulang (reprocessing) dan distribusi untuk operasi pasar (OP) cadangan beras pemerintah (CBP) di Divre Sulselbar.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso  mengatakan  Pergantian program beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) membuat Perum Bulog kesulitan menyalurkan beras.

“Beras itu dibeli Bulog dengan uang pinjam. Ada bunga. Berarti kan Bulog akan rugi. Pasti Bulog akan gulung tikar karena kita tidak akan bisa mengembalikan uang pinjaman dengan bunga,” ujar pria yang kerap dipanggil Buwas ini, Selasa (2/7/19).

5. PT Dirgantara Indonesia

Perusahaan yang bergerak dibidang pesawat terbang ini, juga mengalami kerugian dalam kinerja keuangannya. Tercatat per akhir 2018 PT Dirgantara Indonesia merugi hingga Rp961,78 miliar dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya yang masih mencatatkan laba sebesar Rp68,16 miliar.

Beberapa tahun setelah badai menerjang, PT Dirgantara Indonesia mulai membangun lagi roda bisnisnya. Salah satu produk yang mereka pasarkan dan berhasil menjaring pembeli adalah pesawat perintis N219.

“Yang pesan sudah lebih dari 200 unit. Tapi ada yang nambah, ada yang kurang. Yang ngurang itu karena perusahaannya tutup. Dulu Merpati datang, sekarang Merpati sudah enggak ada lagi. Tapi buat kami di atas 100 sudah lebih dari cukup. Lebih dari itu, bonus. Sekarang sudah dapat 100 lebih, sudah cukup,” kata Budi Santoso, Direktur Utama PT DI, seperti dilansir Tempo pada 16 Agustus 2017.

Sejumlah kerjasama dengan pihak asing juga mulai dilakukan oleh PT DI, salah satunya dengan Airbus yang diwujudkan dalam nota kesepahaman pada acara Singapore Airshow 2018. Sementara dengan Turkish Aerospace Industries, PT DI tengah menjajaki kerjasama pengembangan pesawat tanpa awak.

“Produk ini sudah digunakan oleh tentara Angkatan Darat Turki. Pesawat tanpa awak ini punya kemampuan terbang hingga 20 ribu feet dan mampu mengangkut beban hingga 200 kilogram. Dilengkapi kamera dan sejumlah sensor,” ujar Temel Kotil, Presiden dan CEO Turkish Aerospace Industries.

Beberapa kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri terus dikembangkan oleh industri pesawat terbang ini, meski beberapa pelayanan masih kedodoran, seperti keterlambatan penyerahan pesawat yang sudah dipesan.

6. PT PAL Indonesia

Perusahaan BUMN ini mengalami kerugian sebesar Rp304,15 miliar pada akhir 2018 lalu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perusahaan juga tercatat merugi, namun lebih kecil yakni sebesar Rp45,33 miliar.

Kinerja PT PAL Indonesia (Persero) dianggap meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan dalam perolehan order atau kontrak yang tercatat di tahun 2016 sebesar Rp 1,1 triliun meningkat menjadi Rp 2,2 triliun di tahun 2017.

Sementara itu, di tahun 2018 mencapai Rp 4,1 triliun. Peningkatan itu semakin signifikan setidaknya sampai November 2019 berhasil membukukan kontrak di angka Rp 8,7 triliun.

Keberhasilan pembukuan kontrak berimbas pada kenaikan sales perusahaan. Akhir tahun 2016 tercatat sales sebesar Rp 683 miliar atau meningkat dua kali lipat menjadi Rp 1,250 triliun pada tahun 2017. Jumlah itu kembali naik menjadi Rp 1,582 triliun pada akhir tahun 2018.

Sebagai perusahaan yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara, PT PAL Indonesia harus membukukan keuntungan di samping berperan sebagai agent of development.

Kinerja PT PAL Indonesia terpantau membukukan kerugian akibat beban masa lalu di tahun 2017 sebesar Rp 45,3 miliar dan meningkat menjadi Rp 304,1 miliar di tahun 2018. Hal tersebut terjadi dirasa bukan disebabkan oleh operasional perusahaan. Namun, kerugian itu dipengaruhi oleh beban bunga pinjaman restrukturisasi yang diakibatkan oleh pinjaman di tahun 2005 hingga 2010. Perusahaan menganggap pembiayaan tersebut menjadi bermasalah akibat proyek terminasi pada kontrak kapal yang diperoleh di antara tahun tersebut.

Untuk kinerja PT PAL Indonesia di akhir tahun 2019 (prognosa), kerugian tahun berjalan diproyeksikan dapat ditekan menjadi Rp 26,3 miliar dari Rp 304,1 miliar. Bahkan di luar beban-beban non operasional di atas, laba usaha sejak tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif dan diproyeksikan mencapai Rp 26 miliar pada akhir tahun 2019.

Pencapaian PT PAL Indonesia sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia menunjukkan tren yang positif dengan diperolehnya beberapa kontrak baru.

7. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) didirikan pada tahun 1990, merupakan hasil merger (pengabungan) dari 4 (empat) industri galangan kapal yang terpadu untuk meningkatkan kinerja. 4 (empat) industri galangan kapal tersebut adalah : PT Dok & Perkapalan Tanjung Priok (Persero) berdiri tahun 1891 dan PT Kodja (Persero), PT Pelita Bahari (Persero) dan PT Dok & Galangan Kapal Nusantara (Persero) yang ketiganya berdiri pada tahun 1964.

PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) berkantor pusat di Jalan Sindang Laut No 101, Cilincing, Jakarta Utara memiliki 4 (empat) Galangan yang terletak di Jakarta yaitu Galangan I, II, III dan Galangan Paliat serta 6 (enam) Cabang yang tersebar di luar Jakarta yaitu Cabang Sabang, Cabang Batam, Cabang Palembang, Cabang Cirebon, Cabang Semarang dan Cabang Banjarmasin serta memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu PT. AIRIN yang bergerak dibidang depo peti kemas dan pergudangan sedangkan PT. Kodja Terramarin bergerak dibidang chemical product dan perdagangan umum.

Kinerja perusahaan ini juga tercatat masih negatif. Pada akhir 2018 perusahaan mengalami rugi Rp272,87 miliar. Sedangkan pada akhir 2017 lalu, perusahaan sudah mengalami rugi sebesar Rp8,77 miliar.

8. PT Sang Hyang Seri

Perusahaan yang bergerak dibidang perbenihan, sarana produksi pertanian, hasil pertanian, pengelolaan lahan pertanian, penelitian dan pengembangan ini, juga mengalami rugi mencapai Rp182,54 miliar per akhir 2018.

Dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya perusahaan masih mencatatkan laba sebesar Rp15,02 miliar.

Langkah pertama adalah optimalisasi aset Sang Hyang Seri yang tercatat cukup luas. Di Sukamandi [Subang] ada 1.500 hektar, aset persero yang sedang dicoba utilitasi aset-asetnya Sang Hyang Seri.

Kementerian teknis itu menilai upaya perseroan itu untuk bersaing di industri agro beberapa tahun terakhir sangat berat. Hal ini diperparah dengan masuknya swasta yang bergerak di bisnis serupa dengan menggarap bisnis beras premium.

9. PT Indrustri Gelas ( Iglas)

BUMN di bidang produksi gelas berbahan kaca dan beling, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas saat ini masuk dalam jajaran perusahaan negara yang terancam bangkrut.

Perusahaan BUMN ini pada akhir Desember 2018 juga mengalami rugi mencapai Rp84,61 miliar. Sementara pada akhir tahun 2017 perusahaan sudah mengalami rugi sebesar Rp55,45 miliar.

PT Iglas masuk dalam jajaran BUMN yang technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. BUMN lainnya yang juga berstatus sama yaitu PT Merpati Nasional Airlines, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Kertas Leces.

Pada masa jayanya 40% produksi perusahaan dikerahkan untuk membuat gelas-gelas botol Coca-cola. Seiring dengan banyaknya minuman kemasan yang menggunakan bahan plastik, Iglas pun kehilangan pasarnya.

10. PT Pertani

PT. Pertani Persero Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk sejak tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu, perseroan telah memainkan peran tersebut, perseroan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama nasioan di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan serta memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian.

Berbeda dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang sebagai isu global dan menempati prioritas terdepan dari agenda pembangunan. Indonesia secara konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional.

Sesuai strategis direction pemegang saham, perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Fokus usaha ini telah mendorong  perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai perusahaan agribisnis nasional

Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian ini mengalami rugi sebesar Rp83,07 miliar pada 2018 lalu. Kinerja yang kurang moncer, menyebakan PT Pertani tak mencatatkan laba. Padahal, pada 2017 perusahaan masih mencatatkan laba sebesar Rp25,52 miliar.

11. PT Kertas Kraft Aceh

Kertas Kraft Aceh memang berstatus BUMN lantaran 96,67 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Namun, terdapat kepemilikan 3,33 persen saham PT Alas Helau pada BUMN tersebut.

Dikutip dari profil BUMN 2017 yang diterbitkan Kementerian BUMN, Kertas Kraft Aceh bergerak di bidang industri pulp dan kertas yang didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong di dalam negeri. Perusahaan didirikan pada 1983 yang disusul pembangunan pabrik pada 1985 dengan investasi US$424,7 juta.

Pabrik mulai beroperasi pada 1989, dengan produksi komersial pada 1990. Lokasi pabrik berada di zona industri Lhoeksomawe, 26 km dari Lhoeksomawe, Aceh Utara. Namun, sejak 2007 operasional perusahaan terkendala akibat terhentinya pasokan bahan baku.

Pada 2012, Dahlan Iskan yang ketika itu masih menjadi Menteri BUMN dengan optimis mengatakan pemerintah akan kembali menghidupkan Kertas Kraft Aceh. Dahlan mengaku sudah menemukan solusi atas salah satu masalah yang membuat BUMN kertas tersebut mati suri, yakni tidak tersedianya bahan baku pabrik kertas tersebut.

Perusahaan BUMN ini juga mengalami rugi pada akhir tahun 2018 lalu yang tercatat sebesar Rp75,11 miliar per akhir 2018. Perusahaan sudah merugi sejak tahun 2017 yakni sebesar Rp66,42 miliar.

Menurut Dahlan saat itu, izin kepemilikan lahan hutan yang didalamnya terdapat bahan baku untuk operasional pabrik KKA dimiliki oleh Prabowo Subianto dan Inhutani IV. Prabowo menurut Dahlan, saat itu sudah merelakan haknya atas HTI lahan tersebut kepada Inhutani IV agar dapat memasok bahan baku kepada KKA.

“KKA akan dihidupkan kalau bahan bakunya tersedia. Dulu KKA punya izin lahan HTI (hutan tanaman 60 ribu hektar tetepi sejak reformasi HTI tersebut bermasalah karena belum ada rancangan tata ruang. Jadi sekarang, HTI-nya itu dimiliki oleh Inhutani IV sebagian dan Pak Prabowo sebagian besar,” ujar Dahlan pada September 2012.

12. PT Varuna Tirta Prakas

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan layanan logistik milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 1947 dengan nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok.

Berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH No. 6 tanggal 7 Januari 1977, P.N. VTP dirubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Persero” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya.

PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero) merupakan gabungan empat perusahaan warisan Belanda yang bergerak di bidang per-Veem-an yaitu N.V.Het Batavia Veem, N.V.Indische Veem, N.V.Java Veem dan Verenigde Prouwenveren, yang selanjutnya diberi nama Fa. Veem Combinatie Tandjoeng Priok.

Peristiwa penggabungan tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 1947. Pada periode antara 1954-1977, Fa. Veem Combinatie Tandjoeng Priok telah beberapa kali berubah nama dan bentuk badan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden, terakhir perusahaan ini bernama P.N. VTP (Varuna Tirta Prakasya).

Berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah SH No. 6 tanggal 7 Januari 1977, P.N. VTP dirubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Persero” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Perubahan ini terjadi karena digabungkannya kegiatan sejenis yaitu veem yang berada dibawah perusahaan pelayaran PT.Jakarta Lloyd, PT.Pelni, Tunda Bara dan IPPA.

Alasan utama penggabungan adalah untuk efisiensi bagi perusahaan pelayaran di atas, disamping Veem bukan merupakan bisnis intinya, tetapi adalah bisnis inti P.T. VTP (Persero) yang menangani pergudangan, angkutan darat, pengurusan dokumen, bongkar-muat, dan lain-lain.

Kinerja perusahaan yang kurang baik menyebakan bisnis perusahaan merosot. PT Varuna Tirta Prakas mengalami rugi sebesar Rp6,65 miliar per akhir 2018. Sementara jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017 perusahaan juga sudah merugi sebesar Rp6,58 miliar.

Daftar BUMN Yang Sedang Berobat Jalan

Berdasarkan catatan Strategi.id dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ada 10 perusahaan yang tengah diperbaiki neracanya.

PPA menyebutkan tengah menyiapkan sejumlah rencana guna menyehatkan 10 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini menjadi ‘pasiennya’.

Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Leces, PT Survai Udara Penas, PT Industri Gelas, dan PT Industri Sandang Nusantara.

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen PPA, Dikdik Permadi Yoffana, mengatakan terdapat beberapa perusahaan yang menjadi prioritas penyehatan saat ini, terkecuali untuk Kertas Leces karena sudah tahapan pailit. PPA menyiapkan rencana pengembangan bisnis baru untuk BUMN yang saat ini dikelolanya.


Timeline-nya yang paling cepat salah satunya Leces. Bukan cepat lagi tapi udah pailit itu tunggu lelang aset saja lalu selesaikan kewajibannya kepada kreditor,” kata Dikdik di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/11/19).

Berikut BUMN yang tengah ‘Sakit’:

  • PT Kertas Leces
  • PT Merpati Nusantara Airlines
  • PT Industri Gelas
  • PT Industru Sandang Nusantara
  • PT Survai Udara Penas
  • PT Dirgantara Indonesia
  • PT PAL Indonesia
  • PT Industri Kapal Indonesia
  • PT Kertas Kraft Aceh
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top