Sejumlah Menteri Yang diKabarkan Akan Berlomba di Pileg 2019 – strategi.id
Nusantara

Sejumlah Menteri Yang diKabarkan Akan Berlomba di Pileg 2019

Potensi Swing Voters Dalam Pemilu 2019
detikNews

Strategi.id – Sejumlah menteri mulai menyiapkan diri berburu jadi anggota legislatif. Maklum, pada periode berikutnya, mereka belum tentu akan ditunjuk menjadi menteri kembali, walau Presiden Joko Widodo kembali terpilih.

Beberapa nama yang dikabarkan akan maju jadi caleg, antara lain dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Wasekjen PKB Daniel Johan membenarkan informasi itu. Namun, dia belum bisa memastikan apakah Hanif dan Imam benar-benar maju jadi caleg.

“Saya dengar seperti itu, tapi kepastiannya harus tanya ketua LPP (Marwan Djafar). Dan harus minta izin presiden, saya tidak paham apakah akhirnya benar-benar maju,” imbuhnya seperti dikutip dari Detikcom.

Politikus PDI Perjuangan yang juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga dikabarkan akan nyaleg. Puan mengakui tengah mempertimbangkan untuk maju sebagai calon legislatif melalui Dapil Jawa Tengah.

“Masih saya pertimbangkan, ya (dapil) Jateng,” ujar Puan ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jumat.

Puan mengatakan, dia tidak akan mundur dari posisinya sebagai menteri jika maju dalam bursa pemilihan legislatif. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkannya mundur dari jabatan menteri jika Puan berpartisipasi dalam bursa pemilihan legislatif. Namun, Puan memastikan dia tetap akan meminta izin kepada Presiden Joko Widodo.

Kan tidak ada aturannya bahwa kemudian harus mundur (dari jabatan menteri) atau tidak, namun tentu harus seizin presiden,” kata Puan.

Di lain tempat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan menteri yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tidak harus mundur dari jabatannya. Namun, dia harus melakukan cuti pada saat kampanye nanti.

“Kalau menteri mau daftar sebagai caleg dan yang bersangkutan itu pengurus parpol, maka dia tidak harus mundur, dan proses berjalan,” ujar Hasyim kepada wartawan ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu sore (7/7).

Meski demikian, Hasyim mengingatkan menteri tetap harus cuti pada saat kampanye untuk kepentingan pemilihan legislatif (pileg) mendatang. Izin kampanye ini nantinya akan dilakukan sesuai aturan yang ada.

“Izin kampanye juga akan diatur supaya dalam menjalankan cuti kampanye tidak mengganggu jalannya institusi pemerintahan,” kata Hasyim.

Pasal 240 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan tentang syarat pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Salah satu syaratnya terdapat pada huruf k, yakni harus mengundurkan diri dari jabatannya.

amun, pengunduran diri itu hanya berlaku bagi kepala daerah aktif, wakil kepala daerah aktif, ASN, TNI, Polri, karyawan/pejabat BUMN dan karyawan/pejabat BUMS. Menteri tidak disebut sebagai salah satu pihak yang harus mengundurkan diri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top