Jaksa Agung Akan Evaluasi Aplikasi Smart Pakem - strategi.id
Nusantara

Jaksa Agung Akan Evaluasi Aplikasi Smart Pakem

Strategi.id – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengevaluasi aplikasi Smart Pakem (pengawasan aliran kepercayaan masyarakat) yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Langkah evaluasi ini akan ditempuh jika aplikasi Smart Pakem dianggap meicu kegaduhan.

Saat ini berkembang informasi yang menyebut aplikasi tersebut bakal memicu persekusi terhadap kelompok minoritas.

Komnas HAM, LBH Jakarta, dan sejumlah pegiat HAM lain sempat memprotes aplikasi Smart Pakem yang diluncurkan Kejati DKI. Mereka menilai aplikasi itu punya potensi pelanggaran kebebasan beragama, khususnya kepada kelompok minoritas, seperti penganiayaan, kekerasan, dan kriminalisasi.

Evaluasi, kata Jaksa Agung, dilakukan karena prinsipnya Korps Adhyaksa tetap terbuka atas pelbagai kritik yang disampaikan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga diharapkan bisa memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung.

“Ya, nanti akan kita evaluasi lagi kalau itu dianggap dan dikhawatirkan akan membuat adanya dampak lain,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI 2018 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Selasa (27/11/2018).

Baca: Untung: Jaksa Harus Antisipasi Perkembangan TI

Tetapi Jaksa Agung memastikan bahwa aplikasi Smart Pakem milik Kejati DKI pada dasarnya bertujuan baik. Oleh sebab itu kegiatan pengawasan aliran kepercayaan itu tidak perlu dipersoalkan.

Dia mencontohkan kejadian tim Pakem yang diberi mandat akan mencermati dan meneliti informasi mengenai indikasi aliran kepercayaan yang menyimpang, seperti kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang jelas menyimpang dan kemudian dibubarkan.

Sudah Berlangsung Lama

Prasetyo menambahkan, kegiatan Pakem yang fokus untuk mengawasi aliran kepercayaan itu sudah berlangsung lama dan melibatkan beberapa instansi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Polri, ulama, dan tokoh agama.

“Jadi tidak perlu ada keraguan atau kekhawatiran akan adanya persekusi dan sebagainya,” ujar Prasetyo.

Terlebih, sifat lembaga Pakem bukanlah represif. Justru jika memang terjadi penyimpangan, maka kementerian dan lembaga yang tergabung akan membahas bersama. Ketua Pakem dijabat oleh Jaksa Agung dan sekretarisnya Jaksa Agung Muda Intelijen. “Tetapi putusan dari Pakem bukan putusan dari Kejaksaan sendiri karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya,” kata dia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top