Jampidsus Serukan Perlunya Optimalisasi Asset Tracing Pidana Pajak - strategi.id
Nusantara

Jampidsus Serukan Perlunya Optimalisasi Asset Tracing Pidana Pajak

Jampidsus Dr M Adi Toegarisman saat berbicara di depan Rakornas Penegakan Hukum Pidana Pajak 2019.

Strategi.id – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman menilai perlu ada upaya untuk mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana perpajakan.

Optimalisasi itu, antara lain, dengan memaksimalkan asset tracing dengan melengkapi berkas perkara LHP dari PPATK, OJK, pasar modal, dan instansi terkait untuk memastikan harta benda dari tersangka.

Selain itu, korporasi seharusnya disidik sebagai pelaku/optimalisasi denda/rasa keadilan. Sebab selama ini, yang dijadikan tersangka adalah pembuat faktur fiktif, bukan pengguna.

Pelaku pidana pajak harus disangkakan dengan TPPU dan dikenakan denda maksimal. Artinya, pengguna sebagai pihak yang sengaja melakukan kejahatan dan menikmati keuntungan harus disidik.

“Keberhasilan penyidik sama dengan keberhasilan penuntut umum dan kerjasama sinergis dengan jaksa peneliti sangat perlu untuk membahas syarat formil dan materil,” jelas Adi Toegarisman saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi (Rakornas) Penegakan Hukum Pidana Pajak tahun 2019 di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Sebelum menyerukan optimalisasi pidana pajak, Jampidsus membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan penanganan perkara tindak pidana perpajakan tidak berjalan optimal. Pertama, ada pemahaman di penyidik bahwa penerimaan negara lebih utama sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan.

Faktor lain adalah hukum acara/SOP tidak dipatuhi, sehingga banyak muncul gugatan praperadilan dari tersangka. Pengguna faktur fiktif juga tidak ditindak, sehingga tidak ada efek
jera/tidak adil karena yang dihukum hanya pembuat faktur fiktif.

Satu faktor lain adalah asset tracing tidak maksimal dari awal penyidikan, karena kerjasama dengan PPATK, OJK, Pasar Modal, BPN, dan lain-lain belum optimal.

Rakornas Penegakan Hukum Pidana Pajak 2019 dihadiri oleh Kepala PPATK, Dirjen Pajak, Karo Korwas PPNS Polri, Deputi Pemberantasan PPATK, para pejabat Eselon II dan III pada Ditjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian/Lembaga, serta Aspidsus se-Indonesia.

Kiri ke kanan: Kajati Jawa Timur Sunarta, Kajati Jawa Barat Raja Nafrizal dan Kajati DKI Warih Sadono menerima penghargaan Mitra Penegakan Hukum Pidana Terbaik Tahun 2018 dari Ditjen Pajak .

Dalam kesempatan tersebut, tiga Kejaksaan Tinggi yakni Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Barat, dan Kejati Jawa Timur menerima penghargaan sebagai Mitra Penegakan Hukum Pidana Terbaik Tahun 2018 dari Ditjen Pajak. Penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Atas