Jokowi Minta Dukungan DPR Soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan - strategi.id
Nusantara

Jokowi Minta Dukungan DPR Soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Strategi.id-Jokowi Minta Dukungan DPR Soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ( Foto : BPMI Stpres /Muchlis Jr/Ist)
Strategi.id-Jokowi Minta Dukungan DPR Soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ( Foto : BPMI Stpres /Muchlis Jr/Ist)

Strategi.id- Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. 

Jokowi menjelaskan Perpu ini menjadi pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Baca Juga : Presiden Minta Disiapkan Pembatasan Sosial Skala Besar

Dalam isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memutusakan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Berikut pernyataan Jokowi dalam dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (31/03/20).

Saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia tengah menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemic covid19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas.

Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Langkah Realisasi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan. Untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Pertama pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan covid 19, sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan; 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial. 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan 150 triliun Rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan, dunia usaha khususnya terutama usaha mikro dan usaha kecil dan menengah.

Baca Juga : Keliru Jika Pemerintah Gunakan PERPU Darurat Sipil Atasi Covid-19

Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat alat kesehatan seperti test REAGEN, ventilator dan lain-lainnya.

Dan untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, serta untuk insentif dokter perawat dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan tenaga medis serta penanganan masalah kesehatan lainnya.

Anggaran Perlindungan Sosial

Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10juta keluarga penerima manfaat.

Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta org menjadi 20 juta penerima.

Baca Juga : Menggenal Istilah Darurat Sipil Dalam Tata Negara

Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu pra kerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun, untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta org yg terkena phk, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.

Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450 va dan juga diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 va.
termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu 25 triliun.

Kebijakan Stimulus Ekonomi

Untuk stimulus ekonomi bagi umkm dan pelaku usaha, gratisan PPH 21 untuk para pekerja industri sektor pengolahan penghasil maksimal 200 juta.

Untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak, kemudian impor tujuan ekspor. Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 Sektor tertentu dan dipakai untuk pengurangan tarif PPH sebesar 25% untuk wajib pajak. impor tujuan ekspor terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 Sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Baca Juga : Joko Widodo Resmi Menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Dan untuk penurunan tarif PPH badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Serta penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skim kur yang terdampak covid-19 selama 6 bulan. Untuk bidang non fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri.

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan yaitu penyederhanaan larangan terbatas ekspor, Penyederhanaan larangan terbatas impor.
Serta percepatan layanan ekspor impor melalui nasional logistik ekosistem.

Pemerintah bersama Bank Indonesia dan ojk, mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangann untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention.

Baca Juga : Walikota Tegal Ajak Wilayah Lain Melakukan Isolasi Wilayah Cegah Covid -19

Kemudian menurunkan rasio giro wajib, minimum valuta asing bank umum konvensional. Dan juga memperluas underlying bagi investor asing dan penggunaan bank custody , global dan domestik untuk kegiatan investasi.

Kemudian OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu,keringanan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliyar termasuk untuk umkm dan pekerja informal maksimal 1 tahun.

Serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan debitur dan disepakati dengan bank atau leasing. Perpu ini juga kita tertibkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%.

Oleh karena itu kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%.Namun relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun 2020-2021 dan 2022. Setelah itu kita akan kembali kedisiplin fiskal maksimal defisit 3 persen mulai tahun 2023.

Terakhir saya mengharapkan dukungan dari DPR RI Perpu yang baru saya saya tandatangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI. Untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top