KAMI Ajukan 8 Maklumat Kepada Jokowi – strategi.id
Nusantara

KAMI Ajukan 8 Maklumat Kepada Jokowi

Strategi.id - KAMI Ajukan 8 Maklumat Kepada Jokowi

Strategi.id – Salah satu Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo memanggil segenap elemen bangsa untuk mengawal maklumat KAMI, yang salah satunya menuntut Jokowi menepati sumpah jabatan sebagai Presiden Indonesia.

“Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia dengan semangat persatuan, kebersamaan dan kemajemukan. Semoga Allah SWT membantu dan meridai perjuangan kita,” kata Gatot saat deklarasi dan maklumat KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (18/08/20).

KAMI menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dibacakan secara bergilir oleh para tokoh dan deklarator.

Dalam maklumat ini, KAMI turut memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan atau raja-raja nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman atay budayawan, guru atau dosen, santri, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang atau saudagar, purnawirawan, TNI/POLRI, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini menyelamatkan Indonesia, dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajemukan.

Pengamat politik Rocky Gerung membacakan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Tidak seperti para tokoh lain yang membaca bagiannya hanya satu kali, Rocky Gerung melakukannya dua kali agar tuntutan tersebut tidak masuk kuping kiri dan keluar dari kuping kanan.
“Saya ulangi. Itu untuk kuping kiri. Supaya tidak masuk kuping kiri keluar kuping kanan.”

Adapun kedelapan butir Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu adalah sebagai berikut:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Tugu Proklamasi, 18 Agustus 2020

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top