Karopeg: Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Agung Sangat Penting – strategi.id
Nusantara

Karopeg: Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Agung Sangat Penting

Strategi.id-Karopeg: Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Agung Sangat Penting

Strategi.id – Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) Kejaksaan Agung (Kejagung), Masyhudi, mengingatkan pentingnya rencana pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kejaksaaan.

Apalagi, Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengatur bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Baca Juga : Kejagung Sudah Periksa 7 Saksi dari Sinar Meadow

“Itu sebabnya pengembangan kompetensi pegawai harus dilakukan secara komprehensif agar nantinya seluruh PNS di Kejaksaan dapat memperoleh haknya ,” ujar Masyhudi saat membuka Training Need Analysis (TNA), Senin (12/11/2018).

TNA yang digelar Bagian Pengembangan Biro Kepegawaian Kejagung ini melibatkan berbagai bidang di Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan TNA digelar oleh Bagian Pengembangan di tengah gencarnya tuntutan perubahan birokrasi. Biro Kepegawaian ditunjuk sebagai salah satu unit kerja Eselon II yang menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Baca Juga : Wanprestasi, Hakim Hukum Anak Awang Faroek Bayar Rp22 Miliar

TNA ditujukan agar pengembangan kompetensi di Kejaksaan RI dapat berdampak pada peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Materi dalam TNA disampaikan oleh Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kemenpan RB dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dua pemateri itu memberikan arahan kepada seluruh peserta mengenai arah dan kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kompetensi PNS. Selain itu ada pula asesmen oleh lembaga konsultan.

Baca Juga : Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

Para peserta TNA adalah seluruh Kabag TU dan satu staf dari bidang-bidang di Kejagung. Materi TNA dalam bentuk grup diskusi dipandu oleh lembaga konsultan independen dengan didampingi Badiklat dan Biro Kepegawaian sebagai counterpart.

Diskusi yang dilakukan oleh para peserta cukup menarik karena masing-masing membawa permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan itu dibahas dan dianalisa untuk mencari rumusan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top