Kebablasan Desentralisasi Dan Korupsi Di Kabupaten Buru – strategi.id
Corong

Kebablasan Desentralisasi Dan Korupsi Di Kabupaten Buru

Tugu Selamat Datang Kabupaten Buru (foto : pekerjaan.co /is

Strategi.id – Pada hakekatnya Desentraliasi adalah bentuk semangat dan cita-cita dari Reformasi sistem pengelolaan pemerintahan daerah, baik dari segi desentralisasi politik maupun desentralisasi administratif. Dalam UU No 23 Tahun 2014 mendefinisikan desentralisasi secara esensial adalah pendelegsian kewenagan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan roda-roda pemerintahan di daerah.

Dengan adanya desentralisasi di harapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Seiring dengan prosesnya hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai bentuk masalah yang ikut melebur bersama jalanya implementasi kebijakan desentralisasi.

Salah satu polemik yang hari ini menjadi tantangan besar adalah meraknya praktek-praktek Korupsi yang dilakukan oleh elit penyelengara pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD hingga pejabat dinas telah mencoreng dan mencederai makna desentralisasi ditengah ekspektasi masyarakat bahwa Otonomi dan Desentralisasi diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik (Public Sevices) yang baik kepada masyarakat.

Fakta tumbuh suburnya praktik korupsi yang dilakukan pemerintahan daerah dapat dilihat berdasarkan laporan Dr.M Umar Hasibuan (Staff Khusus Menteri Dalam Negeri) mengemukakan bahwa aktor utama terjadinya praktik korupsi di berbagai daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota sejak tahun 2004 hingga 2011, tercatat 16 walikota/plt walikota menjadi tersangka, 1 wali kota menjadi saksi, dan 8 walikota terkait dengtan dugaan kasus korupsi di masing masing wilayah kekuasaanya. Pada kurun waktu tersebut 84 Bupati dan 19 Wakil Bupati tersangka dengan kasus korupsi. Keseluruhan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada kurun waktu 2004-2011 ada sekitar 128 orang. Data lain yang di tunjukan oleh Indonesian Corruption Wats (ICW) pada tahun 2010 yang merilris bahwa anggota legislatif/DPRD yang melakukan praktik korupsi sepanjang tahun 2004-2009 berjumlah 1.243 anggota.

Sejalan dengan masalah desentralisasi di daerah Smith (1985) Menyebutkan bahwa pada dasarnya desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam implementasi kebijakan maupun dalam pengambilan kebijakan. Lebih Jauh Simith menjelaskan pula bahwa apabila semangat mayarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di daerah tatkala mulai bangkit, maka justru pihak pemerintah akan berputar haluan kearah pengambilan keputusan yang bersifat ortodoks.

Hal ini jelas apa yang di sampaikan Smith di atas, dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang ada Kabupaten Buru hari dengan munculnya berbagai isu kasus korupsi yang dilakukan oleh berbagai elit daerah baik dari lembaga eksikutif di daerah maupun lembaga legislatif dan para oknum kepentingan lainya yang ada di kabupaten buru.

Kabupaten Buru adalah Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Maluku. Sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar kedua, Kabupaten Buru juga tidak terlepas dari maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan adanya dugaan-dugaan kasus korupsi tersebut, menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang pada akhirnya berdapak pada keengganan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembanghunan di daerah. Duggaan tindak pidana korupsi tersebut mulai dari pembangunan proyek Water Fornt City yang melibatkan anggotta DPRD kabupaten Buru. Water Front City adalah proyek pembangunan reklamasi di kawasan Pantai Merah Putih Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Proyek ini memakan anggaran tahun 2015 sebanyak Rp 14 miliar.

Dalam pekerjaan proyek tahap pertama proyek reklamasi di anggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 4,9 miliar lebih. Dalam berbagai fakta yang terungkap, dalam pekerjaan proyek reklamasi tersebut dinilai telah terjadi dugaan penyelewengan pembangunan.

Proyek dengan memakan anggaran Rp 14 Milar lebih diperuntukan masing-masing untuk pekerjaan pemasangan tiang dan penimbunan di kawasan Pantai Merah Putih Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Sesuai data lelang pekerjaan pemencangan tiang, anggarkan sebesar Rp 2,6 miliar untuk pemancangan 300 tiang berdiameter 60 centimerter. Data yang diperoleh oleh penulis timbunan yang seharusnya menggunakan tanah pilihan, namun di ganti dengan limbah buangan yang di ambil dari bandara namniwel sampai hari ini proyek tersebut belum juga terselesaikan dan hanya di biarkan begitu saja.

Adapun dugaan kasus korupsi lainya Seperti Kasus penyalah gunaan Surat Izin Perjalanan Dinas fiktif, yang dilakukan oleh Sekda dan Bendahara dan juga Kasus penyalah gunaan dana penyaluran Bantuan Beasiwa yang tidak efektif penyaluranya, dan berbagai bentuk dugaan-dugaan kasus korupsi lainya yang melibatkatan berbagai elit pemerintahan daerah di Kabupaten Buru.

Terjadinya berbagai bentuk kasus korupsi didaerah kabupaten buru hari ini disebabkan karena lemahnya Lembaga penegak Hukum untuk mengawal proses jalanya pemerintahan yang ada di kabupaten buru.
Dengan melihat polemik yang ada di kabupaten buru hari ini oleh sebab itu, maka kami Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Buru yang berada di wilayah Jabodetabek (IKPMB-JABODETABEK) meminta aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, PORLI, BPK serta Badan Pengawasam Keuangan dan Pembangunan, untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus-kasus Korupsi tersebut.

Apabila tuntutan kami selaku Mahasiswa dan Pemuda Buru yang berada di wilayah Jabodetabek tidak di indahkan maka sudah barang tentu selaku mahasiswa dan pemuda yang mempunyai tanggung jawab sebagai Agent Of Control, akan melakukan Demostrasi Untuk menutut agar berbagai bentuk permasalah yang ada di daerah Kabupaten Buru hari untuk segara di tuntaskan.

OLEH : Suardi Soamole., S.IP IKATAN PEMUDA DAN MAHASISWA BURU JABODETABEK

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top