Kegiatan Politik Anak Jelang Pemilu dan Bocah Semaoen – strategi.id
Corong

Kegiatan Politik Anak Jelang Pemilu dan Bocah Semaoen

Strategi.id - Kegiatan Politik Anak Jelang Pemilu dan Bocah Semaoen
Strategi.id - Kegiatan Politik Anak Jelang Pemilu dan Bocah Semaoen

Strategi.id – Setiap kali berlangsung perhelatan pesta demokrasi politik seperti pilkada, pilpres dan pileg di negeri ini. Kerap kali pula muncul kasus-kasus terkait pelibatan anak dalam kegiatan politik dengan beragam variasi pelanggaran. Padahal pelibatan anak dalam politik praktis, menurut perundangan yang mengatur pemilu dan UU Perlindungan Anak merupakan tindakan terlarang di negeri ini.

Bila yang dimaksud anak menurut UU Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun,  termasuk anak yang masih di dalam kandungan”, sementara yang disebut “pemilih” menurut UU No.7/2017 tentang Pemilu adalah “warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”, maka sebenarnya terdapat kelompok usia anak, yakni usia 17 tahun, yang sudah berhak dalam kegiatan politik yakni menjadi pemilih saat pemilu, termasuk menjadi anggota parpol.

Bahkan di usia 17 tahun itu pun meski tergolong anak, menurut UU No. 7/2017 pasal 72 justru sudah berhak jadi pelaksana pemilu, yakni menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Sehingga sebenarnya tidak seluruh kelompok usia anak diharamkan dalam kegiatan politik. Bahkan dibolehkan menjadi pelaksana pemilu.

Meski usia 17 tahun sebagai usia anak sudah dibolehkan berkegiatan politik, tapi sebagaimana orang dewasa, ia dilarang melakukannya di lingkungan sekolah, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah.

Terkait video viral berisi ratusan anak berseragam mirip Pramuka meneriakkan yel-yel 2019 Ganti Presiden dengan dipandu orang dewasa di video itu, setidaknya akan lebih menarik direnungkan jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif-kritis terkait itu.

Yakni, bagaimana jika misalnya ternyata anak-anak itu justru adalah anak-anak yang sebenarnya sudah memiliki hak memilih pada pemilu nanti, dan kegiatan itu pun ternyata dilakukan bukan di sekolah maupun di tempat yang dilarang, serta seragam yang digunakan ternyata memang bukan seragam pramuka seperti diduga Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso?

Apalagi setelah melihat berulang-ulang video itu saya sendiri sulit menduga berapa usia anak-anak di dalam video itu.

Atau bagaimana jika, misalnya, ternyata anak-anak itu bukanlah pelajar tapi anak-anak putus sekolah yang justru memperoleh santunan, pemberdayaan, dan pembinaan intensif bukan dari pemerintah, tapi dari orang yang memandu yel-yel itu?
Hal ini mengingat menurut data yang ada, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, bukan?

Terhadap kasus seorang guru agama Islam di SMAN 87 Jakarta, Nelty Khairiyah, yang dituding mendoktrin muridnya anti Jokowi, sebaiknya kita bisa lebih bijak menilai masalah itu. Sebab boleh jadi itu sekedar kekhilafan atau salah ucap yang tak disengaja sang guru saat menyampaikan pelajaran pada siswa-siswinya.

Atau bisa juga ucapannya disalahtafsirkan orang yang mendengarnya, terlebih jika ternyata yang salah tafsir itu orang atau pelapor yang sudah condong punya preferensi politik kepada petahana.

Apalagi menjadi menarik ketika justru para muridnya banyak yang mengapresiasi positif figur Nelty lewat testimoni tentang kebaikan sang guru ketika mereka berunjuk rasa damai di sekolah.

Dan lagi sang guru itu pun sudah meminta maaf jika dianggap salah berucap atau jika materi yang disampaikan memicu salah tafsir. Selain itu harus dipahami bahwa penonaktifan sementara terhadap guru seperti dihadapi Nelty, itu sudah merupakan tamparan keras, apalagi bagi guru yang mendidik karena panggilan jiwa. Terlebih Nelty pun menghadapi pemeriksaan oleh Bawaslu dan Inspektorat di bawah sorot kamera media.

Lalu seperti apa cara mengajarkan politik berdasarkan perspektif anak tanpa menonjolkan keberpihakan yang justru membatasi hak pilih anak?

Dalam konteks itu kita sebenarnya bicara seni mendidik anak terkait politik. Singkatnya kira-kira mungkin begini. Perlahan tapi pasti, sejak menjalani fase remaja, didiklah anak memiliki wawasan politik dan kemampuan menyerap sebanyak-banyaknya informasi terkait politik, utamanya politik yang luhur. Lalu berikan pula kepada anak seperangkat pilihan pisau analisis yang tersedia yang bisa digunakan menganalisis secara kritis persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang tentunya terhubung dengan dirinya si anak.

Lewat proses waktu dan latihan menganalisis, lalu sikap apapun yang muncul sebagai buah dari analisis seorang anak atas persoalan yang muncul, maka itulah pilihan sikap politik mereka yang harus dihargai oleh orangtua, guru dan orang dewasa lainnya.

Terkait soal kegiatan politik anak, saya jadi teringat kisah seorang bocah Bumiputera yang tumbuh di awal abad 20. Ia seorang tokoh nyata dalam sejarah, penggerak ISDV, VSTV, Serikat Islam Semarang, dan masuk dalam jajaran pelopor gerakan politik progresif di masa itu.

Dalam konteks UU Perlindungan Anak yang ada saat ini, bocah itu sudah tentu masuk kategori usia anak. Tapi kegiatan politik bocah itu amat menonjol dan mampu menyihir massa rakyat saat itu.

Dalam lukisan Pramoedya Ananta Toer di dalam novelnya, Rumah Kaca, terkait bocah itu:

“Seorang bocah berumur enam belas tahun, bertubuh pendek, yang beberapa tahun lalu masih melayani tamu-tamu VSTP Semarang, dengan kelebihannya karena telah membaca beberapa buku berbahasa Belanda dan berbakat pandai bicara, telah memperlihatkan diri sebagai calon agitator yang tangguh. Bocah itu bernama Semaoen.
Juga Semaoen semakin berkobar-kobar seakan-akan dunia sudah jadi miliknya sendiri dan semua hati telah berpadu dengan hatinya sendiri. Dari mulut bocah itu pula untuk pertama kalinya pribumi mengenal kata-kata sihir seperti imperialism, kapitalisme, nasionalisme, internasionalisme. Dan aku yakin bocah belasan tahun itu belum mengerti sepenuhnya arti kata-kata kesayangannya itu.”

Dari lukisan Pramoedya terkait bocah Semaoen itu, yang merupakan salah satu tokoh politik berpengaruh di masanya, yang di tahun 1960-an menjadi dosen dan Guru Besar Unpad golongan IV/e, sepertinya kita perlu pula memikirkan sebuah jangkauan terjauh dari peraturan dan perundangan terkait anak, yang justru mampu mengakomodasi peluang hadirnya anak-anak yang tercerahkan secara politik dan terjun dalam kegiatan politik.

Semoga yang saya sampaikan di atas bisa menjadi bahan renungan bermanfaat bagi kita semua dalam memandang kegiatan politik anak.

Kolumnis: Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top