Kejagung: Tanah Pondok Indah Masih Diblokir – strategi.id
Nusantara

Kejagung: Tanah Pondok Indah Masih Diblokir

Strategi.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa tanah beserta rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, hingga kini masih diblokir. Pemblokiran dilakukan oleh Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung RI.

Penegasan ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Dr Mukri, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/11/2018), sekaligus membantah keras pernyataan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar yang mempertanyakan status barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Baca Juga : Rakernis Pidum Kejaksaan Fokus ke Peningkatan SDM

Dalam pernyataannya di sebuah media online, Haris Azhar yang juga mantan Koordinator Kontras ini mempertanyakan langkah Jaksa Agung HM Prasetyo memidanakan mantan jaksa Chuck Suryosumpeno.

Haris membandingkan perlakuan kebijakan Chuck sebagai mantan Ketua Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung dengan kebijakan Loeke Larasati Agoestina sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA adalah unit kerja baru pengganti Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung.

“Pernyataan Saudara Haris Azhar itu tidak tepat karena tidak berdasarkan informasi yang menyeluruh dan tanpa data,” ujar Kapuspenkum.

Berdasarkan penelusuran wartawan, Haris Azhar saat ini juga tercatat sebagai penasihat di Requisitore, media massa berformat majalah dan online yang digagas oleh Chuck.

Baca juga : Penyidik Segera Tentukan Tersangka Kasus BTN

Kapuspenkum menjelaskan, barang bukti berupa tanah dan bangunan SHGB 6374/Pondok Pinang yang terletak di Jl Metro Pondok Indah Blok TB Persil 34 Jakarta Selatan telah memperoleh putusan yang berbeda dalam satu perkara yang sama yang di-split penanganannya.

Satu Objek Tiga Perkara

Pertama, ada perkara atas nama terpidana Syaiful Bachri Ismail. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 53/Pid/2004 tertanggal 5 November 2004, MA memerintahkan tanah beserta bangunan dikembalikan kepada pemiliknya, Erlangga Satriagung, segera setelah sidang selesai.

Namun ada pula dua perkara lain dengan objek yang sama.

Pertama, putusan Kasasi MA RI Nomor: 169K/Pid.Sus/2010 pada 29 November 2010 atas nama Yusoph Pangemanan yang memerintahkan tanah dan bangunan tersebut dirampas oleh negara.

Kedua, putusan atas nama Hardiani Soegito yang disidangkan secara in absentia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 29 Juli 2010. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusannya sama dengan perkara Yusuf Pangemanan, yakni tanah dan bangunan di Pondok Indah dirampas untuk negara.

Berdasarkan putusan PK MA, pada 2004 jaksa eksekutor mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada Erlangga. “Erlangga selaku pemilik tanah berhak menjual asetnya berdasarkan putusan PK tahun 2004,” ujar Kapuspenkum.

Tanah dan bangunan di Pondok Indah itu telah beberapa kali berpindah tangan. Pada 29 November 2001, objek tersebut dibeli oleh Erlangga dari Hardiani Soegito. Erlangga menjual kepada James Benyamin Lumenta pada 24 Juni 2003. Terakhir, pada 25 juni 2011 tanah beserta bangunan itu dijual oleh Lumenta kepada Djani Sutedja.

“Tetapi pada 14 November 2011, tanah Djani ini diblokir oleh Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung berdasarkan dua putusan pengadilan di kasus Yusoph Pangemanan dan Hardieni Soegito yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanah itu hingga kini masih diblokir oleh Kejagung,” ungkap Kapuspenkum.

Baca Juga : Kejagung Mulai Bidik Tersangka, Korupsi Kredit di Bank BTN

Dengan fakta tersebut, Kapuspenkum menilai Haris Azhar telah keliru membuat pernyataan mengenai kasus tersebut karena tidak menguasai masalah dan tanpa didukung data yang valid. “Jadi tidak benar kalau disebut bahwa ada pelepasan dan penjualan yang dilakukan aset tanah dan bangunan di Pondok Indah oleh Bu Loeke,” ujar Kapuspenkum lagi.

Fakta lainnya, PPA Kejaksaan RI baru berdiri pada 2014 menggantikan unit kerja Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung. Loeke Larasati Agoestina baru menjabat sebagai Kepala PPA pada 2015. Lowker menggantikan Chuck Suryosumpeno. Saat ini Loeke Larasati Agoestina menjabat Jamdatun.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top