Kejaksaan Bisa Batalkan Pernikahan Sejenis – strategi.id
Nusantara

Kejaksaan Bisa Batalkan Pernikahan Sejenis

Strategi.id-Kejaksaan Bisa Batalkan Pernikahan Sejenis

Jakarta, Strategi.id – Kejaksaan bisa saja mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika dianggap bertentangan dengan norma dan agama. Misalnya perkawinan sejenis atau perkawinan anak di bawah umur.

 
 
Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Megara (JAM Datun) Manumpak Pane dalam Rapat Kerja Teknis bidang Datun di Kejaksaan Agung, Kamis (26/7/2018), mengatakan, kewenangan tersebut tercantum pada pasalnya 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 
 

“Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi,” ujar  Manumpak.

 
 
Tadinya, kewenangan Kejaksaan untuk membatalkan perkawinan bersifat terbatas. Namun seiring waktu, kewenangan untuk pembatalan mengalami perubahan berdasarkan Surat JAM Satin nomor :B-017/G/2/1996 tertanggal 29 Februari 1999
 
Perihal pembatalan perkawinan, pada angka 2.3 menyebutkan kewenangan Kejaksaan mengajukan pembatalan perkawinan telah mengalami perubahan tidak hanya tercatat seperti Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974, akan tetapi sudah diperluas meliputi semua syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam hal Jaksa (JPN) sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 
 
Manumpak Pane menambahkan, Kejaksaan telah melakukan dua kali pembatalan perkawinan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tepatnya di Kejaksaan Negeri Ponogoro dan Kejaksaan Negeri Jember.
 
Kala itu, Kejari mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan terhadap Dimas Puspita bin Sunarno selaku pihak termohon dan Brilian Laili kun Muzayyanah selalu pihak termohon ke Pengadilan Agama Ponogoro dengan alasan pembatalan melakukan perkawinan sejenis.
 
 
Pembatalan kedua terjadi di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Saat itu, ada pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sejenis terhadap Muhammad Fadholi bin Samsul (termohon I) Dan Ayu Pujiastutik Dan Marzuki alias Syaiful Bahru bin Ibrahim (termohon II) dengan alasan pembatalan memalsukan dokumen dan Keterangan pernikahan kepada petugas pencatat nikah.
 
 
Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 22 dan 27 ayat 2 UU 1 Tahun 1974 serta Pasal 72 ayat 2 dan Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
 
 
Selain memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan, jaksa bidang Datun juga mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bantuan hukum.
 
Pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa pengacara Negara (JPN) kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat kuasa khusus baik secara non legitimasi maupun litigasi di Peradilan perdata serta arbitrase sebagai pengugat/permohonan/pelawan atau tergugat/tergugat intervensi /termohon /terlawan /terbantah.
 
 
Kewenangan lain yang dimiliki Datun Kejaksaan adalah memberikan bantuan hukum litigasi, Pemulihan Negara dan penyelamatan Negara.
 
Termasuk di dalamnya JPN selaku kuasa Lembaga Negara, instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam persidangan di BANI, Forum Arbitrase lainnya maupun Arbitrase Internasional sebagai pemohon maupun termohon baik dalam rangka pemulihan maupun penyelamatan kekayaan Negara.
 
 
Pada prinsipnya, kata Manupak Pane, setiap perkara perdata diutamakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.
 
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Datun, JPN terkadang diminta sebagai kuasa oleh Negara/Pemerintah termasuk badan hukum lainnya. JPN sedapat mungkin meminimalisir tuntutan dari pihak lawan sebagai upaya menyelamatkan kekayaan Negara,”pungkasnya.
 
 
Acara Rakernis bidang Datun dibuka oleh wakil Jaksa Agung Arminsyah dan ditutup Jamdatun Loeke Larasati Agoestina. Rakernis juga disaksikan oleh seluruh Kejati di Indonesia melalui video conference.
 
 
Loeke menyatakan saat ini peran Kejaksaan sebagai JPN semakin mendapat respons positif di seluruh daerah, khususnya jika menyangkut pelaksanaan proyek pembangunan.
 
“Pihak terkait meminta pendapat hukum kepada kita, supaya tidak salah bertindak. Kejaksaan memperkecil munculnya kekeliruan,” ujarnya.
 
 
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top