Kementerian Komunikasi dan Informasi Jangan Asal Blokir Aplikasi – strategi.id
Dialektika

Kementerian Komunikasi dan Informasi Jangan Asal Blokir Aplikasi

Aplikasi-tik-tok yang ngetren di anak muda

Strategi.id – Beberapa waktu yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan pemblokiran aplikasi Tik Tok. Pemblokiran ini dilakukan karena kementrian yang dipimpinya memperoleh banyak laporan keluhan dari masyarakat terhadap aplikasi tersebut.

Aplikasi Tik Tok dianggap mengandung konten pelecehan agama, dan pornografi yang tidak pantas untuk ditayangkan terutama untuk anak-anak. Seperti yang diketahui, aplikasi Tik Tok adalah aplikasi video musik dan jejaring sosial yang berasal dari negara China, yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017 yang lalu.

Pemblokiran terhadap aplikasi Tik Tok ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya, Kemenkominfo pernah melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Telegram.

Telegram merupakan salah satu jenis aplikasi chatting yang beredar di Indonesia. Aplikasi yang berasal dari negara Rusia ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya seperti Whatsapp.

Berbeda dengan Tik Tok, aplikasi Telegram diblokir karena Kemenkominfo menemukan banyak konten radikalisme dan terorisme yang beredar melalui aplikasi ini. Ada beberapa kanal dalam Telegram yang secara aktif menyebarkan propaganda paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, gambar-gambar yang tidak sesuai norma yang ada, dan konten-konten lainnya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tik Tok dan Telegram sama-sama tidak mendapatkan peringatan dari pemerintah atas pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b), dan (6), disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Dalam hal melakukan pemutusan akses atau pemblokiran tersebut pemerintah diamanatkan untuk membuat peraturan pemerintah (PP).

Penjelasan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 masih belum spesifik. Undang-undang tersebut belum mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan otoritas terkait bilamana ada penyelenggara sistem elektronik yang melanggar hukum.

Belum ada sebuah pedoman yang baku dan jelas yang mengatur teknis pemblokiran. Oleh karena itu setiap pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi Kemenkominfo memblokir tanpa melakukan himbauan atau peringatan terlebih dahulu kepada penyelenggara sistem elektronik. Jika tindakan seperti ini dibiarkan tentu akan mengancam sistem demokrasi di Indonesia.

Selain itu, masyarakat menilai Kemenkominfo tidak konsisten dalam hal pemblokiran aplikasi. Terbukti setelah CEO Telegram dan Tik Tok datang ke Indonesia menemui Menkominfo Rudiantara, Kemenkominfo membuka kembali akses layanan Telegram dan Tik Tok. Kedua aplikasi tersebut kembali bebas diakses oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menilai kebijakan buka blokir ini merupakan kebijakan pemerintah yang tunduk pada kepentingan asing. Hal ini tentu tidak baik untuk komunikasi politik Presiden Jokowi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top