Ketua DPR Bamsoet Dukung Rencana Pemindahaan Ibukota Negara – strategi.id
Infrastruktur

Ketua DPR Bamsoet Dukung Rencana Pemindahaan Ibukota Negara

Strategi.id – Presiden Joko Widodo kemarin kembali menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Persiapan pun dilakukan oleh pemerintah salah satunya mengungang empat kepala daerah dalam rangka menyerap aspirasi dan kesiapan daerah menjadi Ibukota Baru. Senin (6/5/19).

Baca Juga : Empat Provinsi Siap Dijadikan Ibukota Baru Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet sapaan akbrab Ketua DPR RI ini usai menghadiri buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/19)

Baca Juga : Obor Paskah Nasional dilepas, Anies: Spirit Persatuan di Indonesia

Bamsoet menegaskan DPR belum melakukan pembahasan apa pun mengenai rencana untuk merevisi undang-undang penetapan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ia mengungkapkan, penetapan Jakarta sebagai ibu kota diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

Kendati demikian, Bamsoet –sapaan akrabnya– memastikan DPR akan mendukung rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Hanya dia mengingatkan agar pemindahan ibu kota dilakukan secara hati-hati karena hal tersebut bukan pekerjaan yang gampang dilakukan.

“Rabu, 8 Mei 2019 nanti DPR RI akan kembali membuka masa persidangan. Rencana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja pemerintah dengan komisi terkait di DPR RI, agar tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan. Selain itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, yang saat ini dimiliki oleh Jakarta. Jika jadi dipindah, undang-undang tersebut tentu akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara,” tuturnya.

“Ya prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang,” ujarnya.

Baca Juga : Ketua DPR Dukung Pengembangan Industri Motor Kustom Indonesia

Mentri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro juga menekankan pentingnya dukungan politik, termasuk dukungan DPR. Dia menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan undang-undang (UU), dalam hal ini UU Daerah Khusus Ibu Kota.

“UU dibutuhkan untuk memastikan proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan meski berganti pemerintahan. Penyusunan UU dibutuhkan kajian yang mendalam,” papar Bambang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top