Konsep Pamswakarsa Dalam Pemikiran Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo – strategi.id
Dialektika

Konsep Pamswakarsa Dalam Pemikiran Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo

Strategi.id - Konsep Pamswakarsa Dalam Pemikiran Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo

Strategi.id – Dari delapan Komitmen yang akan dilakukan oleh institusi Polri dalam era Kepemimpinan calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang menjadi polemik ramai di masyarakat adalah konsepsi Pamswakarsa.

Kalau hanya dari kata Pamswakarsa saja yang berarti Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa tentu tidak menjadi persoalan.

Tetapi hal ini tidak dapat dinafikan begitu saja, mengingat dalam memori kolektif masyarakat secara sosiologis, termasuk dalam ingatan penulis sendiri yang sempat melihat dan mengalami langsung teror yang dilakukan oleh Pamswakarsa di era Orde Baru tepatnya jelang era Reformasi 1998, saat penulis masih aktif sebagai aktivis gerakan yang tergabung dalam organ Forum Komunikasi Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ), sungguh suatu yang menakutkan dan mengerikan, bahkan dapat mendorong konflik horizontal di basis masyarakat.

Dimana para kelompok Pamswakarsa tersebut yang merupakan sebuah organ paramiliter yang dibentuk militer untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa, bersenjatakan bambu runcing dan senjata tajam lainnya, Dengan kondisi mereka yang beraroma minuman keras, berupaya untuk menyerang para Mahasiswa dan aktivis gerakan yang sedang melakukan aksi dan upaya mendorong demokratisasi untuk perbaikan negeri tercinta ini.

Memang ada beberapa tanggapan dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramowardhani, bahwa Pamswakarsa yang digagas saat ini, berbeda dengan yang pernah terjadi di era orde baru.

Tetapi adalah sebuah kebijakan yang merupakan turunan dan tindak lanjut dari Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa salah satu amanat UU 2/2002 tersebut, Polri berkewajiban melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

Ada dua fungsi penting penerapan Pam Swakarsa. Pertama, memberikan porsi peran bagi masyarakat bersama Polri untuk memaksimalkan upaya menjaga keamanan di lingkungan sesuai undang-undang.

Kedua, mencegah praktik main hakim sendiri karena ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat mana yang bisa turut membantu Polri lewat mekanisme izin yang ada.

Namun demikian yang perlu dipikirkan dan dilakukan oleh institusi polri, bahwa jangan sampai ada persepsi di masyarakat terutama yang nantinya bergabung/direkrut sebagai anggota Pamswakarsa, justru merasa mendapat legitimasi berlebih seolah mereka menjadi aparatus kepolisian lapis dua yang juga punya kewenangan dan ototritas menjalankan fungsi polisional.

Selain itu justifikasi masih kurangnya jumlah anggota Polri berbanding dengan jumlah penduduk, tentu Pamswakarsa ini bukanlah solusi tunggal mengatasi dan menyelesaikan persoalan Kamtibmas yang terjadi.

Terakhir kita ingin mengatakan bahwa dengan luas dan lebarnya ruang diskresi yang dapat dilakukan oleh aparatus kepolisian, dalam menegakkan Kamtibmas, maka secara idealitas dan profesionalitas, institusi Kepolisian itu sejatinya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Karena itu berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat tentang keraguan akan konsep penerapan Pamswakarsa ini, yang mungkin saja berjarak kualifikasi anggota Pamswakarsa yang akan di bentuk dengan kualifikasi ideal yang sesungguhnya institusi Polri butuhkan, haruslah menjadi diskursus dan momentum Kapolri baru untuk mewujudkan, bahwa Polri adalah benar Pelindung Dan Penyayom Masyarakat.

(Tulisan ini adalah kelanjutan dari tulisan yang berjudul Memaknai Konsepsi Presisi Calon Kapolri)

Penulis Oleh: Dr. Usmar. SE, MM
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top