KPAI: Ketika PJJ Diperpanjang Dan Sekolah Akan Dibuka, Siapkan Syarat Ini – strategi.id
Nusantara

KPAI: Ketika PJJ Diperpanjang Dan Sekolah Akan Dibuka, Siapkan Syarat Ini

Strategi.id - KPAI: Ketika PJJ Diperpanjang Dan Sekolah Akan Dibuka, Siapkan Syarat Ini

Strategi.id – Di tengah Pandemi Covid-19 (virus corona) guru, siswa dan siswi terpaksa harus mengikuti proses belajar mengajar dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, untuk memastikan penurunan angka penyebaran Covid-19 dan untuk menjalani era new normal PJJ harus di evaluasi dan diperbaiki. Tanpa melakukan perbaikan, PJJ tidak akan efektif dan akan sangat menjenuhkan peserta didik. Maka, ada beberapa syarat dalam tiga gagasan pokok yang harus disiapkan pemerintah dan sekolah.

“Ketiga gagasan pokok yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Lima Syarat Sekolah Dibuka; (2) Enam Evaluasi dan Perbaikan PJJ; dan (3) Praktik Baik Penggunaan Dana Desa untuk  PJJ dan pendidikan di desa Bonelemo, kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,” tulis Retno dalam pers release, Rabu (10/06/20).

Gagasan pertama,
PRASYARAT BUKA SEKOLAH

Pertama, Test PCR untuk tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Seluruh Guru yang akan mengajar harus menjalani test PCR, untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak tertular covid 19. Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan. Ini penting untuk memastikan bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru ketika pemerintah memutuskan membuka  sekolah.  Bahkan, di Negara China para guru yang akan mengajar tidak hanya di tes PCR, tetapi juga menjalani karantina selama 14 hari. 

Kedua, Ketika sekolah dibuka, harus ada protocol kesehatan covid 19 untuk satuan pendidikan dan protocol tersebut harus dibuat sesuai   jenjang, mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena situasi dan kondisi anak di masing-masing jenjang pendidikan berbeda-beda. 

Sebelum sekolah dibuka,  Komite Sekolah harus mengecek dan memastikan kesiapan para guru dan sarana di sekolah  apakah  sudah siap, diantaranya : 

  • desinfektan meja kursi pintu dinding; 
  • banyak wastafel dgn air mengalir dan sabun;
  • pengaturan tugas guru mengatur murid-murid ketika datang atau pulang tidak  saling bermain
  • guru dan murid yang demam, batuk pilek diare berobat dulu, istirahat 3-5 hari;
  • pengaturan jumlah,  jarak dan posisi meja kursi agar anak tidak saling mendekat didalam kelas;
  • pembatasan dengan tali antara kursi-kursi atau tempat duduk siswa, agar anak-anak tidak berjalan-jalan dan saling mendekat didalam kelas;
    -Orangtua siswa dan para siswa sudah disosialisasi protocol kesehatan covid 19 di pendidikan oleh pihak sekolah dan atau komite sekolah, agar ada persepsi yang sama, terutama dalam menyiapkan budaya barau atau perilaku baru di sekolah dalam new normal. 
    -Kalau sekolah belum siap, sebaiknya menunda buka sekolah.

Ketiga,  mengedukasi orangtua siswa agar melatih dan menyiapkan anak-anaknya dalam menjalan protocol kesehatan covid 19 selama di sekolah, seperti : 

  • masker yang sesuai dgn ukuran wajah anak dalam jumlah cukup;
  •  melatih anaknya membiasakan memakai masker terus menerus selama beberapa jam;
  • melatih anaknya segera cuci tangan dgn benar ketika baru sampai sekolah, sebelum pulang dan sampai dirumah;
  • melatih anak tidak berdekatan dengan orang lain;
    -Kalau orangtua belum siap : tunda sekolah di buka.

Keempat, Anak sudah siap menghadapi new normal di sekolah, seperti : 

  • terlatih menggunakan masker terus menerus selama beberapa jam, minimal 4 jam;
  • terbiasa segera cuci tangan ketika sampai di sekolah, akan pulang ke rumah, sampai di rumah;
  • tidak bermain berdekatan dengan anak atau orang lain, termasuk gurunya;
  • tidak saling pinjam meminjam benda-benda atau alat tulis dengan anak lain;
  • pulang sekolah tidak mampir kemana-mana;
  • Kalau anak belum siap : tunda sekolah.

Kelima,   Pembukaan  sekolah harus bertahap dimulai dari jenjang pendidikan  yang tertinggi yaitu SMA/sederajat: 

  • SMA/SMK lebih dahulu  2  minggu di suatu wilayah;
  • Kalau mereka patuh protokol kesehatan Covid 19 lanjut SMP;
  • Kalau mereka patuh lanjut SD kelas 4,5, dan  6;
  • Kalau mereka patuh lanjut buka kelas 1, 2, dan  3;
  • Kalau mereka patuh lanjut buka PAUD KB TK.

Gagasan kedua,
EVALUASI DAN PERBAIKI PJJ, BAIK PROSES DAN INFRASTRUKTURNYA

Pertama, Berdasarkan survey PJJ yang dilakukan KPAI pada Maret-April 2020 terungkap bahwa kendala PJJ adalah pada kuota internet yang tidak mampu dipenuhi orangtua siswa, apalagi para orangtua yang anaknya lebih dari satu. Para orangtua yang anaknya 3-4 orang benar-benar kewalahan memenuhi kuota untuk PJJ dengan daring, akibatnya mereka memilih membeli makanan daripada ikut PJJ daring. 

Retno menjelaskan, rekomendasi KPAI adalah : Pemerintah RI mengratiskan internet pada saat jam PJJ pada 6 bulan ke depan. Tujuannya agar semua anak terlayani PJJ, terutama dengan sistem daring. Sedangkan untuk pemerintah daerah, agar ada dorongan wifi di berbagai sekolah negeri dan swasta untuk di buka paswordnya sehingga anak-anak sekitar sekolah (meskipun tidak sekolah di sekolah tersebut) dapat menggunakannya saat PJJ daring. 

Kedua, PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, jadi sebaiknya sekolah menyusun jam pembelajaran agar efektif dan efesien. Misalnya, PJJ tidak harus memindahkan jam belajar di sekolah 10 jam, lalu anak di rumah juga menjalani 10 jam dengan 5 guru secara bergantian dan bahkan memakai seragam sekolah selama proses PJJ. 

Ketiga, Guru harus fleksibel dalam proses PJJ termasuk waktu mengumpulkan tugas dan waktu mengerjakan ulangan atau ujian.Sebaiknya jam sekolah dan jam ujian atau ulangan juga fleksibel. Apalagi kalau ujian semester waktunya bersamaan dan hanya 2 jam tanpa perpanjangan waktu, untuk orangtua yang anak 3 dan peralatan tes daring terbatas akan terlanggar haknya karena dia harus bergantian dengan saudaranya, semestara sekolah kaku menerapkan jam ujiannya. 

Retno menjelaskan, namanya ujian daring, seharusnya waktuya bisa fleksibel, yang penting anak mengerjakan, sehingga bisa diberikan keluluasaan waktu misalnya 24 jam sejak soal di diaktifkan. Ujian dan belajar juga seharusnya tidak perlu banyak-banyak dalam sehari, kalau SD cukup 1 mata pelajaran (MP), SMP 2 MP dan SMA/SMK bisa 3 MP. 

Keempat, Praktik langsung ke sekolah saat belajar dari rumah. Untuk pendidikan vokasi yang membutuhkan praktik di bengkel  dan SMA jurusan IPA yang butuh praktik laboratorium dengan peralatan dan bahan yang hanya ada di bengkel dan laboratorium sekolah, maka sebaiknya di masa new normal dapat dilaksanakan dengan cara datang ke sekolah  secara bergantian, menerapkan protocol kesehatan yang ketat, misalnya hanya maksimal 2  jam pelaksanaan praktik pembelajaran dimana sehari hanya ada jadwal dua kali praktik, misalnya jam 8-10 dan jam 13-15.

Kelima, Kurikulum 2013 harus disederhanakan menjadi kurikulum dalam situasi darurat. Kemdikbud harus menyederhanakan dengan memilih dan memilah kompetensi dasar  (KD) mana saja yang harus diberikan yang sifatnya esensial.  Dalam keadaan normal saja K13 sulit dituntaskan secara maksimal, apalagi dalam keadaan darurat, ketika new normal nanti anak-anak harus  belajar bergantian, menerapkan sistem shift demi menjaga jarak, tidak ada jam istirahat, jam tatap muka diperpendek.

Retno menjelaskan, selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebelum sekolah dibuka, kurikulum 2013 juga harus disederhanakan. Belajar dari rumah tidak maksimal, karena banyak keterbatasan, sehingga kurikulumnya juga haruslah dalam situasi darurat. 

Keenam, Penggunaan Dana desa untuk pendidikan di masa pandemic covid-19. Berdasarkan survey PJJ untuk guru dan siswa yang dilakukan KPAI juga terungkap bahwa banyak anak-anak tidak terlayani karena keterbatasan peralatan daring. Diperlukan politik anggaran oleh Pemerintah Pusat sehingga dana desa dapat dipergunakan untuk diarahkan ke pendidikan, yaitu dengan membelikan  5 komputer PC yang diletakan di Balai desa dengan fasilitas wifi sehingga, anak-anak di desa itu yang tidak memiliki perlatan daring dan tidak bisa membeli kuota internet dapat mempergunakan secara bergantian. 

“Jadi sudah seharusnya sekolah dapat fleksibel dalam PJJ, sehingga pengumpulan tugas tidak di batasi jamnya, tapi bisa mengumpulkan setelah dikerjakan karena anak-anak mengerjakannya harus mengantri dan bergantian dengan anak lainnya di desa tersebut.  Hal ini sekaligus jalan keluar mengatasi disparitas pembelajaran daring yang memang bias kelas. Anak-anak keluarga kaya dapat terlayani, sementara banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ,” tulis Retno.

Gagasan ketiga,
Praktik Baik Dana Desa Untuk PJJ di Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu  

Retno menjelaskan usulan KPAI terkait penggunaan dana desa untuk pendidikan di masa pandemic Covid-19 ternyata di praktikan oleh beberapa desa yang menjadi binaan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional), ada 81 desa  di wilayah-wilayah adat. AMAN berkoordinasi dengan kepala-kepala desa tersebut untuk memastikan pemerintah Desa memaksimalkan kewenangan dan anggaran yang mereka miliki melayani dan memenuhi kebutuhan warga Masyarakat Adat (perempuan, anak-anak, dan pemuda), terutama di masa pandemi covid 19.

Salah satunya adalah di Desa Bonelemo (Kab. Luwu) yang dipimpin Baso sebagai Kepala Desa (Kades). 

Kepada KPAI Kades Baso menceritakan bahwa “ide penggunaan dana desa untuk PJJ daring dilakukan ketika dirinya pada tanggal 9 april 2020 sekitar jam 10 waktu setempat, kedatangan  seorang ibu beserta anaknya  ke kantor desa. Ibu itu bertanya, “bisakah anaknya menggunakan fasilitas kantor desa untuk belajar online? “   Sebelumnya beberapa warga juga  mengeluhkan kepada Kades terkait tingginya biaya pulsa untuk PJJ daring. 

“Saya kemudian menindaklanjuti dengan  meminta agar bendahara desa menaikkan kapasitas internet kantor desa dan mengumumkan bahwa anak sekolah dan mahasiswa di desa Bonelemo, dapat menggunakan fasilitas kantor desa. “Untuk lebih memudahkan proses belajar, saya kemudian meminta bendahara desa juga membeli LCD (proyektor) dan layarnya  untuk digunakan belajar anak-anak jenjang S,” ujar Baso.  

Retno juga mengatakan, dalam proses belajar, laptop kantor desa dan  ditambah beberapa laptop mahasiswa yang sedang tidak dipergunakan dimanfaatkan bersama untuk belajar daring selama PJJ. Jumlah total laptop dan PC yang dipergunakan untuk PJJ oleh anak-anak desa Bonelemo sebanyak 10 buah.

Retno juga menjelaskan setiap hari ada sekitar 20 anak yang belajar di pagi sampai siang da nada 10 mahasiswa yang melakukan proses PJJ di malam hari.  Proses pembelajaran di balai desa juga diawasi oleh Satgas Covid Desa sesuai protocol kesehatan Covid. 

“Inisiasi kepala desa yang menggunakan dana desa untuk membantu pembelajaran daring anak-anak di desa tersebut sangat patut di apresiasi dan dipublish agar dapat menjadi inspirasi desa-desa lain di Indonesia”, tutup Retno. 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top