KPAI Lakukan Pengawasan PPDB di Jakarta Utara dan Jakarta Timur – strategi.id
Nusantara

KPAI Lakukan Pengawasan PPDB di Jakarta Utara dan Jakarta Timur

Strategi.id - KPAI Lakukan Pengawasan PPDB di Jakarta Utara dan Jakarta Timur

Strategi.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan langsung ke Posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 di SMPN 30 Jakarta yang menjadi Posko PPDB wilayah II Jakarta Utara dan SMKN 26 Jakarta yang menjadi Posko PPDB wilayah I Jakarta Timur.  Pengawasan di lakukan pada Senin, (15/06/20). 

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, protocol kesehatan yang ketat diterapkan pada posko PPDB wilayah II Jakarta Utara atau SMPN 30 Jakarta, karena saat KPAI tiba di lokasi, langsung di ukur suhu tubuh, wajib cuci tangan di wastafel yang sudah disiapkan dan harus menggunakan masker.

“Ada seorang ibu datang ke Posko, namun di pintu gerbang dilarang masuk, kecuali ibu dan anaknya yang berusia sekitar 5 tahun menggunakan masker. Kebetulan anak yang dibawa serta tidak menggunakan masker. Akhirnya orangtua tersebut kembali pulang ke rumahnya.” kata Retno dalam pers release, Rabu (17/06/20).

Retno juga melakukan pengawasan ke posko Jakarta Timur wilayah I, para pendaftar yang membutuhkan informasi dan  permasalahan PPDB di wilayah Jakarta Timur I di persilahkan  untuk datang ke SMKN 26 Jakarta Timur yang menjadi posko PPDB. 

Retno menjelaskan saat KPAI tiba di lokasi, terlihat banyak pendaftar yang kurang mematuhi protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker dan duduk terlalu dekat, padahal posko sudah menyiapkan kursi-kursi plastik yang berjarak, namun para pendaftar mengangkat kursi tersebut dan duduk berdekatan dan saling mengobrol, bahkan ada yang tanpa menggunakan masker.

“Padahal di Posko Jakarta Timur wilayah 1, menerapkan keamanan yang sangat  baik untuk melindungi petugas pendaftar dan petugas pendaftaran, di antaranya pelayanan menggunakan speaker dan pembatasn kaca, sehingga antara petugas dari Dnas Pendidikan DKI Jakarta dengan orangtua pendaftar tidak kontak langsung,” ujarnya.

Retno mengatakan dari hasil pengawasan permasalahan pertama di Posko Jakarta Utara wilayah II maupun Jakarta Timur wilayah I, permasalahan pendaftar didominasi  oleh urusan domisili dan NIK. Banyak orangtua pendaftar tidak mempersiapkan urusan administrasi anak-anaknya jauh sebelum PPDB, sehingga kebingungan ketika dibutuhkan berbagai dokumen anak seperti akte kelahiran, NIK, KK, dll sebagai syarat untuk pendaftaran PPDB anaknya.  

“Berdasarkan daftar antrian pengurusan masalah dukcapil, KPAI melihat daftar regristrasi di Posko Jakarta Utara sebanyak 82 orang pada pukul 9.45 wib.  Dinas Dukcapil Jakarta Utara mendapatkan ruangan khusus di SMPN 30 Jakarta tersebut. Saat KPAI meninjau ruangan, ada 6 meja petugas yang melayani orangtua pendaftar. Posko PPDB tersebut di buka sejak Kamis, 11 Juni 2020,” ujarnya.

Namun hingga pukul 10.45 yang daftar antrian di Jakarta Timur I sudah mencapai 119 orang yang mengisi daftar hadir. Dari 119 orang tersebut hanya sekitar 21 orang yang permasalahannya benar-benar terkait sistem PPDB dan kebijakan PPDB DKI Jakarta, sedangkan 98 lainnya adalah permasalahan dukcapil. 

“Permasalahan kedua baik di posko Jakarta Utara maupun Jakarta Timur, ternyata banyak pendaftar yang kebingungan cara mendaftar daring, sehingga mereka datang ke Posko untuk mininta bantuan di daftarkan oleh pihak SMPN 30 Jakarta dan panitia dari Sudin Jakarta Timur wilayah I. Namun, KPAI tidak menjumpai pihak Sudin Pendidikan Jakarta Utara wilayah II, yang ada hanya pihak  Sudin Dukcapil Jakarta Utara.” Ujar Retno.

Retno mengatakan selama wawancara berlangsung, Kepala SMPN 30 Jakarta tampak ikut sibuk menerima telepon yang bordering terus menerus selama menerima tim pengawasan KPAI, begitupun 2 wakil kepala sekolahnya.

“Sekilas, dari percakapan tersebut tertangkap bahwa masalah yang ditanyakan para orangtua siswa adalah masalah teknis pendaftaran” ungkap Retno.

Permasalahan ketiga di tengah pandemi COVID-19, seluruh proses PPDB dilaksanakan dari rumah secara daring dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran/pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi, di situs https://ppdb.jakarta.go.id.

Retno menjelaskan kebijakan PPDB DKI Jakarta diharapkan mampu mengakomodir berbagai latar belakang calon peserta didik sesuai azas PPDB yang objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, tidak diskriminatif.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka layanan pengaduan PPDB dan hotline  021 – 39504050 dan 021 – 39504053. Ada juga Telepon/SMS ke nomor-nomor berikut ini : 082114555537;
082114555538; 082114557312; 082114557313. Dapat juga melalui Whatsapp ke 081380063214 dan 081380063215. 

Permaslahan keempat,  Penerapan protocol kesehatan covid 19 dalam PPDB. Meskipun PPDB dilakukan secara daring, namun karena kekurangpahaman masyarakat terhadap teknologi informasi, maka banyak masyarakat yang datang ke sekolah tujuan, baik untuk mengurus dokumen kependudukan,  minta didaftarkan, minta token, atau sekedar meminta informasi.

“KPAI mengamati bahwa dua sekolah yang dijadikan posko pengaduan, yaitu SMPN 30 dan SMKN 26 Jakarta tampak menyediakan wastafel yang memadai dilengkapi sabun dan tisu. Bahkan ada handsanitizer juga di beberapa titik. Jaga jarak penataan kursi antrian, menggunakan masker dan tetap jaga jarak selama di posko PPDB. “ tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top