KPR: Pemilu 2019 Saatnya Rakyat Membangun Alat Politiknya Sendiri -
Nusantara

KPR: Pemilu 2019 Saatnya Rakyat Membangun Alat Politiknya Sendiri

Pemilu 2019 Saatnya Rakyat Membangun Alat Politiknya Sendiri

strategi.id –  Sejumlah elemen masyrakat memilih tak memberikan dukungan politik untuk Joko Widodo maupun Prabowo Subianto di Pemilu 2019. Alasannya, Presiden RI ke-7 itu dinilai gagal menciptakan kesejahteraan bagi para pekerja. Sementara Prabowo dianggap tak lebih baik dari Jokowi.

Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), sebuah organisasi yang menghimpun serikat buruh dan elemen-elemen masyarakat menilai rezim Jokowi-JK menciptakan kemelaratan rakyat.

Tudingan itu juga didengungkan lewat deklarasi kongres I yang bertemakan pemilu 2019 bukan pemilu rakyat, bangun alat politik alternatif lawan rezim pasar bebas pada pukul 10.00 WIB di tugu Adipura, Senin (24/9)

Koordinator Lapangan Aksi Nasional, M Sulton Ode menyampaikan bahwa pihaknya aksi ini dilakukan serentak hampir diseluruh provinsi di Indonesia.

Dalam aksi ini, pihaknya menilai rezim kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, telah menciptakan kemelaratan jangka panjang bagi rakyat.

Sebab yang menopang pembangunan infrastruktur besar-besaran bukan kekuatan fundamental ekonomi rakyat, tetapi melalui hutang.

“Ditambah lagi rakyat Indonesia dihadapkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp.14.885.  Jadi tidak heran keadaan tersebut mengakibatkan kebutuhan pokok sulit untuk diakses serta persoalan rakyat Indonesia semakin lengkap,” katanya.

Pada bulan Maret 2018, kata dia, ketegangan ekonomi politik kian meruncing dengan diawali penetapan tarif bea pajak impor AS terhadap China.

“Tidak tanggung-tanggung penetapan tersebut mencapai US$60 miliar atau setara 824 triliun rupiah. Kemudian itu China pun membalas dengan menerapkan tarif impor produk AS dengan nilai US$3 miliar.

Oleh karena itu, nampaknya ketegangan tersebut hanyalah  upanya penyelamatan krisis yang akut, serta memberikan kosekuensi logis yakni pasar bebas sebagai trend ekonomi dunia akan dijadikan ruang pertarungan akumulasi dan penyelamatan krisis modal.

“Tidak heran mulai dari (RCEP, ACFTA, APEC, TPP) hanyalah panggung untuk mengekspansi modal dengan skala besar-besaran dalam rangka upaya penyelamatan krisis,”jelasnya.

Melihat dari itu semua, peran negara dalam mensejahterakan rakyat telah hilang, karena tugas pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan buat rakyatnya atau bukan malah sebaliknya.

“Apalagi sebentar nanti tepat pada bulan Oktober 2018 di Bali, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Pasar Bebas (Liberalisasi ekonomi) atau pertemuan Lembaga Imperialisme (IMF, WTO ) yang jelas-jelas akan membuka karpet merah bagi kapitalisme internasional menanamkan saham (investasi) dalam perekonomian Indonesia dan Negara (pemerintah) hanya menjadi fasilitator atau penonton semata,” ujarnya.

Selain itu, ia menyayangkan upaya pemerintah yang terus menerus membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemodal asing untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia tanpa memperdulikan nasib rakyat.

“Inilah fase krisis demokrasi dan krisis ekonomi yang akut. Institusi Negara hanya menyediakan penindasan dan kemiskinan buat rakyatnya sendiri,”ujarnya.

Tidak hanya itu, situasi politik nasional maupun daerah mengalami hal yang serupa. Tidak heran, meskipun penyelenggaraan pemilu terus menerus dilakukan, nyatanya tidak mengakhiri persoalan rakyat.

“Sehinga pemilu 2019 bukan milik rakyat, tapi bagi antek-antek kaum modal, bagi antek-antek anti demokrasi, bagi antek-antek korupsi , yang tentunya ketika mereka berkuasa tidak akan mungkin berfikir kemaslahatan rakyat malah sebaliknya akan membuat regulasi-regulasi yang menindas rakyat,” jelasnya.

Selain itu, dibawah Rezim Jokowi-JK kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara. Yakni mulai dari akses terhadap bahan-bahan pokok yang semakin sulit, liberalisasi pendidikan dan kesehatan yang semakin merajalela, angka putus sekolah yang kian meninggi, kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, subsidi rakyat terus di cabut, perampasan lahan yang semakin masif.

“Sehingga mengharuskan Gerakan Rakyat agar lebih aktif melakukan perlawan terhadap sistem yang menindas (Kapitalisme-Imperialisme) dan segera membangun Alat Politik Alternatif yang lahir dari rahim rakyat sebdiri sebagai Instrumen perlawanan terhadap Partai Politik Bojuasi (Partai si kapitalis),”pungkasnya

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 + 19 =

Atas