KPU Mencoret Bawaslu Meloloskan MA Memutuskan – strategi.id
Nusantara

KPU Mencoret Bawaslu Meloloskan MA Memutuskan

Mahkamah Agung Membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

strategi.id – KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) . peraturan tersebut tertuang dalam PKPU No,20 Tahun 2018.

Melalui PKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2

Melalui Peraturan tersebut, KPU telah mencoret beberapa bacaleg dari beberapa parpol, namun bacaleg tersebut tetap di loloskan bawaslu.

KPU merilis beberapa bacaleg dari beberapa partai kontestan pemilu 2019 yang juga mantan narapidana korupsi.

Partai GERINDRA sebanyak 6 orang, yang di antaranya adalah Muhamad Taufik ( DPRD DKI), Harry Jones Kere ( DPRD Sulut),  Hasan Kausaha ( DPRD Maluku Utara), Ahajar Syahyan ( DPRD Kab. Tenggamus), Ferizal (Kab. Belitung Timur), Mirhammudin (DPRD Kab. Belitung timur).

Partai NASDEM 2 orang yaitu, Abu Bakar (DPRD Kab. Rejang Lebong), Edi Ansori (DPRD Kab. Rejang Lebong).

Partai BERKARYA , Mieke Nangka (DPRD Sulut), Arief Armalyn (DPRD Malut), Yohanes Marinus Kota (DPRD Kab.Ende), Andi Muttamar Mattororang ( DPRD Kab. Bulukamba).

PKS 2 orang, Maksum DG mannasa (DPRD Kab. Mamuju).

PKPI 3 orang, Matius Tungka (DPRD Kab.Poso) Oni Cornelius Tondok ( DPRD Kab. Toraja Utara)

PDIP, Idrus Tadji (Kab. Poso)

GOLKAR, Hamid Usman (DPRD Malut) Heri Baelau (DPRD Kab. Pandeglang) Dede Widarso (DPRD Kab. Pandeglang), Safi T Lami (DPRD Tojo Una una)

GARUDA, Julius Dakhi (DPRD Kab. Nias Selatan), Ariston Moho (DPRD Kab.Nias Selatan)

PAN, H. Abd Fattah (DPRD Prov Jambi), Masir (DPRD Kab.Belitung Timur), Muhammad Afrizal (DPRD Kab.Lingga), H. Bahri Syamsu Arief (DPRD kota Cilegon).

DEMOKRAT 4 orang yaitu, Jones Khan (DPRD Kab. Pagar Alam), Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon), Syamsuddin (DPRD Kab.Lombok Tengah), Darmawaty Dareho (DPRD Kota Mando)

PERINDO 2 orang yaitu, Samuel (DPRD Prov Gorontalo) Zulfikri (DPRD Kota Pagar Alam)

PBB 1 orang yaitu Nasrullah Hamka (DPRD Prov.Jambi)

PPP,PKB, dan PSI tidak tercatat mencalonkan bacaleg mantan napi koruptor dalam kontestasi pileg 2019.

Perlu diketahui bahwa polemik pencalonan bacaleg mantan napi korupsi sudah di putus oleh Mahkamah Agung (MA) lewat uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. “Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top