Krisis Ekonomi Picu Perubahan Politik 1965 dan 1998, Eksponen FKSMJ '98 Minta Jokowi Lakukan 7 Hal Ini - strategi.id
Nusantara

Krisis Ekonomi Picu Perubahan Politik 1965 dan 1998, Eksponen FKSMJ ’98 Minta Jokowi Lakukan 7 Hal Ini

Strategi.id - Krisis Ekonomi Picu Perubahan Politik 1965 dan 1998, Eksponen FKSMJ '98 Minta Jokowi Lakukan 7 Hal Ini

Strategi.id -Menyikapi kondisi yang ada Eksponen FKSMJ 98 menyikapi kondisi bangsa dengan berbagai persoalannya dan memberikan 7 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah.Berikut rillis dari Eksponen Aktivis 98 Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se Jakarta

Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 telah terpilih dan dilantik dan disumpah. Para menteri dan wakil menteri pun telah ditetapkan dan dilantik oleh Presiden untuk menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Roda pemerintahan yang dinakhodai Joko Widodo – Ma’ruf Amin mulai menggelinding berputar menggerakkan sendi-sendi perikehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara.

Ada tujuh instruksi Presiden yang diamanatkan kepada para pembantunya sebagai genderang perang yang menengarai dimulainya babak baru pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi!

2. Tak ada visi-misi Menteri, yang ada visi-misi Presiden-Wakil Presiden!

3. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif!

4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton!

5. Kerja berorientasi pada hasil nyata! Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi delivered!

6. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya!

7. Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan!

Instruksi tersebut di atas setidaknya menjadi catatan pembuka di awal 100 hari pertama pemerintahan Jokowi yang harus dipahami secara paripurna pada konteks dimana Indonesia dihadapkan pada bahaya laten terjadinya Balkanisasi dan disintegrasi yang menjadi ancaman nasional di bawah tekanan gelombang krisis ekonomi dunia.

Konflik horisontal dengan isu SARA di tengah maraknya radikalisme dan terorisme gerakan khilafah yang bercita-cita mendirikan Negara Islam serta ditambah lagi munculnya gerakan anarcho syndicalist yang berhaluan liberal, merupakan bahaya laten yang merupakan TAHG (Tantangan, Ancaman, Hambatan, Gangguan) dimana kombinasi unsur-unsurnya menjadi pendorong terjadinya gerakan amuk massa dalam skala besar dengan spektrum luas seperti yang baru-baru ini terjadi hingga menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa.

Radikalisme dan terorisme berbasis khilafah secara terstruktur, sistematis dan masif tidak hanya menyasar kelompok-kelompok sosial berusia muda melalui kegiatan-kegiatan berselubung agama di kampus-kampus, tetapi juga sudah merembes masuk baik di kalangan Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dengan terus menyebarkan kebencian terhadap pemerintah yang sah.

Sementara gerakan anarcho syndicalist yang sangat liberal, secara segmented lebih menyasar kelompok-kelompok sosial berusia muda dengan menawarkan gaya hidup liberal yang memberontak dan tidak mau tunduk terhadap norma-norma etika dan pranata sosial juga terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.

Di tengah situasi nasional yang penuh dengan ancaman bahaya laten tersebut di atas; International Monetary Fund (IMF) melalui Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva, dalam pertemuan tahunan IMF pada Selasa (8/10/2019) menyatakan bahwa ekonomi global saat ini tengah berada dalam kondisi perlambatan yang tersinkronisasi.

Perlambatan yang meluas ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun ke tingkat terendah sejak awal dekade.

Dalam analisis terbarunya, IMF juga menunjukkan bahwa efek kumulatif dari perang dagang antara AS versus China dapat mengurangi output produk domestik bruto (PDB) global sebesar USD700 miliar atau sekitar 0,8 persen tahun depan serta mengakibatkan melemahnya aktivitas manufaktur dan investasi di seluruh dunia secara substansial. Angka ini, dalam hitungan IMF, sekitar ukuran seluruh perekonomian negara Swiss.

Bank Dunia juga telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,6 persen dari sebelumnya 2,9 persen.
Pelbagai data yang dibeberkan kementerian keuangan dan badan statistik sejumlah negara memperlihatkan pelemahan ekonomi dan ancaman resesi.

Penurunan produk domestik bruto (PDB) riil menjadi indikator paling penting dan menjadi bobot penentu yang cukup besar saat resesi terjadi. Beberapa negara telah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019.

1. Jepang, hanya mencapai 1,3 persen dibanding dengan target pertumbuhan 1,8 persen secara tahunan.

2. Inggris hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2 persen, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang menyentuh 1,8 persen.

3. Jerman, merosotnya kinerja ekspor membuat PDB Jerman turun 0,1 persen pada Kuartal II/2019. Perusahaan-perusahaan Jerman enggan berinvestasi karena ancaman Trump untuk memperluas jangkauan perang dagang dengan mengenakan tarif pada mobil-mobil pabrikan Jerman yang dijual di AS.

4. Singapura terpangkas jadi minus 3,3 persen secara triwulanan. Angka itu turun dari pertumbuhan 3,8 persen pada kuartal I/2019. Menurunnya wisatawan asal Cina juga menekan perdagangan grosir dan eceran Singapura.

Gejolak resesi ekonomi dunia yang tengah berlangsung saat ini sangat berpotensi juga membawa pengaruh buruk terhadap ekonomi Indonesia. Dan sejarah Indonesia telah mencatat fakta dua peristiwa perubahan politik penting yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998 dimana keduanya dipicu akibat terjadinya krisis dan resesi ekonomi.

Atas dasar catatan-catatan tersebut di atas serta dalam rangka Peringatan 91 tahun Soempah Pemoeda 28-10-28, maka kami Eksponen Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jakarta ’98 sebagai Bangsa Indonesia memandang perlu untuk menyampaikan pandangan dan sikap kami kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Presiden Joko Widodo sekaligus kepada seluruh komponen bangsa Indonesia :

1. Mengembalikan jiwa semangat Soempah Pemoeda 28-10-28 dalam segala aspek perikehidupan bertanah air, berbangsa, berbahasa Indonesia.

2. Mengembalikan gerak roda pemerintahan dan tata kelola sistem ketatanegaraan untuk kembali pada apa yang telah diamanatkan dalam Preambule Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945.

3. Menghabisi dengan tuntas hingga ke akar-akarnya segala bentuk radikalisme dan terorisme yang bermaksud menghancurkan tatanan peri kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara Republik Indonesia berdasarkan amanat Pembukaan UUD 18-8-1945 dan menggantikannya dengan paham-paham yang mengatasnamakan ideologi dan agama.

4. Menjaga agar ASN, TNI dan POLRI sebagai alat negara tidak disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan yang ingin menjadikannya sebagai alat kekuasaan dengan membersihkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI dari anasir-anasir radikalisme dan terorisme yang ingin mengganti Negara Republik Indonesia dengan Negara Islam.

5. Penguatan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan baik usaha mikro, kecil maupun menengah agar mampu menciptakan Ekonomi Berdikari, Berdiri di atas kaki sendiri, dengan tetap memelihara dan menjaga kelangsungan dan kelestarian alam.

6. Menguatkan sektor pangan demi tercapainya kedaulatan pangan dengan menjalankan Reforma Agraria sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang seperti tikus mati di lumbung padi.

7. Mengembalikan fungsi dan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai manifestasi dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan keterpanggilan kami sebagai anak bangsa demi kelangsungan masa depan bangsa dan negeri ini, Indonesia Raya.

Jakarta, 28 Oktober 2019
Eksponen FKSMJ ’98.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top